LEBONG, BEO.CO.ID – massa aksi dari Gerakan Pemuda Lebong melakukan Unjuk Rasa di depan kantor bupati Lebong, Senin (2/1/2023).
Pantauan dilokasi peserta Unjuk Rasa ini membawa berbagai spanduk yang diantaranya bertuliskan “ Desak Bupati Ganti Sekda Lebong”. Unjuk Rasa dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Dalam orasinya, orator aksi Adha Satrianto meminta Sekda Lebong Mustarani Abidin dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak becus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekda.
“Kami minta pak Bupati copot Sekda Lebong, pulangkan Mustarani ke Gunung Selan,” teriak pria yang akrap dipanggil Rian ini saat berorasi.
Rian juga mendesak Bupati untuk segera memperbaiki roda pemerintahan dengan mengganti Sekda Lebong.
“Kalau pak bupati tidak ingin mengganti Sekda, artinya ada indikasi bupati bekerjasama dengan Sekda terkait keboborokan yang terjadi pemerintahan kabupaten Lebong ini,” ucap Rian.
Unjuk Rasa juga mendesak Aparat Penegak Hukum ( APH ) segera menyelesaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran TPP ASN tahun 2021 yang diduga melibatkan Sekda Kabupaten Lebong.
Bahkan dia menilai Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) telah menyalahgunakan wewenangnya dengan memanfaatkan miliaran APBD untuk membangun jalan di komplek perumahan Cita Marga Residence yang diduga milik Sekda Lebong.
“Unjuk rasa ini salah satu bentuk keprihatinan kami terhadap pemerintahan di kabupaten Lebong,” kata Rian.
Kegagalan – kegagalan lain, kata dia, yakni batalnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) sebanyak 242 unit rumah akibat tidak dianggarkan dana pendamping di APBD.
“Bahkan untuk program prioritas pelaksanaan tes CPNS dan P3K juga batal, karena dana yang dianggarkan tidak mencukupi,” kata dia.
Disamping itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) di 65 desa juga batalb dilaksanakan lantaran ada 25 instrumen pendukung tidak bisa dipenuhi Pemkab.
Adapun tuntutan lain dari massa aksi diantaranya meminta Pemkab Lebong transparan dalam pengelolaan dana Deposito di Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) sebesar Rp. 50 miliar.
Mendesak APH khusunya Polda Bengkulu untuk menyelesaikan laporan dugaan tindak pidana Korupsi pembayaran TPP ASN tahun tahun 2021 yang diduga melibatkan Sekda Lebong.
Mendesak Gubernur Bengkulu untuk segera menyelesaikan pemasalahan – permasalahan yang terjadi dikabupaten Lebong dan melaksanakan Pilkades di 65 Desa. ( SB/ Zee )
