LAPORAN : SYAM HADI PURBA TAMBAK
SIMALUNGUN, BEO.CO.ID – Memperingati HBA ke-61 Kejaksaan Negeri (Kejari) menetapkan status tersangka HS, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dolok Silau. Dalam kasus dugaan korupsi dana afirmasi yang bersumber dari dana BOS Tahun 2019.
Demikian dikatakan Kajari Bobbi Sandri SH MH dalam konferensi pers, Kamis (22/7) di ruang aula didampingi para Kasi.
“Setelah kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan (dik), HS ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana Afirmasi yang bersumber dari Dana BOS tahun 2019 ditemukan kerugian negara senilai 214 juta.
“Sudah diterima hasil audit dari BPK dan hasilnya sesuai dengan penghitungan jaksa penyidik kerugian negara berkisar Rp 214 juta,” jelas Bobbi.
Hanya saja, terhadap tersangka HS tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit dan bersifat kooperatif. Demikian dikatakan Kajari Simalungun melalui Kasi Pidsus Asor Olodaiv Siagian SH ketika ditanya wartawan di ruang kerjanya
Dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut, setidaknya telah diperiksa belasan saksi termasuk tersangka.
Secara singkat, Kajari menjelaskan kronologi dugaan korupsi terjadi, jika SMP Negeri 1 Dolok Silau menerima dana afirmasi untuk sekolah tertinggal yang bersumber dari dana BOS dengan anggaran (Pagu tahun 2019) sebesar Rp 214 juta. Diduga dana tersebut sepenuhnya disalahgunakan HS sebagai Kepala Sekolah saat itu.
Kajari juga memaparkan beberapa perkara korupsi yang sedang ditangani Pidsus dan Intel antara lain, kasus KONI Simalungun masih menunggu perhitungan kerugian dari inspektorat, dugaan korupsi di BSM dalam proses persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, pengusutan dugaan korupsi di BRI Perdagangan dan juga pengusutan dugaan terkait lahan di Tapian Dolok seluas lebih kurang 200 hektar.
Bobbi menegaskan jika pihak kejaksaan akan menindaklanjuti semua laporan yang ada. Jika ditemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan atau adanya perbuatan melawan hukum akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, jika tidak ada temuan setelah ditelaah akan dihentikan, tutup Bobbi. (*)
