LEBONG, BEO.CO.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto menyikapi adanya indikasi honorer merangkap jabatan di Pemkab Lebong atau pun di pemerintah desa serta ikut mengambil gaji double pastikan terkena tuntutan ganti rugi (TGR).
“Sebenar tidak ada aturan yang mengatur, tapi honorer atau hak yang mereka terima harus satu sumber, artinya tidak boleh berlapis. Jika ditemukan nanti bagi honorer yang menerima gaji double dipastikan TGR,” lugas Reko, Senin (2/6).
Selain itu, pihak juga tetap mengevaluasi bagi honorer yang ikut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I di Pemkab Lebong.
“Bagi honorer yang merangkap jabatan serta ikut PPPK tahap I tetap dievaluasi dan selanjutnya, setelah itu mereka harus memilih salah satu dari jabatannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong, Nurman Huri mengatakan sesuai pembahasan pihaknya bersama sejumlah OPD yang motori oleh Sekda Lebong akan tetap mengikuti petunjuk tim evaluasi PPPK tahap I, bila ditemukan honorer menerima gaji double akan diaudit.
“Sesuai pembahasan tadi, jika diminta oleh tim evaluasi ditemukan adanya honorer mengambil gaji double, kita tetap akan mengaudit sesuai usulan dari tim evaluasi PPPK tahap I BKPSDM Lebong, bila ada TGR silakan kembali kan,” ringkasnya secara singkat.
