LEBONG, BEO.CO.ID – Pelaksana tugas (Plt) kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Lebong Elvian Komar S.Ag membantah adanya dugaan pungutan liar (Pungli) untuk biaya “pengamanan” pada proses pencairan Bantuan Operasional Penyelanggara (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.
“Saya tegaskan tidak ada pungli, dan tidak ada perintah. Apalagi kami ini adalah organisasi, kalau organisasi maka wajib ada perintah secara tertulis. Nah kemudian, kalau memang hal itu perintah baik itu secara lisan, maka itu kapan, dimana dan oleh siapa”, tegas Elvian Komar diruangkerjanya, Senin (26/9).
Menariknya, kepada beo.co. id, Elvian Komar justru mempertanyakan dirinya yang terkadang biasa memberikan sejumlah uang ke oknum wartawan, kemudian apakah bisa hal tersebut dikatakan sebagai pungli.
“Kini kita bicara kasarnya, dengan oknum wartawan, kadang – kadang saya biasa memberi uang berkisar Rp. 100 ribu bahkan Rp. 200 ribu, apakah itu bisa disebut pungli. Menurut saya, itu bukan pungli karena hal itu merupakan etika saya kepada kawan – kawan yang sudah membantu saya”, ucap Elvian Komar.
Menurut Elvian, kalaupun ada layanan non formal yang meminta untuk dilakukan penginputan data pokok pendidikan ( Dapodik ) ke dalam Aplikasi. Kemudian layanan memberi sesuatu sebagai tanda terima kasih, menurutnya hal itu tidak bisa serta merta disebut sebagai pungli.
“Jadi mungkin masalahnya seperti itu, sekali lagi saya tegaskan itu hanya kemungkinan. Tapi kalau saya, berani bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah tidak ada melakukan pungutan apalagi sampai melibatkan pihak lain untuk biaya pengamanan”, ujarnya.
Meski demikian, Elvian mengaku, pihaknya tidak mempersoalkan adanya tudingan dari sejumlah layanan non formal tersebut. Justru hal itu akan dijadikan pihaknya sebagai bahan koreksi untuk menjalankan seluruh kegiatan dengan lebih hati – hati.
“Yang jelas, saya bersyukur dengan adanya koreksi seperti itu”, demikian Elvian. ( Zee )
