Beo – Isu ketimpangan penyaluran bantuan sosial seringkali bermuara pada satu masalah teknis yang fundamental: data. Banyak masyarakat yang secara ekonomi sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, namun justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Sebaliknya, ada pula kalangan mampu yang justru rutin menerima bantuan. Akar permasalahan ini seringkali terletak pada tingkatan “Desil” dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Memahami mekanisme penetapan peringkat kesejahteraan ini menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Istilah “menurunkan desil” sebenarnya merujuk pada upaya koreksi dan pemutakhiran data agar status ekonomi yang tercatat.
Dalam sistem pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketika data diperbaiki dan divalidasi ulang, peringkat desil akan menyesuaikan, membuka peluang lebih besar untuk masuk dalam kriteria penerima bantuan seperti PKH, BPNT, atau KIP Kuliah.
Ulasan berikut akan mengupas tuntas seluk-beluk sistem desil, mulai dari definisi, faktor penentu, hingga langkah konkret yang sah secara hukum dan administrasi untuk memperbaiki status data tersebut.
Membedah Konsep Desil dalam Sistem Bansos
Sebelum melangkah pada tata cara perubahan data, pemahaman mendalam mengenai apa itu desil sangatlah krusial. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia, desil merupakan kelompok persepuluhan yang membagi seluruh populasi rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait, menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT) untuk mengolah data survei menjadi skor kesejahteraan. Populasi kemudian diurutkan dari yang paling miskin hingga paling kaya, lalu dibagi menjadi 10 kelompok (Desil).
- Desil 1: Kelompok rumah tangga dalam kondisi sangat miskin.
- Desil 2: Kelompok rumah tangga miskin.
- Desil 3: Kelompok rumah tangga hampir miskin.
- Desil 4: Kelompok rentan miskin.
- Desil 5 – 10: Kelompok masyarakat mampu hingga sangat kaya.
Mayoritas program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menyasar masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 3, dan terkadang meluas ke sebagian Desil 4 untuk program tertentu seperti Kartu Prakerja atau subsidi listrik.
Oleh karena itu, jika sebuah keluarga berada di Desil 5 ke atas, sistem secara otomatis akan menolak usulan bantuan tersebut.
Mengapa Perbaikan Desil Sangat Penting?
Banyak kasus di lapangan menunjukkan anomali data. Sebuah keluarga mungkin kehilangan pekerjaan utama, kepala keluarga meninggal dunia, atau mengalami bencana yang menyebabkan kebangkrutan, namun data di pusat masih mencatat kondisi ekonomi mereka seperti lima tahun lalu saat masih berjaya.
Tanpa adanya “penurunan desil” atau koreksi data ke kelompok yang lebih rendah (1-4), keluarga tersebut tidak akan pernah tersentuh jaring pengaman sosial. Perbaikan posisi desil bukan sekadar soal mendapatkan uang tunai, melainkan akses terhadap hak-hak dasar lainnya, termasuk:
- Akses Kesehatan: Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan biasanya diambil dari data desil terendah.
- Akses Pendidikan: KIP Kuliah dan KIP Sekolah memprioritaskan siswa dari keluarga Desil 1-3.
- Ketahanan Pangan: Bantuan beras dan sembako fokus pada desil bawah.
Melakukan pemutakhiran data adalah langkah administratif untuk menegakkan keadilan sosial bagi diri sendiri dan komunitas.
Faktor Penentu Naik-Turunnya Desil
Sistem tidak menentukan angka secara acak. Terdapat variabel-variabel spesifik yang disurvei oleh petugas (biasanya melalui Regsosek atau survei BPS) yang kemudian diolah menjadi skor. Mengetahui variabel ini membantu masyarakat memahami bagian mana dari data mereka yang mungkin “salah input” atau perlu diperbaiki.
1. Kondisi Fisik Rumah Tinggal
Ini adalah indikator paling kasat mata. Petugas menilai luas lantai per kapita, jenis lantai (tanah, semen, atau keramik), jenis dinding (bambu, kayu, atau tembok beton), dan jenis atap. Kepemilikan jamban sendiri atau umum juga menjadi penentu skor.
2. Aset dan Kepemilikan Barang
Kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak sangat memengaruhi skor. Memiliki motor, kulkas, lahan pertanian, atau ternak akan menaikkan skor kesejahteraan. Seringkali, data lama mencatat seseorang memiliki motor, padahal motor tersebut sudah dijual bertahun-tahun lalu. Data “hantu” inilah yang membuat desil tetap tinggi.
3. Konsumsi Listrik dan Sumber Air
Daya listrik terpasang menjadi indikator kuat. Penggunaan daya 450 VA atau 900 VA bersubsidi diasosiasikan dengan masyarakat kurang mampu. Sebaliknya, daya 1.300 VA ke atas otomatis mendongkrak posisi desil. Begitu pula dengan sumber air minum, apakah dari air kemasan bermerek, sumur terlindung, atau mata air.
