LEBONG, BEO.CO.ID – Banyak informasi berseliweran tersebar luas dimasyarakat patut diduga soal adanya penekanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pjs Kades dilingkup Pemkab Lebong ditengah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung menuai sorotan.
Kondisi itu, cukup prihatinkan dan patut diduga atas sikap netralitas ASN dijadikan sebagai alat kepentingan politik oleh oknum elit politik dengan tanda petik sebagai ancam yang dapat mengotori pesta demokrasi di bumi Swarang Patang Stumang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu hingga tidak berjalan secara kondusif.
“Kita merasa prihatin melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Lebong, masih ada gaya – gaya lama memanggil dan menekan para ASN dan Pjs Kades diancam akan dilakukan mutasi, jika ada pergesekan bisa menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat dan ini bisa meledak kapan saja,” tanggap Devi Gunawan melihat situasi politik di Lebong, Jum’at (13/9).
Menurut dia, ancaman soal mutasi itu, disinyalir adanya hubungan yang dikaitkan dengan Pilkada yang tengah berjalan serta hal itu dapat mengagetkan para ASN dan Pjs Kades.
“Sebagai masyarakat tentu kita mengingatkan, para oknum elit politik untuk tidak menggunakan cara yang tidak benar atau pun salah melanggar aturan, akhirnya proses demokrasi ini tidak berjalan secara fair (adil), tanda petik menggoreskan tinta hitam buruknya demokrasi di Lebong,” tangkasnya.
Kemudian lebih jauh ia menyikapi persoalan tersebut, dapat menimbulkan perlawanan, kondisi itu cukup menggambarkan keprihatinan para ASN dan Pjs Kades dan semestinya, mereka bekerja untuk NKRI bukan bekerja untuk kekuasaan kepada satu orang.
“Peristiwa ini terus – menerus dan terulang kemudian sepertinya tidak ada yang mengingatkan, suasana proses demokrasi ini diharapkan dapat berjalan kondusif, semua menjaga netralitas itu, memberikan peluang orang untuk bekerja tanpa harus terganggu dengan persoalan kontestasi Pilkada, didalamnya itu ada ASN dan Pjs Kades menjadi catatan kita semua,” paparnya.
“Poin – poin pelanggaran itu dalam proses demokrasi ini sudah dilakukan, walau pun belum ada penetapan dari KPU, paling tidak proses itu menunjukkan ada upaya – upaya bukan anti demokrasi, peristiwa itu dapat beri cacatnya demokrasi itu sendiri, jangan sampai ada pelawanan masa soalnya kita kasihan dengan ASN dan Pjs Kades,” tutupnya. (Bersambung/SB)
