LEBONG, BEO.CO.ID – Tokoh pemuda Lebong Adha Satrianto sangat menyayangkan attitude bupati Lebong Kopli Ansori justru menunjukkan sikap tak netral jelang pesta demokrasi serentak 2024 mendatang. Hal tersebut menyusul adanya dugaan bahwa bupati Lebong telah memerintahkan para Camat dan Pj Kades untuk memasang salah satu baliho bakal calon DPD – RI.
“Jika yang disampaikan Patrice Rio Capella benar, bahwa bupati memerintahkan para Camat dan Pj Kades untuk memasang baliho salah satu balon DPD – RI, artinya bapak bupati terkesan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ujar salah satu tokoh pemuda Lebong Adha Satrianto di kediamannya, Senin (3/7).
Menurut pria yang akrap dipanggil Rian ini, bupati Lebong selaku pembina kepegawaian justru memberikan contoh yang tidak patut kepada para ASN. Idealnya, bupati yang seharusnya menekankan kepada ASN agar tidak ikut dalam politik praktis mendekati pesta demokrasi di 2024 mendatang.
“Bagaimana nanti dia (bupati – red) selaku pembina kepegawaian menghimbau kepada para ASN untuk menjaga netralistanya di pesta demokrasi ? Sementara bupati sendiri diduga tidak memberi contoh yang baik, dengan memerintahkan para Camat dan Pj Kades untuk memasang baliho salah satu balon DPD – RI”, ujar Rian.
Masih kata Rian, undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada bagian ke tujuh mengamanahkan pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
“Menurut ketentuan pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/ atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui kewenangan, larangan mencampur adukkan wewenang dan /atau larangan bertindak sewenang – wenang,” kata Rian.
Lebih jauh menurut Rian, indikasi keterlibatan bupati Lebong dalam urusan politik praktis ini dikawatirkan akan memberi dampak negatif bagi daerah bilamana balon yang didukung tidak memenuhi suara untuk duduk di kursi DPD – RI.
“Politik balas budi itu barang tentu ada, tapi yang jadi masalahnya iya kalau balon yang didukung ini nanti bisa menang. Tapi kalau kalah? Saya kira, balon yang lain pun akan pikir – pikir dulu untuk memprioritaskan kepentingan kabupaten Lebong ini, apalagi mereka ini (DPRD- RI – Red) selain mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan, mereka ini juga punya fungsi peganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi,” tandasnya.
Namun sayangnya, hingga informasi ini diturunkan bupati Lebong enggan berkomentar untuk menanggapi hal tersebut sampai berita ini dipublis. (Eluban/Sbong Keme)
