LEBONG, BEO.CO.ID – Belum berhenti, apalagi mundur teriak aspirasi jalanan terus disuarakan “Lebong bergerak” melalui Forum Masyarakat dan Aktivis Lebong (Formal) kembali gelar aksi mendatangi Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Lebong guna menyoroti kegiatan MT II yang konkrit dan tidak transparan.
“Aksi hari ini di dinas pertanian, kita bersama kawan – kawan yang tergabung di Formal menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait progres MT II dan berdasarkan data yang kita dapatkan banyak diduga adanya penyelewengan anggaran kabupaten dan dana desa,” ungkap Dedi Mulyadi saat disambangi awak media, Rabu (11/10).
Dasar aksi ini, menurut Dedi dalam keterangannya, bahwa pihak dinas Pertanian Lebong tidak pernah menyampaikan data yang akurat, dari target yang ditargetkan 3000 hektar dan dianggarkan kurang lebih Rp 5,5 miliar serta dana desa ketahanan pangan sampai Rp 100 sampai Rp 200 juta berbeda dari fakta lapangan.
“Hal yang janggal ditemukan kawan – kawan, contoh luas lahan, hasil produksinya berapa tidak jelas, saya berikan contoh salah satu media kawan – kawan beberapa hari yang lalu, Desa Karang Dapo hasil produksinya 10,2 Ton. Tapi ketika kita konfirmasi 1 hektar tidak mencapai 6 ton cara penghitungan bodohnya, maksud kita berhenti lah memberi kebohongan,” tegasnya disampaikan apa adanya.
Lebih jauh, Dedi mempertanyakan soal pupuk dan berapa hektar lahan dengan menggunakan APBD yang dibantu oleh di dinas tersebut. Pihaknya, sempat mengkonfirmasikan hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban dari PPTKnya.
“Pernah disampaikan oleh PPTK sudah tersalurkan 43 Ton, jika dibantu dinas Pertanian dalam 1 hektar pupuk NPK artinya kurang lebih 860 hektar yang tanam, maka kita minta datanya berapa luas desa A, B, dan C yang benar mengikuti MT II,” tanyanya.
Sebaliknya, dianggaran Ketahanan Pangan pihak desa juga ikut menganggarkan, namun fakta berbeda dilapangan, ada target 50 hektar ada yang menanam hanya 15 hektar, menurut penilaiannya hanya ada dua desa, Leak II dan Talang Ulu memaksimalkan kegiatan tersebut.
“2 desa ini yang rill terlihat serta luasan lahan menanam, tapi hasilnya kita belum tahu mereka baru panen, maksud saya Kadis Pertanian itu berhentilah berbohong, berhentilah membohongi publik,” sambungnya.
“Jika ada kelemahan, dijadikan bahan evaluasi untuk menentapkan program MT II yang akan datang, jangan lah membohongi rakyat, jangan lah memanfaatkan kepala desa yg menjalankan MT II di ketahanan pangan berhentilah berbohong yang rill saja,” pungkas Dedi mengakhir. (Sbong Keme)
