Ucapan kata anti korupsi telah menggema dimana-mana dan dikampanyekan secara-besaran mulai dari era Reformasi 1998, berhentinya Presiden RI II Soeharto dari jabatannya desakan dan tekanan rakyar dan mahasiswa Indonesia, dan naiknya BJ Habibibe, sebagai presiden RI ke III, gerakan reformasi berjalan terus sampai sekarang 2023 menjelang ganti presiden 2024 mendatang.
Banyak pihak berpendapat tidak berjalan normal, sebagaimana diharapkan. Dan ironisnya, justru perlakuan korup lebih parah dari era orde baru. Perjuangkan anti korupsi, dengan praktik yang nyata, melalui aparat terdepan, APH (Aparat Penegak Hukum), dan bersama-sama kita dukung, sesuai profesi dan kemampuan masing-masing, sampai akhir hayat dikandung badan.
Kini kasus korupsi melibatkan para oknum pejabat Kementerian (menteri), setingkat menteri, Direktorat jenderal (Dirjen), Irjen (Inspektorat jenderal), eselon satu (1), Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Justru tindakan (perbuatan) korupsi meraja lela dimana-mana.
Slogan Anti Korupsi, harus diperjuangkan bukan hanya batas ucapan, sehingga penegakan supremasi hukum berjalan independen dan professional, dan tidak sekali-kali menjadi alat politik pihak manapun, terutama penguasa.Anti Korupsi, harus diperjuangkan dalam bentuk nyata dalam praktik, ‘’dengan melibas seluruh oknum pelakunya tanpa tebang pilih, murni penegakan hukum, bukan pesanan politik”
Sama kita ketahui kita telah memiliki tiga kekuatan untuk memberantas tindak Pidana Korupsi, Polisi Republik Indonesia (Polri) selaku penyidik utama, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketiganya super kuat sangat tergantung dengan masing-masing pimpinan tertingginya, berani atau tidak menerapkan hukum sesuai prosedur laku?
Tentu dengan menyiapkan para penyidik yang handal, tanpa di intervensi oleh pihak manapun. Jika masih ada intervensi harus berani dilawan, dengan pijakan menerapkan kejujuran, kebenaran untuk rasa keadilan ditengah masyarakat.
Dengan mengedepankan, ‘’kejujuran adalah panglima tertinggi, bangkit dalam memberantas tindak kejahatan dengan praktik KKNnya yang sudah mengental selama ini.
Karena kekusaan ditangan rakyat (kita) semua. Mari kita bersatu kukuh mendukung sepenuhnya Polri, Kejagung dan KPK RI, untuk melibas para oknum perampok-perampok berdasi, yang telah merusak sistem pemerintahan, memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya.
Dampaknya dari praktik KKN selama ini, kesenjangan Sosial yang tinggi antara yang kaya dan miskin. Kesenjangan ekonomi, kesempatan terpilih menjadi aparatur Negara yang sulit bagi masyarakat miskin, dan koneksi pejabat dikuasai dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Dalam kondisi yang sulit ini, maka masyarakat (rakyat) Indonesia sebagai pemegang kekuasaan ditangan rakyat, kesempatan dan keberadaannya untuk mendapatkan kesempatan setara sangat sulit?.
Karena kuatnya ‘’kolusi, nepotisme’’ untuk mengamankan koruptor, yang selama ini bisa berlindung dibawah kilek oknum pejabat yang kuat dan oknum APH yang nakal.
Salah satu jalan keluarnya, kita rakyat Indonesia wajib bersatu membantu aparat penegak hukum Polri, Kejagung dan KPK-RI, memberantas korupsi dengan memberikan informasi yang benar kepada aparat yang berwenang, bukan kebencian. Murni dengan landasan kejujuran, untuk rasa keadilan.
Penulis sangat yakin, APH kita punya kemampuan yang kuat dan cukup sepanjang diberi kebebasan wewenang, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan tidak menjadi alat politik.
