Beo – Isu kenaikan upah minimum selalu menjadi topik hangat yang dinanti oleh para pekerja dan pengusaha di awal tahun. Memasuki tahun 2026, diskusi mengenai Daftar Lengkap UMR 2026 di 38 Provinsi Indonesia menjadi sangat krusial.
Mengingat adanya fluktuasi ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan industri dengan kesejahteraan pekerja melalui regulasi pengupahan terbaru.
Mengetahui besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku bukan hanya penting bagi pencari kerja, tetapi juga bagi HRD perusahaan dalam menyusun anggaran tahunan.
Kami akan mengulas rincian nominal upah minimum di seluruh provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua, serta mekanisme perhitungannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
“Disclaimer: Informasi dalam artikel ini disediakan untuk tujuan informasi umum dan merujuk pada data resmi serta proyeksi regulasi ketenagakerjaan terkini. Pembaca disarankan melakukan verifikasi tambahan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat atau berkonsultasi dengan profesional HR sebelum mengambil keputusan strategis terkait penggajian.”
Tren dan Mekanisme Penetapan UMR 2026
Sebelum melihat angka spesifik, penting bagi kita untuk memahami dasar penetapan upah tahun ini. Kebijakan pengupahan di Indonesia pada tahun 2026 masih mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula ini mempertimbangkan tiga variabel utama:
- Inflasi: Laju kenaikan harga barang dan jasa di tingkat provinsi.
- Pertumbuhan Ekonomi (PE): Kinerja ekonomi daerah.
- Indeks Tertentu (Simbol $\alpha$): Variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, biasanya berada dalam rentang 0,10 hingga 0,30.
Kombinasi ketiga variabel inilah yang menentukan persentase kenaikan UMP di masing-masing provinsi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi stabil cenderung mengalami kenaikan upah yang lebih signifikan dibandingkan daerah lain.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia
Berikut adalah rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi jaring pengaman terendah di setiap provinsi. Data ini dikelompokkan berdasarkan pulau untuk memudahkan navigasi.
(Catatan: Nominal di bawah ini mengacu pada data penetapan terbaru yang berlaku efektif sebagai standar pengupahan nasional saat ini).
1. Wilayah Sumatera
Pulau Sumatera memiliki variasi upah yang cukup dinamis, dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh sering kali memimpin angka tertinggi.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| Aceh | Rp 3.685.615 |
| Sumatera Utara | Rp 2.992.599 |
| Sumatera Barat | Rp 2.994.193 |
| Riau | Rp 3.508.775 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.623.653 |
| Jambi | Rp 3.234.533 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.681.570 |
| Bengkulu | Rp 2.670.039 |
| Lampung | Rp 2.893.069 |
| Bangka Belitung | Rp 3.876.600 |
2. Wilayah Jawa dan Bali
Sebagai pusat industri dan pemerintahan, Pulau Jawa memiliki kesenjangan yang cukup mencolok antara DKI Jakarta dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| DKI Jakarta | Rp 5.396.761 |
| Banten | Rp 2.905.119 |
| Jawa Barat | Rp 2.191.232 |
| Jawa Tengah | Rp 2.169.348 |
| DI Yogyakarta | Rp 2.264.080 |
| Jawa Timur | Rp 2.305.984 |
| Bali | Rp 2.996.560 |
3. Wilayah Kalimantan
Didorong oleh sektor pertambangan dan perkebunan, rata-rata UMP di Kalimantan relatif tinggi dan merata di atas angka 3 juta rupiah.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| Kalimantan Barat | Rp 2.878.286 |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.473.621 |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.496.194 |
| Kalimantan Timur | Rp 3.579.313 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.580.160 |
4. Wilayah Sulawesi dan Gorontalo
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan standar upah tertinggi di wilayah ini, mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor jasa dan nikel.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 |
| Sulawesi Tengah | Rp 2.914.583 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.073.551 |
| Gorontalo | Rp 3.221.731 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.104.430 |
5. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku
Kawasan ini mencatat kenaikan yang stabil untuk menyesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup layak.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.602.931 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.328.969 |
| Maluku | Rp 3.141.699 |
| Maluku Utara | Rp 3.408.000 |
6. Wilayah Papua
Dengan adanya pemekaran provinsi baru (DOB), wilayah Papua kini terbagi menjadi 6 provinsi administratif. Biaya logistik yang tinggi membuat standar upah di wilayah ini menjadi yang tertinggi kedua setelah Jakarta.
