CURUP, BEO.CO.ID – Ditengah gencar-gencarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menegakkan aturan protokol kesehatan (Prokes) bagi semua warganya tanpa terkecuali.
Justru Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan beberapa pejabat Pemkab Rejang Lebong diduga tertanggap foto tengah berkerumun saat jam kerja disalah satu kafe tanpa menerapkan (Prokes) sebagaimana tertuang dalam Edaran Bupati.
Hal ini jelas membuat masyarakat Rejang Lebong geram dan menyesal ulah ASN tersebut dan berharap agar Bupati dan jajaranya dapat menindak pelanggar prokes tanpa tebang pilih karena kini rakyat sudah susah.
Saat dikonfirmasi salah satu pemilik kafe, Eta selaku pengiat usaha kafe mengatakan, kafe kita sudah memasang pengumuman atau foster himbauan untuk menaati protokol kesehatan, “tempat cuci tangan dan sabun sudah kita sediakan, foster jaga jarak dan gunakan masker sudah kita tempel,” ujar Eta.
Saat di konfirmasi dimeja kerjanya, Selasa (2/02/2021), Ahmad Rifai selaku kepala Satuan Polisi pamong praja (SATPOL PP) mengatakan,” Kita sudah memberi himbauan kepada masyarakat baik masyrakat umum dan masyarakat aparatur sipil Negara (ASN) untuk tetap mengikuti (PROKES) demi kepentingan kita bersama,” jelas Rifai.
Ia menambahkan, kita sudah melakukan semaksimal mungkin baik dari Satpol PP, TNI, Polri untuk mencegah penyebaran virus Corona yang di mana kita ketahui sudah ada 17 warga Rejang Lebong terinfeksi virus Covid 19.
“Jadi saya harapkan saya imbau, kepada oknum ASN untuk sadar diri akan bahayanya virus covid 19,” tegasnya.
Saat di konfirmasi agus selaku sekretaris dinas (sekdis) Desperindag, mengatakan, adanya laporan masyarakat mengenai ASN di dinas kita yang keluar saat jam dinas dan melakuan kelalaian (prokes) untuk itu kita akan selidiki dulu
“Kalau emang terbukti kita akan buat surat untuk di ajukan ke Inspektorat agar di tindak lanjut,” terang Agus.
Andi Purwanto, Sekretaris posko Gugus tugas Covid saat di konfirmasi tidak banyak berkomentar karna sudah ada bidang tupoksinya, “masing masing karna sudah ada pihak yang terkait yaitu Satpol PP TNI dan Polri yang lebih tau sanksi dari kelalaian (prokes) tersebut,” lugas secara singkat Andi.
(Wika Rifani-Red)
