25.8 C
Jakarta
Kamis, Januari 28, 2021

Ketua DPRD SIMALUNGUN Timbul Jaya Sibarani, Terkait Hasil BPK, Dana Covid 19 Semua SKPD Kembalikan ke Kas Daerah

SIMALUNGUN, BEO.CO.ID - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD termasuk pihak ketiga yang terlibat dalam aliran dana Covid19 tahun 2020, segera mengembalikan kelebihan nya...

Latest Posts

Komisi II Kota Bengkulu, Bongkar Proyek Gagal Kontruksi

BENGKULU, Beo.co.id – Proyek peningkatan jalan hotmix, yang biayai oleh APBD-Perubahan dari dana pinjaman Bank Jawa Barat (BJB), disinyalir gagal konstruksi. Hal itu kuat dibukti hasil sidak Komisi II Kota Bengkulu, Senin (4/1) yang lalu.


Ketua Komisi II, Indra Sukma, S. Sos. yang didampingi anggotanya, Solihin Andnan, SH bersama Reni Haryati, SH yang ditemui Beo.co.id diruangan kerjanya mengatakan, proyek yang dilaksanakan PT. Pulau Ratu Intan dengan nilai kontrak Rp 38 Miliyar lebih dan PT. Ratu Agung yang nilai kontraknya 41 M diruas jalan Betungan Bangkahan serta daerah pekerjaan Padang Serai.

Terkesan hanya mengejar waktu penyelesaian proyek, tanpa memperhatikan aspek asaz manfaat bagi masyarakat, pada hal paket yang dibayai APBD seharusnya, bertujuan memiliki asaz manfaat bagi masyarakat dan mensejahterakan Kota Bengkulu.

“Tindakan ini terindikasi adanya permainan jahat untuk menggerogoti uang daerah dan membuka pintu masuk aparat penegak hukum. Selain itu diduga gagal kontruksi, hal ini patut diduga perbuatan tindak pidana korupsi,” jelas Indra kepada awak media ini.


Ia menambahkan, jika merujuk pada aspek teknis, pelaksanaan proyek disinyalir mengangkangi aspek teknis. Bahkan terkesan pihak dinas PUPR hanya mengejar penyelesaian, bukan untuk memperhatikan azas manfaat dari pembangunan, sehingga usia (Umur) pembangunan jalan tidak tidak tercapai (pendek).

“Maka jelas indikasi tindakan pihak PUPR akan merugikan keuangan daerah,” lugas Indra.

Dikatakan Solihin dihadapan awak media ini, dewan sebagai wakil rakyat, turun ke lapangan berdasarkan laporan masyarakat, ternyata laporan masyarakat benar adanya. Hal itu terbukti dari hasil sidak komisi beberapa waktu yang lalu.

“Masa aspal bisa bisa lepas dan berantakan, itu hanya dicokel dengan tangan, berat duga proyek ini gagal serta tidak mendatangi asaz manfaat dan juga pengawasan dari Dinas PUPR kota serta Konsultan tidak berjalan maksimal,” kata Solihin yang dibenarkan oleh Reni Haryati, akibatnya rendah kualitas pekerjaan jalan yang jauh dari perecanaan teknis.

Selain itu Reni menerangkan, dari temuan dua paket proyek yang dibiayai dari APBD-P mengunakan dana pinjaman dari BJB. Dalam pekerja kontruksi jalan untuk bisa tahan lama yaitu pemadatan material yang sesuai dengan tentuan, agar mendapatkan perkerjaan yang kualitas.

“Kondisi ini diperparah material yang seharusnya, base A dan base B ada dilapangan ternyata tidak terlihat, hanya koral murahan tidak sesuai standar,” ungkap Srikandi Partai Demokrat.

Hal senada juga diparparkan oleh Solihin lebih jauh dari hasilnya sidak Komisi II, dia mengatakan, selain material yang tidak layak, ditemukan dilapangan ketebalan jalan aspal selayak 6 Cm. Seharus dinas PUPR tidak mengabaikan kualitas, supaya umur bangunan sesuai dengan klarifikasi yang telah ditentukan asaz manfaat secara teknis.


“Kurang kualitas pembangunan diduga akibat perencanaan tidak matang dan sistem pengasawan yang dilakukan konsultan pengawas dan pengawasan dari dinas PUPR tidak berjalan sesuai dengan yang dipersaratkan dalam ketentuan teknis dan parahnya lagi kenyataan ini sesulalu terjadi setiap tahun,” urainya.

Sambungnya, seharusnya dinas PU dalam hal PPTK mejadikan kualitas sebagai prioritas serta mengevaluasi hasil pekerjaannya setiap tahun. Supaya kualitas dapat ditingkatkan. Sebab setiap uang daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dapat mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena kualitas pembangunan yang rendah akan merugikan masyarakat, apalagi dana APBD yang di alokasikan untuk mempercepat pembangan itu bersumber dari pinjaman BJB,” tuturnya.

Saat awak media ini berupaya menghubung Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu belum hasil dijumpai. Menurut keterangan stafnya, “Pak kadis lagi ada tamu, nanti aku sampaikan,” ujarnya, setelah ditunggu lama belum ada jawab.

Sementara kepala bidang Bina Marga (BM), Ny. Dian ST. yang berhasil ditemui diruangan kerjanya, Rabu (6/1), mengakui proyek itu belum selesai seratus persen dan baru dibayar 80 persen.

“Artinya kerusakan itu masih tanggungjawab pihak kontraktor,” jawabnya.

Ketika ditanya, tentang ketebalan base A dan base B maupun ketebalan aspal hotmix, pada dua paket proyek bernilai hampir RP 80 Miliyar itu. Wanita berjilbab itu tidak bersedia memberi keterangan jawaban yang pasti.

“Karena yang tahu persis adalah PPTK dan Kadis, “Yang saya tahu proyek baru dibayar baru 80 persen,” terang enggak panjang lebar.

Pewarta : Amir Sarif (***)

Latest Posts

Don't Miss