32.9 C
Jakarta
Minggu, Februari 28, 2021

Gelar Penyerahan Memori, Rosjonsyah “Cek Ulang Jangan Sampai Ada Yang Tertinggal”

LEBONG, BEO.CO.ID - Pemkab Lebong bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga dihadiri oleh jajaran OPD dalam acara penyerahan memory yang dilaksanakan digedung Graha Bina...

Latest Posts

Indra Gunawan : “Jangan Pilih Calon Politisasi Program Indonesia Pintar”

LEBONG, Beo.co.id – Indra Gunawan, SH kembali angkat bicara yang sebelumnya pernah mengkritisi pemerintahan mantan Bupati Rosjonsyah dengan judul berita, 10 Tahun Memimpin, “Mantan Bupati Rosjonsyah Dituding Gagal Bangun Ekonomi Kerakyatan,” kali ini dia menyoroti dugaan politisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang perankan salah satu pasangan calon (paslon) ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, 9 Desember mendatang.
Alpian Gunadi Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) marcab Lebong saat menyerahkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lebong 17 November 2020. Dok Beo.co.id
Indra Gunawan mengatakan, dugaan politisasi program pemerintah pusat atau lebih dikenal Program Indonesia Pintar (PIP) diajang kampanye yang dilakukan salah satu paslon di Bumi Swarang Patang Stumang, cukup menyinta perhatian masyarakat luas serta terkesan menunggangi program tersebut dalam perhelatan demokrasi.
“Seharusnya, menjaga martabat dan marwah wibawa Pilkada, tidak menggunakan cara yang kurang baik. Bahkan, hal itu telah laporkan oleh Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LPMI) markas cabang Kabupaten Lebong ke Bawaslu Lebong, Selasa 17 November 2020,” ujar Indra kepada Beo.co.id, (19/11/2020) yang mendatangi media ini.
Lanjut dia, dugaan politisasi PIP untuk masyarakat merupakan pembodohan bagi masyarakat. Masyarakat diminta untuk tidak memilih calon yang memanfaatkan program tersebut di tengah pandemi saat ini.
“Tetapi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, untuk bisa memahami mana program kampanye, mana yang memang program pemerintah yang memang sudah terprogram sebelumnya,” pintasnya.
Menurutnya, kendati komisi X DPR RI bagian mitra Kemendikbud tidak semestinya ke gelandang kampanye paslon menjadi wajah sosialisasi program PIP, dan untuk diketahui wakil rakyat itu berkerja dengan sistem kolektif kolegial, artinya hasil dari musyawarah bersama atau kesepakatan.
Ia menambahkan, untuk dapat membedakannya secara jelas, masyarakat bisa membandingkannya antara wilayah yang sedang pilkada dengan wilayah yang tidak ada pilkada.
“Dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit ini, masyarakat rentan termakan program seperti itu, meskipun sudah jelas dari segi aturan kepemiluan, bentuk kampanye dan batasan-batasan nya seperti apa,”ungkapnya.
Sambungnya lagi, sang disayangkan pemaparan PIP ini membawah nama – nama kandidat dalam ajang Pilkada Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong yang disinyalir perusak pesta demokrasi yang telah dibangun oleh negarawan terdahulu.
“Kita memang belum bisa menyatakan bahwa salah satu paslon diuntungkan dalam hal ini, walau pun video peristiwa tersebut sudah bertebaran media sosial. Niat baiknya kita hargai, tapi datang diwaktu yang salah,” pungkasnya.
Dikutip dari RmolBengkulu.com, berjudul Heboh Soal Program Indonesia Pintar, Ini Klarifikasi Dewi Coryati, dilansir, Selasa 17 November 2020.
Menanggapi itu, Anggota DPR RI, Dewi Coryati angkat bicara. Menurutnya, awal dirinya terlibat dalam bantuan PIP tersebut karena Komisi X DPR RI bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Program tersebut merupakan aspirasi Dewi selaku Anggota DPR RI Komisi X melalui Kemendikbud.

“Disitulah kemudian saya sampaikan, Bengkulu ini membutuhkan tambahan beasiswa program indonesia pintar (PIP). Karna kita membutuhkan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa dibantukan,” ujarnya, Selasa (17/11).

Dia menerangkan, bantuan itu diperjuangkan melalui proses politik. Sehingga, apabila tidak maka bantuan PIP itu diturunkan di Provinsi Bengkulu sesuai kuota.

“Karna kita lobi, maka jadi ada tambahan untuk bisa mendapatkan kelebihannya. Sekarang kan saya sudah dapat, misalnya tahun ini saya dapat 48 ribu beasiswa tambahan,” ujarnya.

Dia mengaku, dari kuota tambahan itu ia khawatir tidak semua bantuan PIP bisa menyasar anak-anak di Bengkulu yang membutuhkan.

Misalnya di Kabupaten Lebong, ia melibatkan salah satu kandidat di daerah itu agar bantuan tersebut tepat sasaran.

“Kalau di Lebong ini, kalau tidak ada bapak Kopli maka kita tidak tahu siapa yang mengurusnya. Karena program ini usulan dari masyarakat. Usulan dari masyarakat lewat siapa? Iya lewat bapak Kopli,” bebernya.

Lebih jauh, ia mengaku, tidak masalah apabila bantuan PIP itu dibahas di rumah warga. Itupun sebagaimana video yang beredar belum lama ini.

“Bukan (menyalurkan). Memberikan informasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Kan saat di lokasi saya tanyakan, ibu-ibu siapa saja sudah dapat beasiswa? Bagaimana? Sudah cair belum?. Saya tanyakan ada yang beli jilbab? Mereka jawab beli untuk perlengkapan sekolah. Kan itu monitoring,” tuturnya.

Lebih jauh, bantuan PIP bisa diakses melalui dua jalur, yakni jalur reguler yang penerimanya diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau provinsi dan jalur pemangku kepentingan yang termasuk aspirasi anggota Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan.
Dia menyatakan, untuk di Kabupaten Lebong, total penerima bantuan PIP kurang lebih 6.000 siswa diluar kuota tambahan. Tiap siswa jenjang SD menerima bantuan sebesar Rp 450 ribu, jenjang SMP Rp 750 ribu, dan jenjang SMA sederajat sebesar Rp 1 juta.

“Kalau ditanya, bagaimana usulannya? Dari masyarakat silahkan masyarakat mengusulkan kepada saya. Karna kalau tidak diusulkan, saya bukan malaikat, ngak tahu siapa yang membutuhkan. Karna itu, siapa yang mengusulkan dan siapa mau itu (PIP) silahkan bersiraturahim dengan kami. Sehingga, kami bisa mengetahuinya,” demikian Dewi Coryati.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Provinsi Bengkulu Wilayah Lebong, Mahmud Siam menambahkan, bantuan tersebut merupakan program Presiden RI, Jokowi.

Bukan program oleh pihak manapun, dan anggarannya sudah disediakan setiap tahun. Hal itu berdasarkan Permendikbud Nomor 10 tahun 2020.
“Iya, itu untuk siswa tidak mampu umur 6 sampai 21 tahun. Biasanya melalui usulan kepala sekolah,” singkatnya.
Media ini belum berhasil konfirmasi dan klarifikasi paslon yang beredar videonya media sosial, sampai berita ini diturunkan.

Pewarta : Sbong Keme

Latest Posts

Don't Miss