LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua Komisi II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Gunadi Mursalin menyebut, Pemkab Lebong menganggarkan Rp. 2 Miliar anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.
“Untuk anggaran Pilkades sendiri sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 2 miliar, kurang lebihnya nanti saya kira bisa kita lakukan sharing dengan anggaran desa seperti dana ADD”, ujar Gunadi Mursalin kepada beo.co.id, Rabu (4/12).
Untuk agenda pelaksanaan Pilkades itu sendiri, dia meminta agar dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan bagian Pemerintahan Setdakab segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan Pilkades.
“Kemudian dari pihak desa, kita juga menginginkan agar BPD segera mengajukan untuk dilaksanakan Pilkades, karena ini merupakan salah satu dasar dilaksanakannya Pilkades itu”, kata dia.
Menurut Gunadi, dari 93 desa yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Lebong sebanyak kurang lebih 65 desa dalam dua tahun terakhir ini dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs) dan ditambah 1 desa yang kadesnya sudah tutup usia, jadi total kesuruhan 66 desa, oleh karena itu pihaknya meminta agar pelaksanaan Pilkades harus dilaksanakan ditahun mendatang.
“Banyak desa di Kabupaten Lebong ini yang belum memiliki pimpinan definitif”, ujarnya.
Selain itu, dalam 2 tahun terakhir ini beberapa Pjs Kades sudah beberapa kali dilakukan pergantian, padahal Pjs ini salah satu tugasnya untuk mempersiapkan Pilkades dan memaksimalkan masa jabatannya.
“Dengan kondisi seperti ini kami meminta agar PMD memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan. Jangan sampai memperlambat penyelenggaraan Pilkades”, ucapnya.
Ditambahkannya, terdapat Pjs Kades yang ada selama ini merupakan tenaga pendidik dan juga kesehatan. Menurutnya hal tersebut di nilai kurang tepat.
“Kita selama ini kekurangan tenaga pendidik dan juga kesehatan. Jadi sangat aneh kalau Pjs Kades itu diambil dari kedua profesi tersebut,” pungkasnya.
Dia berharap, Pilkades bisa dilaksanakan di tahun 2025. Kalau tahun kemarin, karena kita memiliki agenda Pemilu dan Pilkada. Tentu jadwal makin padat apabila Pilkades di laksanakan di 2024. ( SB )
