LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Provinsi Bengkulu, Dedy Mulyadi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong memanggil dua Organisasi Perangkat Daerah baik itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meninjau ulang dokumen izin lingkungan PT. KHE yang sebelumnya telah keluarkan.
“Garbeta minta DPRD Lebong telusuri keabsahan izin PT. KHE serta meminta DPRD Lebong memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTS Lebong, terkait proses perizinan PT. KHE,” tulis Dedy Mulyadi melalui pesan singkat via Whatsapp, (15/12/21) kemarin.
Dedy juga menjelaskan, mengingat dokumen proses perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong tidak ditemukan, sesuai apa yang disampaikan Kabid PPLH saudara Rizal ketika di konfirmasi, beliau mengatakan bahwa mereka tidak menyimpan arsip dokumen permohonan dari pihak PT. KHE dokumen itu masih dipegang oleh Kabid yang lama (Rozy).
“Hal ini memperkuat dugaan adanya kongkalikong atau perbuatan diluar prosedur antara pihak perusahaan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap proses perizinan PT. KHE,” jelasnya.
Lebih jauh dia menuturkan, kok bisa dokumen perizinan disimpan secara pribadi, ada apa terhadap proses izin PT. KHE, dan kita meminta kepada DPRD Lebong agar bersikap tegas, jika ada pelanggaran terhadap perizinan PT. KHE.
“Jika tidak sesuai prosedur maka kita minta agar pemerintah daerah untuk meninjau serta mencabut izinnya,” tegasnya.
Pewarta : Sbong Keme