Kita apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (KPK-RI), dan terima kasih atas upaya keras dilakukan penyuluhan tentang anti korupsi di Bengkulu selama lima hari, lewat Roadshow Bus KPK RI Tahun 2023 Berjalan Sukses, Pemprov Bengkulu Ajak Masyarakat Terus Pertahankan Semangat Anti Korupsi, tulis media centre Pemda Bengkulu, dikutif kembali.
Selanjutnya: Kegiatan Roadshow Bus KPK RI Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu resmi ditutup oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Lapangan Merdeka Bengkulu, Sabtu (02/09) malam.
Gubernur Rohidin menekankan, walaupun Roadshow Bus KPK RI di Bengkulu telah selesai, namun semangat anti korupsi bagi seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan terus dipertahankan sampai kapanpun.
Terutama dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran terhadap anak-anak sekolah dasar sejak dini, melalui para guru yang telah diberikan pembekalan selama 5 hari Roadshow Bus KPK RI Tahun 2023 berlangsung.
“Kegiatan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan secara terus menerus sehingga bisa menciptakan kondisi pemerintah yang bersih, pengelolaan investasi, kemudian pergerakan ekonomi juga yang betul-betul mensejahterakan masyarakat,” ungkap Gubernur Rohidin.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI Amir Arief mengatakan, KPK mendorong masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air termasuk di Bengkulu untuk terus mengkampanyekan virus anti korupsi.
Terlebih menurut Amir Arief, terdapat 3 indikator outcome yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Roadshow Bus KPK di suatu daerah, yaitu meningkatnya angka Monitoring Center For Prevention (MCP), yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah meliputi area intervensi.
Kemudian meningkatnya integritas berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), yang merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD).
Serta Indeks Perilaku Anti korupsi (IPAK) yang menunjukkan angka signifikan juga meningkat. Di mana selama 5 hari dilaksanakan Roadshow Bus KPK di Bengkulu, jumlah masyarakat yang terlibat kegiatan tersebut menurut Amir Arief telah mencapai hampir 7 ribu orang.
“Jadi tidak hanya KPK, tidak hanya pemerintah daerah tapi seluruh elemen masyarakat seperti halnya tenaga pengajar sangat berperan penting dalam mensosialisasikan anti korupsi, karena ini kerja kita bersama menegakkan integritas, karena menegakkan integritas tidak bisa dilakukan sendirian, tapi harus dilaksanakan secara komunal,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan itu Unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid serta para Kepala OPD lingkungan Pemprov Bengkulu dan perwakilan para bupati lainnya di Bengkulu. [Rian-Denny]/ Dikutif kembali.
Mantan Dosen UNIB Bengkulu, Dr. Mirza Yasben, ketika diminta pendapatnya Selasa, (12/ 9/ 2023) mengatakan, ‘’soal korupsi harus terus menerus diberantas, tanpa pandang bulu, tanpa batas waktu, kapan dan dimana saja, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tidak ada warga Negara yang kebal. Siapapun pelakunya dan koleha atau kelompoknya libas. Karena korupsi perbuatan yang luar biasa jahatnya merugikan rakyat, Negara dan bangsa dan pelakunya oknum orang yang sudah mampu, punya jabatan/ wewenang dan sangat mengerti dalam negara, bukan manusia bodoh.
Pelakunya rata-rata orang berpendidikan (berilmu), tapi bermental korup dan sangat rakus, (mementingkan duniawi), tidak punya belas kasihan. Hak orang miskin, yatim piatu/ lanjut usia, yang dirampoknya. Maka tidak perlu diberi toleransi, (keringanan), jelas Mirza Yasben.
Dan Korupsi harus dibersihkan dari atas sampai kebawah, dan dikoreksi sampai ke sel-selnya, tidak ada tempat bagi koruptor di Indonesia tegasnya. Maka Pers harus berani menyampaikan kritik terbuka, sebagai perpanjangan suara keluhan masyarakat jelas tokoh asal Kabupaten Lebong, dalam perbincangannya via sambungan telephonenya, Selasa, 12 September 2023. (***)
