Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) se- Kabupaten Kerinci untuk 152 desa berlangsung serentak 6 April 2021 lalu, dua desa diantaranya Desa Ujung Ladang dan Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Prov. Jambi meninggalkan kenangan dan catatan hitam alias corat-marut. Kini kasusnya ditangani Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Kerinci, karena gagal mediasi ditingkat kecamatan. Jika Pemdes Kerinci “gagal” mencari solusi terbaik, kasus ini akan naik kemeja orang nomor satu Bupati Kerinci DR. H Adirozal, MSi. Ditangan, hati dan fikiran yang jujur dan bersih, akan melahirkan penyelesaian secara benar & berkeadilan?.
Kita ingin demokrasi berjalan secara demokratis, mulai dari proses prapilkades, pelaksanaan dan finish pelantikkannya. Dan masyarakat berharap kades terpilih akan mampu membangun desanya masing-masing, untuk kepentingan warganya, bukan kepentingan “kelompok tertentu, ampi, (anak menantu, ponakan dan istri” para kades.
Dan jangan sampai terjadi praktik kkn (kolusi, korupsi dan nepotisme), kendati kita tahu pilkades dalam pelaksanaannya diwarnai praktik politik uang (monny politic), bagi pemenangnya kursi kades yang menang bernilai mahal, bahkan ratusan juta rupiah.
Untuk satu suara bisa mencapai “Rp300 ribu bahkan lebih” apa lagi yang mata pilihnya dibawah 1000 suara, dengan tiga atau empat kontestan peserta, harga suara melambung tinggi dan sanggup dibeli para kontestan pilkades.
Rusak dari warga sendiri: Dugaan gegap gempita dan riuhnya permainan uang, ini tercipta bukan semata dari para kandidat, kasus ini muncul sudah cukup lama, sejak tahun 2004 atau sekitar 15 tahun silam, dimulai dari pilkada langsung.
Saat itu, yang tren muncul bagaimana putra daerah bisa berkuasa didaerahnya sendiri, dan menghindari centralistis kekuasaan diera orde baru (orba), dan jangan terulang kembali.
Dimana orba, sudah tumbang atas perjuangan maha siswa dan rakyat Indonesia, dan berakhir masa jabatan Jenderal Soeharto, yang berkuasa 32 tahun, 21 Mei 1998 silam (23 tahun silam), maka calon kepala daerah, “bupati, walikota, gubernur” menyiapkan banyak uang untuk merebut kursi, sebagai orang nomor satu di kabupaten, kota dan provinsi.
Kondisi politik uang terus berlanjut baik dalam pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) langsung, maupun dipilkades. Masyarakat, nampaknya sulit mengubah cara berfikirnya, mereka butuh kepentingan sesaat, “duit dan duit” bahkan warga jadi lumrah bertanya, “siapa calon kades kita, ada uangnya dak?” mereka tidak bertanya apa visi dan misi para calon kades.
Kalau dalam bahasa Kincai (Kerinci), khusus Kerinci hulu (mudik), ado dak kipengnyo, mereka kurang tertarik bertanya bagaimana nasih pembangunan enam tahun kedepan bagi kades terpilih, untuk mengangkat kesejahteraan warganya?
Yang ramai ditanyakan warga masing-masing desa pilkades, “brapo kipeng atau masip dengan sebutan uang siramnya” dan itu terbukti pada malam tanggal, 04 April dan 05, praktik “siram kipeng berjalan mulus” siapa yang kuat, mampu berpolitik dalam pilkades, dan itu yang menang. Bukan calon yang mengajukan Visi dan Misi Anti korupsi. Itu tidak lagu.
Khusus Kabupaten Kerinci, hampir setiap desa yang melaksanakan Pilkades, panitia ditingkat desa meminta uang “Rp10 s/d Rp15 juta percalon, dan itu rata-rata dibayar oleh kandidat” dengan alasan tidak ada dana pilkades untuk panitia dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Mereka tidak mungkin berkerja Gratis, atau pengabdian Cuma-Cuma. Mereka juga butuh, “kipeng-kipeng” (uang dan uang), kendati Bupati Kerinci DR.H. ADIROZAL. MSi, menyatakan dilarang, dan telah diberitakan, “Beo,co.id dan Gegeronline”
Dengan corat-marutnya pelaksanaan pilkades di Desa Ujung Ladang, Simpang Tutup, Tanjung Genting, Sungai Gelampeh, dan sejumlah desa lainnya, menimbulkan dampak yang kurang baik, pihak-pihak merasa dirugikan (para kandidat), ada yang kena gejala Strukc, para pendukung masing-masing calon kades ada yang sakit berat, (gejala lumpuh), antar keluarga yang berlainan pilihan “tidak bertegur sapa” menampilkan “wajah kusam” (kusut dan masam), seharusnya ini tidak perlu terjadi?.
Pilkades Kerinci, 06 April 2021 sudah usai kendati ada catatan buram yang menyakitkan, kita harus hidup damai, berdampingan secara nyaman dan aman. Marilah saling memaafkan, itulah bentuk kemajuan demokrasi kita saat ini. Belum mampu menciptakan demokrasi yang sehat, kita masih berada dalam pelaksanaan pilkades “akal-akalan” untuk memenangkan pertarungan.
Contohnya di Desa Ujung Ladang, ada 11 poin dugaan pelanggaran yang dibeberkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), merupakan wakil dari rakyat didesa. Kini tengah diproses di Pemdes Kabupaten Kerinci. Dan 6 dugaan pelanggaran di Desa Simpang Tutup, juga tengah ditangani Pemdes Kabupaten Kerinci.
Solusi (jalan keluar) terbaik ditengah masyarakat, jangan terpancing isu-isu menyesatkan, pilkades sudah berlalu. Mari kita bangun silaturrohmi antar sesama, biar masalahnya ditangani Pemda Kerinci secara professional, benar dan berkeadilan. Kita yakin, semuanya akan ada jalan keluarnya. Dan setelah kades terpilih dilantik oleh Bupati/ Kepala daerah Kerinci, marilah bersama-sama mendukung pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, sepanjang berjalan bersih dan jujur.
Dan masyarakat harus berani dengan jujur dan benar melakukan pengawasan terhadap kades terpilih dalam melaksanakan tugas Pemdes (Pemerintahan Desa), dan mengawal penggunaan dana desa (DD), pertahun lebih kurang 1 miliyar rupiah dengan sumber APBN dan dana ADD (Alokasi Dana Desa) sekitar Rp350 juta/ desa sumber DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kerinci, dan bantuan Gubernur sekitar Rp70 juta perdesa.
Intinya pembangunan apa saja yang dilakukan dimasing-masing desa, bisa memberikan azasmanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat didesanya masing-masing. (***)
