LEBONG, BEO.CO.ID – Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Masyarakat Lebong (PAMAL) akhirnya mendarat ke Jakarta membawa persoalan dugaan mal-administrasi terkait izin lingkungan PT. Ketaun Hidro Energi (KHE).
“Kita sudah tiba di Jakarta 2 hari lalu dan kita akan menggelar aksi di beberapa titik untuk menyampaikan aspirasi khususnya permasalahan dugaan mal-administrasi dan adanya indikasi pemalsuan dokumen PIPPIB diizin lingkungan PT. KHE,” ungkap Fauzi Ketua Ormas PAMAL kepada Beo.co.id, (13/2/22).
Ia juga menuturkan, terkait dokumen izin lingkungan PT. KHE melibatkan oknum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebong.
“Kita menduga ada pemalsuan dokumen terkhusus PIPPIB yang tidak diterbitkan DLHK Bengkulu dan baru diterbitkan PIPPIB atas rekomendasi DLHK Bengkulu tertanggal 15 Desember 2021, lantas dokumen PIPPIB ada ini, siapa yang membuat dan siapa yang mengeluarkan ini pertanyaan besar kita,” tangkapnya.
Alpian Gunadi menambahkan, kedatangan Ormas PAMAL ke Ibu Kota Jakarta tidak hanya membawa persoalan dokumen izin lingkungan PT. KHE serta permasalahan mafia tanah yang masih berproses di Polda Bengkulu.
“Kita tidak hanya membawa satu persoalan saja, termasuk persoalan yang lain yang ada di Kabupaten Lebong dan sama sekali tidak tersentuh hukum,” ujar Pian kepada awak media ini.
Ketika media ini menghubungi Direktur PT. KHE melalui sambungan via Whatsappnya beberapa waktu lalu, terkait dokumen PIPPIB yang terlampir diizin lingkungan PT. KHE. Dia hanya menjawab, “Gak tau namanya om” tulisnya secara singkat dan enggan memberi keterangan lebih jauh.
Pewarta : Sbong Keme