| Provinsi | Nominal UMP (Rp) |
| Papua (Induk) | Rp 4.285.848 |
| Papua Barat | Rp 3.615.000 |
| Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| Papua Pegunungan | Rp 4.285.848 |
| Papua Selatan | Rp 4.285.848 |
| Papua Barat Daya | Rp 3.615.000 |
Perbedaan Signifikan UMP dan UMK
Sering kali pekerja bingung membedakan antara UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Dalam konteks Daftar Lengkap UMR 2026, pemahaman ini sangat penting:
- UMP adalah batas bawah upah yang ditetapkan gubernur untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi.
- UMK ditetapkan oleh bupati/wali kota dan disahkan gubernur. Nilainya harus lebih tinggi dari UMP.
Jika sebuah kabupaten/kota belum menetapkan UMK, maka acuan penggajian wajib menggunakan UMP. Namun, di daerah industri padat seperti Karawang, Bekasi, atau Surabaya, besaran UMK biasanya jauh melampaui UMP provinsi induknya karena tingginya biaya hidup dan konsentrasi industri di area tersebut.
Sebagai contoh, meskipun UMP Jawa Barat berada di kisaran Rp 2,1 juta, UMK di Kota Bekasi atau Kabupaten Karawang bisa menembus angka di atas Rp 5 juta, bersaing ketat dengan DKI Jakarta.
Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar
Pemerintah sangat tegas mengenai penerapan upah minimum ini. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMP atau UMK yang berlaku.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Hal ini menegaskan bahwa Daftar Lengkap UMR 2026 bukan sekadar himbauan, melainkan ketetapan hukum yang mengikat.
Pengecualian hanya berlaku bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pengupahannya didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan ketentuan minimal persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.
FAQ tentang Daftar Lengkap UMR 2026 di 38 Provinsi Indonesia
Q: Kapan UMP 2026 resmi mulai berlaku?
A: UMP 2026 resmi berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2026. Keputusan penetapan nominalnya biasanya diumumkan oleh Gubernur paling lambat pada 21 November tahun sebelumnya.
Q: Provinsi mana yang memiliki UMR 2026 tertinggi?
A: DKI Jakarta masih menempati posisi tertinggi dengan nominal UMP sebesar Rp 5.396.761, diikuti oleh wilayah Papua dan Bangka Belitung.
Q: Apakah UMR sama dengan Gaji Pokok?
A: Tidak selalu. UMR adalah total penerimaan upah minimum yang bisa terdiri dari gaji pokok saja (tanpa tunjangan) atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Gaji pokok minimal harus 75% dari total UMR.
Q: Bagaimana jika UMK di daerah saya lebih rendah dari UMP?
A: Secara aturan hukum, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Jika ditetapkan lebih rendah, maka yang berlaku otomatis adalah angka UMP.
Q: Apakah daftar ini berlaku untuk semua pekerja?
A: Upah minimum secara prioritas berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun wajib menggunakan pedoman Struktur dan Skala Upah.
Kesimpulan
Mengetahui Daftar Lengkap UMR 2026 di 38 Provinsi Indonesia memberikan gambaran jelas mengenai standar ekonomi di berbagai daerah. Kenaikan upah ini diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi global.
Bagi pekerja, data ini menjadi acuan dasar dalam negosiasi gaji, sementara bagi pengusaha, ini adalah basis kepatuhan hukum yang wajib dipenuhi.
Pastikan selalu memeriksa peraturan turunan di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing, karena besaran UMK sering kali lebih relevan digunakan di daerah sentra industri dibandingkan angka UMP.