LEBONG, BEO.CO.ID - Belum lantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kopli Ansori – Fahrurrozi, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu oleh Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang dijadwalkan...
CHRISMES Haloho memberikan keterangan kepada awak media pada
Keterangan PERS. dok
Terkait Teguran Mendagri kepada Bupati
SIMALUNGUN, Beo.co.id – Keberadaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun yang akan digelar pada 9 Desember 2020, menjadi pusat perhatian dan sangat sexy untuk dibicarakan.
Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi (RHS-ZW), Chrismes Haloho mengungkapkan kepada awak media saat jumpa pers, bahwa keberadaan para ASN, khususnya di Kabupaten Simalungun, dalam posisi yang sangat sexy.
“Kita patut mengingatkan para ASN untuk tetap berada di posisi netral di Pilkada Kabupaten Simalungun. Netralitas yang kita maksud, para ASN jangan berpihak terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati ,” kata Chrismes Haloho.
Selanjutnya, Haloho menyampaikan, Paslon Bupati dan Wakil Bupati jangan sampai menyeret nyeret ASN masuk ke ramah politik. Biarkanlah para ASN kita di Kabupaten Simalungun ini bekerja dan melayani masyarakat dan jangan dibebani oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
Keberpihakan terhadap salah satu calon Bupati dan calon Wakil Bupati, kata Chrismes Haloho, jika itu terjadi, Bawaslu wajib menindak pelanggaran baik itu di Tingkat Kabupaten, maupun kecamatan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Kami harap Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasannya didalam gelar Pilkada Kabupaten Simalungun, karena kami juga, dari Tim Pemenangan RHS-ZW bersama elemen masyarakat melakukan pengawasan melekat atau pemantauan, terkait netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Simalungun,” kata Chrismes Haloho.
Diungkapkan Chrismes Haloho, pemantauan atau pengawasan tersebut dilakukan melalui partai pengusung dan Partai pendukung yakni Partai Golkar, Partai Berkarya, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tim Pemenangan serta Relawan RHS-ZW dan Organisasi Masyarakat seperti Pemuda Pancasila (PP).
Menurutnya, pada bulan November 2020, Tim Pemenangan RHS-ZW merasakan adanya upaya-upaya pihak tertentu untuk mempengaruhi para calon pemilih dengan informasi yang kurang terpuji, yakni dengan mengklaim program pemerintah untuk kepentingan rakyat seperti Program PKH dan bantuan UMKM, malah diklaim sebagai bagian dari perjuangan salah satu calon Bupati.
“Kita ingatkan, agar para calon tidak menggunakan fasilitas yang sebenarnya diberikan Pemerintah Pusat, malah diklaim sebagai hasil perjuangan dan bantuan salah seorang calon. Kita harus menyampaikan informasi yang cerdas, agar rakyat memahami hal yang sebenarnya. Bukannya memanipulasi bantuan pemerintah dinyatakan menjadi bantuan pribadi seorang calon,” kata Haloho menutup perbincangan.
LAPORAN : Syam Hadi Purba Tambak
SIMALUNGUN, BEO.CO.ID - Beberapa orang pengguna jalan bingung dan menyesal saat Forkopimca Tapian Dolok gelar razia masker di jalan...
SIMALUNGUN, BEO.CO.ID - Dikabarkan bos sabu-sabu masih berkeliaran diwilayah Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan bebas menjalankan bisnisnya.
Naas bagi Efendi...
LAPORAN : SYAM HADI PURBA TAMBAK
SIMALUNGUN, BEO.CO.ID- Untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19, perlu memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) yaitu Jaga jarak dan selalu cuci tangan...
LEBONG, BEO.CO.ID - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Aris Munanadar saat dimintai menanggapi serta menyikapi...
SIMALUNGUN, BEO.CO.ID - Berhembus kabar dugaan suap ke aparat penegak hukum (APK) diwilayah hukum Simalungun, terkait indikadi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibat...