spot_imgspot_img

SPPL Tak Teregister,  DLH Beberkan Kewajiban Develover Cita Marga Residence Yang Belum Dilaksanakan

LEBONG, BEO.CO.ID – Kisruh pembangunan jalan hotmix bernilai miliaran rupiah di komplek perumahan sekretaris daerah (Sekda) Lebong sepertinya akan berbuntut panjang. Selain penyerahan fasilitas  jalan yang diklaim tak legal oleh dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), baru – baru ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga membeberkan kewajiban developer yang belum dilaksanakan.

Pelaksana tugas (Plt) kepala DLH Indra Gunawan, S. Pi, M.Si melalui Rozi, ST yang sebelumnya menjabat kabid PPLH membeberkan sejumlah kewajiban developer atau pengembang  yang harus dipenuhi, salah satunya yakni menyediakan fasilitas umum (fasum) berupa lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

“Setahu kami tidak ada dokumen kajian lingkungan untuk perumahan Cita Marga Residence, jadi fasilitas berupa RTH di komplek perumahan itu dipastikan tidak tersedia”, beber Rozi dikonfirmasi, Rabu (27/10).

Diakui Rozi, wilayah perumahan Cita Marga Residence yang berada di desa Suka Marga kecamatan Amen dulunya merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau merupakan areal persawahan produktif. Sejatinya, penerbitan dokumen terkait kajian lingkungan ini DLH juga perlu mengandeng OPD teknis terkait lainnya seperti dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

“Kajian lingkungan ini juga akan melibatkan OPD teknis misalnya Disperkan dan dinas Ketahanan, Pangan. Apalagi komplek perumahan itu dulunya adalah areal persawahan produktif,” ungkap Rozi.

Kendati dokumen kajian lingkungan belum dipenuhi, kata Rozi, pengembang Cita Marga Residence telah menyatakan kesanggupan mengelola dan memantau dampak lingkungan melalui Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dikeluarkan bulan Oktober 2019 lalu.

“Idealnya pengembang memang harus memiliki dokumen kajian lingkungan, tapi sejauh ini pengembang sudah menyatakan kesanggupan mengelola lingkungan melalui SPPL”,  kata Rozi.

Tapi anehnya SPPL pengembang Cita Marga Residence justru tidak teregister atau tervalidasi di DLH.  Diakui Rozi, pengurusan SPPL saat itu langsung dilakukan Hj. Nelawati yang tak lain adalah istri dari Sekda Lebong Mustarani Abidin.

“Waktu itu ibu Nelawati langsung yang mengurus ke DLH.  Berkas SPPL itu seluruhnya ada 2 rangkap dan semuanya asli, tapi seingat kami seluruh berkas itu dibawa langsung ibu Sekda,” pungkasnya.

Sebelumnya, kepala dinas Perkim Reko Harianto melalui Sekretaris Puji Warno menyebutkan pembangunan jalan hotmix di perumahan Cita Marga Residence tersebut bermasalah, karena pegembang wajib menyerahkan 30 % lahan dari total lahan pengembangan.

“legalitas penyerahan fasos dan fasum harus melalui dinas Perkim, bukan hanya fasilitas jalan tapi juga fasilitas lainnya seperti RTH. Kemudian, kalau fasilitas itu sudah diserahkan ke pemda, maka sertifikat nya pun harus sudah atas nama pemda, maka baru bisa uang APBD digunakan untuk membangun fasilitas dikawasan itu. Tapi kalau perumahan itu masih dalam pengembangan maka belum boleh diserahkan ke pemda,” sebut Puji. (Zee)

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

22,764FansSuka
3,041PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Posts