LEBONG, Beo.co.id– Pembangunan infrastrukrur Pasar Modern Muara Aman Ex. Kios Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran (TA) 2019 dengan nilai kontrak Rp. 13, 8 M disorot oleh Panglima Hukum Rakyat (PHR) dan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Perwakilan Lebong, pasal lamban proses penyelesaiannya, kendati telah digelontorkan anggaran cukup fantasis.
Ternyata, sejak dibangun pasar modern tersebut, masyarakat mengalami penurunan tingkat jual beli, puncak peristiwa seiring booming pandemi Covid 19 yang menghantui dunia, tak terkecuali pelaku usaha (pedagang) di Lebong, bahkan mengalami “galau” hampir 3 tahun lamanya.
Hebatnya lagi bangunan berkontruksi bajak itu dengan anggaran yang cukup fantansis Rp. 43.275.568.431,25 miliar jika dijumlahkan secara keseluruhan. ditahun anggaran 2018 dengan nilai Rp.16.271.256.785,32,- miliyar dimenangkan PT. BUMI PUTRI SILAMPARI beralamat Lubuk Linggau.
Dilanjut ke tahun 2019 dengan anggaran Rp 13.894.953.388,93,- dimenangkan oleh PT. SERUMPUN MAKMUR ANUGRAH SENTOSA yang tidak asing lagi bagi masyarakat Lebong yaitu, H. Gamal selaku pelaksana.
Ditahun 2020 dimenangkan PT. TOTAL CAKRA ALAM yang tidak kalah besarnya menelan anggaran sebesar Rp. 13.109.358.257,46,-pembangunan pasar Modern Muara Aman Ex. Kios Pasar Muara Aman yang saat ini sedang dikerjakan.
“Sejak dibangunnya pasar modern ini tingkat jual beli kami menurun, penurunan itu puncak saat menghadapi pandemi Covid 19, bukan kita tidak mendukung pembangunan pemerintah,” ujar pedagang kepada media ini enggan namanya ditulis.
Sebaliknya juga diungkapkan Panglima Hukum Rakyat (PHR) Perwakilan Lebong, Harlis Sang Putra kepada media ini melalui sambungan via handpone, Selasa siang (3/11/2020).
“Pembangunan Pasar Modern ini cukup besar menghabiskan anggaran, hingga tahun 3 dan diprediksi belum juga selesai. Ini nama pembangunan pasar ala sang penguasa yang hanya memikir kepentingan kelompok dan golongan,” ujar Harlis.
Ia menambahkan, Khusus Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRHub) Kabupaten Lebong, untuk profesional ketika mengcrocek berkas rekanan kontraktor dalam penentuan pemenangan lelang.
“Agar kita mendapatkan rekanan yang memiliki mampuan secara rill, bukannya kaleng-kaleng,” tegasnya
lanjutnya, mereka harus memiliki personil, mobilisasi serta kelengkapan alat sesuai dengan kebutuhan pembangunan pasar tersebut. Jangan hanya diatas kertas, hingga tidak terjadi pemborosan anggaran, pikirkan nasib pedagang disana, jangan memikirkan ego kepentingan. Semuanya itu harus ada target agar adanya efesiensi anggaran, jangan -jangan defisit lagi.
“Kita sangat mendukung pembangunan pasar tersebut, tapi aparat penegak hukum yang ada Kabupaten Lebong untuk mengawali jika ada menemuan indikasi kerugian negara yang audit BPK-P dan BPK Perwakilan Bengkulu,” cetusnya mengakhiri.
Hal senada juga disampaikan BPAN Perwakilan Lebong, Yudi Hariansyah kepada media ini mengatakan, dinas terkait harus benar-benar memenangkan pelaksana yang kemampuan secara nyata, agar progres pembangunan pasar tidak memakai waktu terlalu lama.
“43 Miliar itu anggaran cukup fantasis, ini kita melihat kosistensi pelaksana dalam mengerjakan pekerjaannya yang tepat waktu. itu pernah ungkap mantan Bupati Rosjonsyah,” tandasnya.
Dikatakan lagi oleh Yudi, kini terbalik, Pasar Modern itu lihat belum selesai, bagaimana kita akan memulai mengoperasikan pasar yang merupakan lumbung ekonomi masyarakat dan penambah hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika selesai dan sudah beroperasi Pasar modern tentu akan menjadi pemasukan PAD buat daerah dan juga ekonomi rakyat juga berjalan,” katanya secara singkat.
Media berupaya menyambangi Kantor PUPR- HUb Kabupaten Lebong, Selasa 2 Oktober 2020 untuk mengkonfirmasikan proyek pembangunan pasar modern, belum hasil diperoleh sampai berita ini diturunkan.
Pewarta : Sbong Keme
