LEBONG, Beo.co.id – PRAKTIK politik uang diduga masih terjadi, bahkan meningkat pada Pilkada 2020. Apalagi pilkada digelar di saat pandemi covid-19 tambah mengerikan. Di era demokrasi seperti ini, praktik politik uang tentu sesuatu yang menakutkan. Selain itu, karena tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, juga karena menguatnya suara publik menentang politik uang.
Hal tersebut tidak terkecuali terjadi di Bumi Swarang Patang Stumang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan empat pasangan calon yang maju dalam perhelatan pilkada 2020 ini. Termasuk wilayah yang rawan dalam praktik politik uang, rendahnya, SDM masyarakat mengenai politik uang.
Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebong, Melky Agustian mengatakan, money politik atau politik uang bukan hanya berbentuk uang, bisa saja barang yang dikonversikan berjumlah Rp. 60.000,-. Jadi untuk barang tersebut yang ada merek, lambang atau identitas salah satu pasangan calon itu termasuk politik uang.
Barang yang diberikan kepada masyarakat itu juga masuk politik uang, ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat, demi berjalannya terintegritas demokrasi pilkada Kabupaten Lebong.
“Pemilih tentu saja harus berintegritas. Perlu penegasan tolak politik uang,” kata Melky pria berbadan besar tersebut kepada Beo.co.id, (20/10/2020).
Bawaslu Lebong, terus mengingatkan pemilih untuk bisa rasional dalam memberikan hak suaranya. Menurut Melky, seorang pemilih jangan pernah mau untuk diintimidasi dengan rayuan-rayuan politik uang dari para pemilih.
Pilkada Serentak 2020 ialah salah satu kesempatan pemilihan umum yang menjadi tanggung jawab baik penyelenggara, peserta dan pemilih. Sebab, dari hasil tanggung jawab tersebut nantinya bakal melahirkan pemimpin yang amanah ke depannya.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama agar pilkada ini bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dan yang bisa nanti menjalankan aspirasi masyarakat,” lugasnya.
Hal senada juga dijelaskan, Teo Aguston pemuda Lebong saat dimintai tanggapannya, soal politik uang bisa saja menjadi tungguan masyarakat, dikarenakan terdampak covid -19.
“Harapan saya sebagai masyarakat untuk tidak mudah dirayu oleh timses, apa pun bentuknya uang mau pun barang,” pesannya.
Praktik politik uang itu merusak dan menghancurkan Bumi Swarang Stumang lima tahun kedepan, lihatlah saat ini inspirasi tidak ditanggap, padahal pemimpin dan pemerintah adalah agen pelayanan publik yang menjalankan uang masyarakat.
“Akhirnya, inspirasi itu hanya tertulis diatas kertas, kendati diadakan musrenbangdes, kecamatan dan kabupaten hanya formalitas, itu jahatnya politik uang,” tuturnya.
Perwarta : Harlis SP
