Mirza Yasben Mana Masyarakat Lebong Bahagia dan Sejahtera?
Dalam, Visi dan Misi Bupati Lebong, Kopli Ansori, sejak 2020, saat Ia akan tampil mencalonkan diri sebagai Cabup, sampai terpilih, “Kopli, menggaungkan masyarakat Lebong Bahagia dan Sejahtera” tak lebih hanya retorika belaka (pencitraan) saat itu, lagi pertanyaannya, “mana masyarakat Lebong, yang bahagia dan sejahtera” secara mayoritas, sama sekali tidak ada ?
Ekonomi merosot, Jalan Kabupaten mudah – mudah ditemukan berlobang-lobang dan hancur, pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya, turun kesawah Musim Tanam (MT) tidak serentak pada hal ketiga pembangunan insfrastruktur itu, sangat penting guna mendukung percepatan, peningkatan ekonomi masyarakat Lebong. Kondisi riil kalau mau jujur “Ekonomi masyarakat Lebong, merosot tajam” kesulitan masyarakat, kian tinggi dalam empat tahun terakhir, ujarnya.
Dan sesuai potensi dan topografi daerahnya, yang dikelilingi Tanaman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), maka ketiga bangunan itu, sebagai alat penggerak dan peningkatan ekonomi masyarakat, justru banyak yang terbengkalai?.
Lapangan Pertanian bagi masyarakat Lebong yang sempit, seharusnya potensi lahan Sawah Fungsional (Produktif), dan pemeliharaan jalan kabupaten, Daerah Irigasi (D.I.), menertibkan MT, agar serentak harus difungsikan. Jika jalan, Irigasi, MT tidak terawatt (berjalan normal) masyarakat Lebong bisa terancam Peciklik, kemiskinan. Hal ini, jangan terulang kembali? Tegas Mirza, dengan nada tinggi.
Apa yang dilakukan Bupati Kopli, tidak sesuai dengan janji yang digaungkannya, “masyarakat Lebong Sejahtera dan Bahagia. Secara pribadi, saya baik dengan Kopli Anshori, dan tidak punya masalah, jelas mantan Dosen Ilmu Politik Universitas (Unib) Bengkulu ini kepada Penulis “OPINI PERJUANGAN”
Dan siapapun Bupati Lebong kedepan sudah merupakan keharusan saya ingatkan, “suka tidak suka” karena uang pembangunan yang digunakan untuk membangun Lebong setiap tahun anggaran dari Uang Rakyat, baik sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Lebong, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, semuanya kumpulan (himpunan) dari Pajak yang dibayar Rakyat, Negara dan daerah tidak punya uang, jelas Mirza.
Contoh konkriet Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Usaha, Pajak Penghasilan, Pajak Perizinan, Pajak kendaraan roda dua dan roda empat, Pertambangan, Kelautan bagi daerah tertentu, dan lainnya, yang disetorkan kepada Negara / daerah lewat petugas, yang ditunjuk atau diberi wewenang, tegasnya.
Visi dan misi itu, tidak hanya batas pencitraan untuk membohongi masyarakat Lebong, harus ada komitmen yang kuat untuk merealisasikannya secara factual, sesuai tujuan akhir pembangunan pro rakyat memberikan azasmanfaat bukan cerita besar diatas kertas eksposse besar-besaran di media tertentu. Bahwa pembangunan Lebong, dinyatakan berhasil.
Media yang menulis, pada bagian laporannya dalam berita pembangunan Lebong secara fisik berhasil, pertanyaannya mana yang “bahagia itu, dan mana yang sejahtera, bak membungkus cerita busuk didaun keladi, akhirnya kebongkar jua.
Ditahun politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, saya menghimbau masyarakat Lebong “jadi pemilih cerdas” dan membaca rekam jejak seorang calon Bupati Lebong, “jangan karena uangnya (Kedau Caci Noe)?, jika salah lagi bersikap masyarakat Lebong, akan menderita kembali lima tahun kedepan jelas mantan aktivis Kampus ini pada penulis OPINI PERJUANGAN.
Ekonomi dan Pendidikan: Dalam pengamatan penulis Opini Perjuangan, pembangunan bidang Ekonomi harus diutamakan dengan menggali potensi yang ada, memeliharan dan meningkatkan yang sudah ada, karena ekonomi yang baik hajat hidup masyarakat dalam waktu 1 X 24 jam, kebutuhan yang sangat mendasar.
Dan bidang pendidikan sangat penting, karena bidang yang satu ini untuk membuka mata anak bangsa (generasi) penerus kedepannya, dia harus tahu mata hitam, mana merah, mana yang putih, kuning dan abal-abal, pendidikan asset yang penting dan strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa. Siapapun Bupati / Kepala Daerah (Pemimpin) Kabupaten Lebong harus mampu melihat kebutuhan dan kesulitan masyarakat.
Selain ekonomi dan pendidikan yang yang baik, tak kalah pentingnya sektor lainnya, bidang Kesehatan, kini masyarakat Lebong, masih terpaksa berobat ke Kota Bengkulu, Curup, dan keluar Bengkulu, karena Lebong tidak memiliki sarana dan prasana Kesehatan yang cukup (memadai), dan tenaga medis dan dokter yang sangat minim, apa lagi dokter spesialis.
Bupati Lebong kedepan, tak perlu muluk-muluk dalam membuat visi dan misinya, kalau tidak mampu direalisasikan seperti yang digaungkan Bupati Kopli, “masyarakat lebong Bahagia dan Sejahterta” wajar saja dipenghujung masa jabatan dipertanyakan masyarakat Lebong, yang merasakan langsung dampaknya.
Karena orang “bodoh dan miskin sangat mudah ditipu dalam dunia politik, dan kegiatan lainnya, apa lagi dalam Pilkada. Maka pendidikan harus menjadi program prioritas bagi seorang yang menjabat kepala daerah (pemimpin) daerah. (***).
Penulis : Pempred BEO.co.id, Ketua DPD-KWRI Prop Bengkulu, pengamat masalah kemiskinan pedesaan, warga Kampung Muara Aman, Lebong.