4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan
Pendidikan kepala rumah tangga dan status pekerjaan (formal vs informal) juga menjadi bobot penilaian. Pekerja sektor formal dengan gaji tetap cenderung memiliki skor lebih tinggi dibandingkan buruh tani atau pekerja serabutan.
Langkah Resmi Menurunkan Desil Bansos (Perbaikan Data)
Perlu ditegaskan bahwa tidak ada tombol instan untuk mengubah angka desil. Proses ini melibatkan birokrasi berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat. Berikut adalah alur lengkap yang harus ditempuh untuk memperbaiki data agar desil turun sesuai kondisi riil.
Metode 1: Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel)
Ini adalah jalur paling valid dan memiliki kekuatan hukum administrasi terkuat.
- Melapor ke RT/RW: Langkah awal dimulai dengan melapor kepada pengurus RT/RW setempat mengenai perubahan kondisi ekonomi keluarga. Bawa bukti pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sementara, foto kondisi rumah, atau surat PHK.
- Pendaftaran ke Operator SIKS-NG Desa: Setiap desa atau kelurahan memiliki operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Data diri akan diinput ke dalam sistem untuk diusulkan masuk ke DTKS atau dilakukan perbaikan elemen data.
- Pelaksanaan Musyawarah: Desa wajib melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan secara berkala (idealnya setiap bulan) untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan. Dalam forum ini, status kelayakan warga dibahas. Jika forum menyepakati bahwa warga tersebut memang layak masuk kategori miskin (Desil 1-4), maka usulan akan disetujui di tingkat desa.
- Pengesahan Bupati/Walikota: Hasil musyawarah diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, lalu disahkan oleh Kepala Daerah sebelum dikirim ke server Kemensos (Pusdatin).
Metode 2: Aplikasi Cek Bansos (Fitur Usul Sanggah)
Kemensos menyediakan jalur digital bagi masyarakat yang memiliki akses smartphone untuk berpartisipasi aktif.
- Unduh Aplikasi: Pastikan mengunduh “Aplikasi Cek Bansos” resmi dari Kementerian Sosial di Play Store.
- Registrasi Akun: Buat akun baru menggunakan NIK KTP dan KK. Proses ini membutuhkan swafoto dengan KTP untuk verifikasi identitas.
- Masuk ke Menu Daftar Usulan: Setelah akun terverifikasi (bisa memakan waktu beberapa hari), pilih menu “Daftar Usulan”.
- Isi Data Sejujurnya: Input data diri atau keluarga yang ingin diusulkan. Lampirkan foto kondisi rumah (tampak depan, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur). Foto-foto ini menjadi bukti visual bagi verifikator pusat untuk menilai kelayakan penurunan desil.
- Tunggu Verifikasi: Data yang masuk akan diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat. Jika foto menunjukkan kondisi rumah yang sangat sederhana namun data lama mencatat sebaliknya, peluang perbaikan desil akan sangat besar.
Metode 3: Perbaikan Data Adminduk
Seringkali desil tidak turun karena data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak sinkron.
- Pastikan NIK dan KK sudah padan (online).
- Jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal atau pindah (terutama yang memiliki penghasilan), segera update Kartu Keluarga (KK). Mengeluarkan anggota keluarga yang sudah mandiri/kaya dari KK induk dapat menurunkan akumulasi pendapatan rumah tangga yang tercatat, sehingga berpotensi menurunkan desil keluarga yang ditinggalkan.
Tantangan dan Risiko dalam Proses Perbaikan Data
Meskipun jalurnya jelas, praktik di lapangan seringkali menemui hambatan. Memahami risiko ini akan membantu masyarakat untuk lebih bersabar dan persisten.
- Kuota Daerah Terbatas: Setiap daerah memiliki kuota penerima bantuan. Meskipun data sudah diperbaiki dan desil turun, jika kuota penuh, bantuan tidak serta merta cair. Masuk ke dalam DTKS adalah pintu gerbang, namun bukan jaminan instan pencairan dana.
- Waktu Tunggu yang Lama: Proses dari input data di desa hingga penetapan SK Kemensos bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan. Sistem DTKS biasanya diperbarui per periode.
- Subjektivitas Petugas: Pada metode survei langsung, penilaian petugas lapangan terkadang bersifat subjektif. Oleh karena itu, bukti foto dan dokumen pendukung menjadi sangat vital.
- Data P3KE BKKBN: Saat ini pemerintah juga menggunakan data P3KE dari BKKBN yang berbasis pendataan keluarga. Sinkronisasi antara data DTKS Kemensos dan P3KE seringkali menimbulkan gap informasi yang membingungkan masyarakat.
Tips Agar Usulan Perubahan Desil Disetujui
Agar proses pengajuan penurunan level kesejahteraan ini berjalan mulus dan diterima oleh sistem, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:
- Konsistensi Dokumen: Pastikan nama, NIK, dan alamat di KTP dan KK sama persis, hingga ke titik koma dan gelar. Ketidaksinkronan kecil bisa menyebabkan kegagalan sistem membaca data (gagal padan).
