LEBONG, BEO.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lebong belakangan ini diterpa kabar tak sedap, sejumlah belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) belum bisa dibayarkan karena kondisi Kas Daerah (Kasda) kosong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Riswan Efendi, MM dikonfirmasi beo.co.id sepertinya menolak memberikan keterangan tentang kabar miring terkait kosongnya Kas Daerah tersebut.
“Maaf, saya sedang diluar,” ujar Riswan Efendi dikonfirmasi beo.co.id melalui pesan sosial media WhatsApp miliknya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, uang muka beberapa kegiatan yang bersumber dari DAU dalam dua bulan belakangan ini belum bisa dicairkan oleh BKD. Hingga kini progres fisik beberapa kegiatan tersebut masih berkisar diangka 10 % saja.
“Kalau untuk progres fisik kegiatan kami ini bisa dibilang masih jalan ditempat, karena hampir dua bulan pengajuan uang muka tapi sampai kini uang tersebut belum bisa dicairkan oleh BKD. Alasan mereka karena kondisi kas daerah lagi kosong,” ujar sumber beo.co.id yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Proyek pembangunan Sport Centre Lapangan Hatta di Kecamatan Lebong Utara dengan nilai pagu Rp. 5 miliar misalnya, diketahui progres fisik kegiatan tersebut masih berkisar 10 hingga 14 persen. Padahal proyek tersebut telah selesai tender sekitar akhir bulan Juni lalu.
“Bukan hanya itu saja, proyek lain seperti pembangunan Wisata Kuliner (Masdilan) di PTM Muara Aman dengan pagui Rp. 1,5 miliar juga mengalami hal serupa, ujar sumber.
Kosongnya kas daerah ini tidak hanya berdampak terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh DAU. Kekosongan kas daerah ini menjadikan ribuan ASN dijajaran pemkab Lebong resah apalagi sejak bulan Juni hingga Agustus 2024 ini Tunjangan Pegawai Negeri (TPP) belum dibayarkan oleh pemerintah.
“Kondisi ini tentu membuat kami resah, kami takut kalau masalah keuangan ini berdampak terhadap penerimaan TPP kami,” ungkap sumber lain media ini kepada beo.co.id dan meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kehawatiran ini, kata dia, bukan tidak berdasar. Apalagi sejauh ini ada beberapa kegiatan seperti belanja pemeliharaan disalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekitar Rp. 70 juta hingga saat ini pun belum dapat dicairkan karena kondisi keuangan darerah yang “morat marit”.
“Untuk belanja kegiatan disalah satu OPD sekitar Rp. 70 juta saja Pemkab belum bisa cairkan, lantas bagaimana dengan pembayaran TPP ribuan ASN dikabupaten Lebong ini ?,” demikian sumber. (Zee)
