BKD : Laporan Realisasi Dana Covid – 19 Oleh Dinkes Belum Akurat
LEBONG, BEO.CO.ID – sebesar Rp. 5 miliar realisasi dana covid – 19 tahun 2021 belum dilaporkan oleh dinas Kesehatan ( Dinkes ) kabupaten Lebong. Bahkan, Badan Keuangan Daerah ( BKD ) tak menampik jika laporan realisasi dana covid – 19 tahun lalu belum sepenuhnya akurat.
Pelaksana tugas ( Plt ) kepala BKD Erik Rosadi S. Stp. M.Si mengatakan masih ada sekitar Rp. 5 milyar dana covid – 19 diluar dari Biaya Tak Terduga ( BTT ) belum disesuaikan dengan posisi anggaran perubahan, sehingga dalam laporan keuangan anggaran yang telah direalisasikan oleh Dinkes tersebut tidak tercatat.
“Kalau kami melihat laporan yang disampaikan Dinkes ini memang belum sepenuhnya akurat, apalagi dilaporan yang mereka sampaikan itu masih ada sekitar Rp. 5 milyar yang belum terserap”, kata Erik Rosadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, laporan realisasi dana covid – 19 oleh Dinkes ini tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya. Bahkan setelah dilakukan cek Rp. 5 miliar itu merupakan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) yang belum diturunkan sampai saat ini.
“Rp. 5 miliar ini adalah sisa dana yang seharusnya tidak ada karena sudah direalisikan. Tapi masalahnya laporan penggunaan dana tesebut tidak disampaikan, makanya Rp. 5 miliar ini tercatat sebagai sisa anggaran “,sebut Erik.
Dia melanjutkan, laporan realisasi dana covid – 19 oleh Diknkes tersebut masih dikerjakan dengan sistem manual sehingga rentan terjadinya human error dalam penyusunan pelaporan.
“Idealnya kita memang perlu aplikasi yang terintegrasi, kalau masih sistem manual memang rentan terjadi human error. Tapi sepanjang pemerintah pusat menerima laporan yang kami sampaikan saya kira hal ini tidak jadi masalah”, lanjut Erik.
Lebih jauh, ditahun 2021 lalu pemkab Lebong awalnya menyiapkan Rp. 33,5 miliar dana covid – 19 yang diperoleh dari penyisiran anggaran APBD. Tapi ketika proses perubahan, alokasi dana tersebut turun menjadi Rp. 28 miliar.
“Alokasi awalnya Rp. 33,5 miliar, tapi itu diluar dari BTT. Kemudian setelah perubahan angka tesebut turun menjadu Rp. 28 miliar dengan jumlah realisasi sekitar 90 %”, ujar Erik.
Sementara itu, kepala Dinkes Rahman, SKM hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi karena kesibukannya. ( Zee )