- Transparansi Kondisi Rumah: Saat ada petugas survei atau saat mengunggah foto di aplikasi, tampilkan kondisi apa adanya. Jangan menyembunyikan kerusakan rumah, namun juga jangan memanipulasi (sengaja merusak).
- Perbaiki Profil Listrik: Jika memang tidak mampu, namun terpasang listrik 1.300 VA (mungkin peninggalan penghuni sebelumnya), pertimbangkan untuk mengajukan penurunan daya ke PLN menjadi 900 VA atau 450 VA jika memenuhi syarat. Data PLN terintegrasi dengan sistem penentuan desil.
- Aktif di Lingkungan: Keaktifan dalam kegiatan desa membuat perangkat desa lebih mengenal kondisi ekonomi warganya, sehingga saat Musyawarah Desa, akan ada yang memperjuangkan status kelayakan tersebut.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Ketepatan Desil
Upaya menurunkan desil bukan sekadar tentang mendapatkan uang gratis. Ini adalah tentang efisiensi anggaran negara. Ketika data desil akurat:
- Mengurangi Exclusion Error: Meminimalkan jumlah orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Ini mencegah terjadinya kerawanan sosial dan kriminalitas akibat himpitan ekonomi.
- Mencegah Pemborosan Anggaran: Bantuan yang salah sasaran ke desil atas adalah pemborosan uang rakyat. Perbaikan data membantu menyelamatkan triliunan rupiah uang negara agar jatuh ke tangan yang berhak.
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Dengan data yang valid (Desil 1 teridentifikasi dengan tepat), intervensi pemerintah bisa lebih spesifik, misalnya melalui bedah rumah atau pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bansos konsumtif.
Masyarakat memiliki peran ganda: sebagai penerima manfaat dan sebagai pengawas. Melalui fitur “Sanggah” di aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada tetangga yang sangat kaya (punya mobil, rumah mewah) namun masuk Desil rendah dan menerima bansos. Partisipasi publik ini akan membersihkan data secara organik.
FAQ: Pertanyaan Seputar Cara Menurunkan Desil Bansos
1. Berapa lama proses perubahan desil setelah data diperbaiki?
Proses validasi dan penetapan data DTKS umumnya dilakukan setiap bulan, namun perubahan status penerima bantuan bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan tergantung jadwal penyaluran bansos dan ketersediaan kuota.
2. Apakah bisa menurunkan desil tanpa sepengetahuan perangkat desa?
Bisa melalui Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul), namun verifikasi lapangan tetap akan melibatkan petugas dari Dinas Sosial atau pendamping daerah yang berkoordinasi dengan wilayah setempat untuk memastikan kebenaran data.
3. Mengapa saya sudah merasa miskin tapi masih terdeteksi Desil tinggi?
Kemungkinan besar ada elemen data yang belum terupdate, seperti kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah dijual namun belum diblokir pajaknya, atau penggunaan listrik pascabayar dengan tagihan tinggi yang tercatat atas nama NIK yang bersangkutan.
4. Apakah pindah domisili mempengaruhi desil?
Ya. Kondisi rumah di domisili baru akan dinilai ulang. Jika pindah ke kontrakan yang lebih sederhana dari rumah sebelumnya, ada potensi desil bisa disesuaikan, asalkan melapor untuk pemindahan data DTKS ke wilayah baru.
5. Bisakah anak muda yang masih tinggal dengan orang tua mengajukan penurunan desil sendiri?
Selama masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), penilaian desil berbasis rumah tangga (akumulatif). Untuk dinilai secara individu, seseorang harus memisahkan diri dari KK induk (pecah KK) dan tinggal di rumah/kediaman terpisah yang menunjukkan kemandirian ekonomi yang rendah.
Kesimpulan
Menurunkan desil bansos bukanlah sebuah trik untuk mengelabui sistem, melainkan sebuah prosedur administratif untuk menuntut hak berdasarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya. Kunci utamanya terletak pada keaktifan dan validitas data. Masyarakat tidak bisa lagi hanya menunggu bola.
Melakukan pengecekan data secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos, aktif melapor ke pemerintah desa melalui mekanisme Musyawarah Desa, serta memastikan dokumen kependudukan (KTP/KK) dan data aset (listrik/kendaraan) selalu mutakhir adalah langkah wajib.
Dengan memahami mekanisme penilaian yang melibatkan kondisi fisik rumah, pendapatan, hingga konsumsi energi, masyarakat dapat melakukan perbaikan data yang presisi. Tujuan akhirnya adalah terciptanya basis data kesejahteraan sosial yang adil.
Di mana bantuan negara benar-benar menjadi jaring pengaman bagi mereka yang berada di dasar piramida ekonomi, bukan bagi mereka yang sudah berdaya. Mari tertib administrasi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.