LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lebong, Yudi Hariansyah, kembali angkat suara mendesak penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebong segera melakukan pendalaman serta peran aktif Ketua BUMDes Tik Kuto dijabat oleh Pengawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Momentum HUT Bhayangkara ke 79 dengan menyusun tema Polri untuk Masyarakat, tentu harapan kami sebagai pelaporan dugaan kasus korupsi penyertaan modal BUMDes Tik Kuto yang disinyalir kuat melibatkan oknum PNS bernama Edi Hariono dan ikut menduduki jabatan sebagai Ketua BUMDes Tik kuto sejak 2018 sampai 2023 untuk segera dilakukan pendalaman,” tegas Yudi, Senin 30 Juni 2025.
Menurut Yudi mendesak ini sebagai bentuk dorongan penegakan supremasi hukum dalam menjalani tugasnya, agar cepat mendapatkan titik terang keterlibatan oknum PNS yang berkempatan menjabat sebagai Ketua BUMDes Tik Kuto.
“Kita juga ikut mendesak penyidik Polres untuk bekerja cepat, tujuannya tidak lain agar ada titik terang terhadap kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal BUMDes Tik Kuto,” lugasnya.
Lebih jauh dijelaskan, sejauh mana modus operandi dugaan korupsi bisa terjadi dan bagaimana peranan mantan Kades melakukan pengawasan serta dalam penerimaan laporan realisasi penyerapan dana BUMDes.
“Kita mau tahu bagaimana modus operandinya, samping itu, apa peran penting serta pengawasan mantan Kades Tik Kuto hingga dalam penyerapan anggaran terkesan tertutup selama ini. Bagaimana dugaan korupsi bisa terjadi biarkan bertahun – tahun, tentu sebagai pelapor kita ingin tahu perkembangan kasus tersebut, termasuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” paparnya.
Dikutip Kembali
Penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebong dalam penyelidikan kasus tersebut, penyidik akan memanggil sejumlah saksi baru untuk dimintai keterangan dalam pengelolaan dana penyertaan BUMDes Tik Kuto.
“Hingga kini penyelidikan dugaan penyelewengan dana penyertaan BUMDes Tik Kuto masih terus berlanjut pemeriksaan saksi,” kata Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani, SH, SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Rabnus Supandri, S.Sos, pada Jum’at (6/6) dilansir laman resmi radarlebong.bacakoran.co.
Sejauh ini proses pemerikasaan perkembangannya, sudah sejumlah saksi telah diperiksa, mulai dari pelapor, Ketua BUMDes dan Bendahara. Sementara itu Sekretaris BUMDes belum dapat hadir untuk memenuhi panggilan penyidik, diinformasikan tidak lagi berada atau tinggal di Kabupaten Lebong.
“Dari informasi, Sekretaris BUMDes sudah tidak lagi tinggal di Lebong. Pemanggilan saksi berikutnya akan dilayangkan untuk pengawas BUMDes serta pengurus usaha BUMDes,” jelasnya.
Disinggung soal status Ketua BUMDes merupakan ASN aktif, pihaknya bersama penyidik masih melakukan pendalaman, apakah diperbolehkan atau tidak, ASN menjabat sebagai Ketua BUMDes.
“Apakah boleh atau tidak ASN menjabat sebagai Ketua BUMDes, penyidik masih akan melakukan pendalaman dan akan mempelajari aturannya. Secara dokumen sejauh ini BUMDes Tik Kuto lengkap, namun untuk menentukan adanya indikasi korupsi akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” pungkasnya. (*/SB)
