Catatan : Gafar Uyub Depati Intan
Profesi Wartawan sesungguhnya termasuk profesi yang muliya untuk mencari fakta dan kebenaran pada setiap peristiwa, dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Penulis secara jujur dan berani mengakui tak mudah menjadi Wartawan (seorang Jurnalist) professional, benar dan bertanggungjawab dalam mencari informasi.
Informasi awal (jurnal), juga harus selektip diterima para Jurnalist. Dan tak sedikit informasi kebohongan (hoax) dimunculkan para oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompoknya guna mendapatkan uang, kepentingan politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Profesi “yang muliya ini, dikotori para oknum Wartawan (Jurnalist) yang bermental kropos, semata mencari keuntungan pribadi. Dengan cara menggunakan legilitas (identitas) Wartawan, berupa Surat Tugas (ST), Kartu Pers yang dikeluarkan redaksi dari penerbitan tertentu.
Itu bagi yang punya identitas. Dan tidak punya karya Jurnalistik, hanya menghandalkan identitas untuk menemui para pejabat Negara/ daerah, apa lagi oknum yang bermasalah dengan tugas dan jabatan/ wewenangnya dalam mengelola/ melaksanakan roda pemerintahan dan mengelola keuangan Negara, ini menjadi sasaran empuk para oknum tanpa karya jurnalist itu. Tindakkan oknum, “ujung-ujung duit atau uang makan siang” minimal bisa diperolehnya.
Dan lebih parah lagi, banyaknya oknum yang mengaku-ngaku Wartawan dan berani beroperasi seolah-olah Wartawan benaran, ini kian mengotori dunia (profesi) Wartawan tak heran lima belasan tahun terakhir di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sudah banyak sekali oknum yang mengaku-ngaku Wartawan, dan Wartawan sempalan hanya memanfaatkan Surat Tugas dan Kartu Pers semata mencari keuntungan pribadi, melakukan dugaan pemerasan ditangkap aparat penegak Hukum, namun belum memberi efek jera.
Setidaknya tercatat, sekitar 170 orang lebih, baik oknum Wartawan tanpa karya, maupun Wartawan abal-abal, berurusan dengan aparat penegak Hukum dan setidaknya 30% mendekam dibalik jeruji besi. Lagi-lagi belum memberI efek jera, dan setelah keluar dari LP, malah kian berani beroperasi dan tak sedikitpun, ada kesan malu diraut wajahnya.
Dengan meminjam istilah, bak setali dua uang, sama dengan para korup bermental bobrok. Laporan terkini dipubblist Gegeronline.co.id, 7 Januari 2021, Minggu. Pengungkapan “Wartawan atau para pemburu berita saat ini tengah ramai jadi perbincangan dan gunjingan.
Pasalnya semakin menjamurnya wartawan dengan hanya bermodalkan KTA serta Surat Tugas dari media tanpa ada menyajIkan berita karya tulis sendiri. (Dikutip kembali).
Kondisi ini, dampak dari mudahnya redaksi mengeluarkan surat tugas (ST) dan Kartu Pers. Dan ditambah lagi tindakkan para oknum yang mengaku-ngaku Wartawan, disini masyarakat perlu lebih selektip terhadap para oknum yang mengaku-ngaku sebagai Wartawan. Kendati punya kartu Pers sekalipun. Jika tanpa karya Jurnalist, tak layak disebut (diakui) Wartawan.
Apa lagi para pejabat Negara/ daerah, yang mengelola keuangan, melalui program di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing, perlu waspada dan lebih selektip memberi keterangan kepada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai Wartawan, apa lagi tanpa karya.
Kita tidak bermaksud mematikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, tertulis dan lisan didepan umum. Yang kita harapkan, keterangan apa saja yang diberikan, memang diberitakan menjadi hak public untuk mengetahuinya. Bukan disembunyikan?
Jika Pers, masih diakui sebagai villar demokrasi, artinya segala bentuk informasi (berita) yang disajikan bukan hoax (kebohongan), harus menjadi hak public, bukan disembunyikan untuk kepentingan tertentu. (***) bersambung………………………
