SIMALUNGUN, BEO.CO.ID – Berhembus kabar dugaan suap ke aparat penegak hukum (APK) diwilayah hukum Simalungun, terkait indikadi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibat 360 Pangkulu Nagori (Kepala Desa), diakhir masa jabatan Bupati JR Saragih dengan tujuan memuluskan pertanggungjawaban.
Hal itu dinformasikan oleh salah satu Pangulu di jalan Asahan Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikordinir oleh Pemkab Simalungun.
“Pertama pertemuan antara Pemkab Simalungun dengan kordinator di jalan Sudirman Pematang Siantar, Sumatera Utara,” ujar Pangulu Nagori enggan namanya ditulis , Jumat 5 Februari 2021 yang lalu.
Dilanjut sumber, “kutipan itu akan dipergunakan kepada jajaran hukum, maksudnya diberikan kepada aparat hukum, agar masalah Pangulu atau ADD aman,” ungkap sumber kepada Beo.co.id.
Ketua Assosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI), SM. Simarmata ketika dikonfirmasi melalui sambungan via handphone menjawab, “jika benar itu terlaksana pengutipan itu dari 386 Nagori X Rp. 6 juta yang jumlahnya hampir RP 2,3 M lebih mau dikemanakan ya,” lontarnya sembari bertanya secara singkat.
(Syam Hadi Purba Tambak)
.
