LEBONG, BEO.CO.ID – Meskipun volume pekerjaan telah dikurangi sepanjang 2 kilometer, proyek pelebaran jalan desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah senilai Rp. 7, 3 miliar masih belum tuntas.
Plt Kepala dinas PUPR-Hub Joni Prawinata SE. MM melalui Kabid Bina Marga Haris Santoso, ST mengatakan sejak masa kontrak berakhir tanggal 23 Desember 2021 lalu, masih ada sisa 2 persen pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor.
“Dari hasil opname terhitung masa kontrak habis, progres fisiknya sudah diangka 98 persen”, ujar pria yang akrap dipanggil Toso, Kamis (6/1).
Diakui Toso, sebesar 2 persen sisa pekerjaan yang belum tuntas tersebut masih berlanjut ditahun 2022 ini. Bahkan sejauh ini kontraktor masih berupaya merampungkan sisa pekerjaan yang belum selesai tersebut.
“Karena masih ada sisa pekerjaan makanya kami berikan perpanjangan waktu agar kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ucap Toso.
Pembayaran pekerjaan tersebut, dijelaskan Toso, disesuaikan dengan progres fisik kegiatan yakni sebesar 98 persen dari nilai proyek sebesar Rp. 7,3 miliar. Kemudian untuk sisa 2 persen lagi yang bakal diselesaikan ditahun ini akan dibayar saat proses APBD Perubahan.
“Sisa 2 persen ini kan masih dikerjakan, jadi belum kami bayar. Karena itu nanti akan dianggarkan dalam proses P- APBD,” jelas Toso.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nory Yohanes menerangkan jika kontraktor sudah menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Hanya saja hal tersebut memang belum didukung oleh dokumen terkait perpanjangan waktu.
“Kalau dokumen terkait perpanjangan waktu tersebut memang belum ada, karena pekerjaan ini dilanjutkan atas dasar kesanggupan dari pihak kontraktor,” terang Nori.
Dia menuturkan, sisa 2 persen pekerjaan tersebut mencakup item pekerjaan lapis aspal prime yang berfungsi untuk menutupi agregat kelas A, agar material tersebut tidak berserakan.
“Selain aspal prime, item lainnya yakni pasangan. Tapi masalahnya dilokasi itu ada aset yang dibangun dari Dana Desa, artinya kami juga masih menunggu proses penghapusan aset dari OPD teknis,” terang Nori.
Menurut Nory, keterlambatan pekerjaan itu juga dipengaruhi bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyebabkan beberapa item pekerjaan hanyut terbawa arus deras.
“Tapi masalah ini sudah kami tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa setempat,” tuturnya.
(Sbong Keme)
