LEBONG, BEO.CO.ID – Waka I DPRD Dedi Harianto, SH blak – blakan soal rencana Pemkab Lebong tidak melakukan Perubahan APBD 2023. Bahkan petinggi di parlemen itu pun mengungkapkan, jika eksekutif dan legislatif sepakat P – APBD 2023 dilakukan, kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) mengancam akan mundur dari jabatannya.
“Saat pembahasan di internal banggar DPRD, kepala BKD menyampaikan akan mundur dari jabatannya jika P – APBD dilaksanakan,” kata Dedi Harianto ditengah rapat hearing terbuka bersama forum masyarakat lebong atau Formal, Senin (23/10/2023).
Disampaikan politisi partai Nasdem ini, sejatinya belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk tidak dilaksanakan P – APBD seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong Mustarani Abidin. Sebab, secara kelembagaan DPRD sudah melayangkan surat kepada eksekutif yang intinya tetap membuka kesempatan untuk dilakukan P – APBD.
“Dalam pembahasan P- APBD 29 September 2023, TAPD tidak kuorum, hanya 2 orang saja yang hadir yaitu kepala Bappeda dan Kabid Anggaran. Akibatnya, saat itu tidak bisa diambil keputusan. Kemudian, pada 4 November kami melayangkan surat ke eksekutif memberi peluang untuk kembali dilakukan pembahasan P – APBD ini dalam rangka menindaklanjuti SE Mendagri terkait penyediaan 40 persen alokasi hibah penyelenggaraan Pilkada KPU dan Bawaslu,” sampainya.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga memaparkan, ada sekitar Rp. 18 Milyar pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Akhir Tahun (SILPA) dan Rp. 10 Milyar lebih pendapatan yang bersumber dari pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang idealnya dapat dilakukan penyesuaian di P- APBD. Akan tetapi, ditengah kondisi defisit TA. 2023 yang mencapai Rp. 40 Milyar hingga Rp. 44 milyar eksekutif justru memutuskan untuk tidak dilakukan P – APBD.
“Karena defisit, maka P – APBD ini tidak dilaksanakan. Sementara di satu sisi, kita juga harus memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan anggaran gaji ribuan tenaga honorer. Jelas, hak – hak mereka ini patut dipikirkan karena anggaran yang disediakan hanya sampai bulan Oktober,” kata Dedi.
Selain itu, kata dia, penyediaan 40 persen kebutuhan anggaran hibah KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang wajib dianggarkan dalam P – APBD juga menjadi pertimbangan lain wajib dipikirkan. Apalagi, ancaman Mendagri bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengganggarkan dana hibah tersebut maka APBD 2024 tidak akan diregister.
“Kalau APBD kita sampai tidak di register, tentu ini akan berdampak ke penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Lebong,” ucapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, politisi partai Perindo,Wilyan Bachtiar, meminta agar bupati Lebong, Sekda Lebong, dan ketua DPRD kabupaten Lebong mempertimbangkan kembali untuk dilakukan P- APBD ini. Meski secara regulasi batas waktu pembahsan P – APBD ini telah melawati batas waktu, namun peluang pembahasan tersebut tetap tergantung dari kesepakatan eksekutif dan legislatif.
“Kalau P- APBD ini tidak dilaksanakan, bayangkan nasib ribuan THLT kita. Saya contohkan di Dinas Pendidikan, disitu ada empat ratus lebih tenaga honorer yang apabila tidak dilakukan P – APBD ini maka mereka hanya akan menerima gaji sebesar Rp. 120 ribu/bulan sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi dimana hati nurani pemerintahan kita ini,” ucap Wilyan. (Zee)
