LEBONG, Beo.co.id – Sehubung telah dilayangkan surat pemanggilan keterangan, bernomor surat : SP -269/L7.5/Fd.1/10/2020 Kajati Bengkulu, 15 Oktober 2020. Ditunjukan kepada Pejabat Penatausaha Keuangan Sekretariat Kabupaten Lebong untuk dilakukan Penyelidik (lid), dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019. Berdasarkan surat penyelidikan nomor : Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
Ketua Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) – Lembaga Aliansi Indonesia Perwakilan Kabupaten Lebong, Yudi Hariansyah angkat bicara terkait kasus sekretariat daerah yang sedang lidik oleh pihak Kajati Bengkulu dan juga menyingung kasus-kasus lain yang belum diungkap Kajati Bengkulu.
Dia menjelaskan, 24 Miliar bukan anggaran yang sedikit, kita perlu awal dan siapa saja yang terlibat. Dan hebatnya lagi, makan minum mencapai Rp. 1 Miliar termasuk perjalanan dinas.
“Kita minta Kajati Bengkulu ungkap actor intelekual dugaan tindak pidana korupsi Sekretariat Daerah di Bumi Swarang Patang Stumang,” tegas Yudi Hariansyah disalah satu tempat di Muara Aman, sore Jumat, (30/10/2020) kepada media ini.
Lanjut Yudi dalam tanggapannya, banyak dugaan tindak pidana korupsi yang lain belum diungkap, seperti kasus dugaan kasus korupsi proyek irigasi Air Cendam Bawah, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Proyek senilai Rp 2,9 Milyar yang dikerjakan oleh PT. Vanie Citra Mandiri (VCM) tahun anggaran 2018 tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebaliknya juga kasus dugaan suap 15 PJS kades yang mana telah dilaporakan oleh masyarakat.
Dan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana PKK Kabupaten Lebong dari tahun 2016-2019. Serta indikasi kerugian Negara dalam paket proyek Pembangunan Jembatan Ketahun IV di Desa Muning Agung Kabupaten Lebong sebagaimana tertera dalam LHP BPK T.A 2017.
Serta atas dugaan korupsi pembangunan 21 DAM dan 4 embung yang dikerjakan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) Kabupaten Lebong dalam program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2018.
Ia sangat mendukung dan mengapresiasi kinerja aparat penengak hukum (APH) untuk mengusut tuntas beberapa kasus yang sedang ditangani Kajati Bengkulu. Ini merupakan gerbang masuknya pemberantasan korupsi yang ada Kabupaten Lebong, termasuk kasus – kasus yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
“Kita sangat mendukung proses penyelidikan yang dilakukan Kajati Bengkulu, tapi kasus yang lama sudah berstatus (dik) harus lanjutkan dan diungkap dipermukaan secara terbuka, siapa tersangkanya ? agar Lebong bersih dari KKN,” tanya Yudi diakhir tanggapannya.
Tidak mau ketinggalan salah satu masyarakat Pasar Muara Aman saat memberikan keterangan kepada media ini, terkait menumpuk kasus yang ada di Kajati Bengkulu, khususnya kasus – kasus di Kabupaten Lebong, ia meminta Kajati Bengkulu untuk memproses duga-dugaan korupsi yang tengah berjalan.
“Agar Kajati Bengkulu menjadi panglima bagi masyarakat Lebong, jangan memelihara pemerintah yang bobrok,” lugas pria berdarat Sumbar-Rejang yang peduli dengan kota kelahirannya.
Sambung dia, padahal Kabupaten Lebong sudah berdiri hampir 17 tahun kurang lebih menjadi daerah otonom, namun selalu timbul permasalahan KKN, hingga memakan korban para ASN-nya.
Ini perlu dewasaan dan kesadaran pemerintah untuk mematuhi aturan yang tidak bertentangan dengan hukum. Marilah membangun daerah dengan niat yang tulus, jangan mementingkan kepentingan individu atau pun kelompok serta jangan lah meniru yang sudah-sudah jaga maroh Swarang Patang Stumang.
“Maka untuk kedepannya, carilah pemimpin daerah yang istiqomah serta memiliki program pioritas pemberantasan korupsi dalam visi-misi,” tutupnya, (30/10/2020). Belum ada konfirmasi Kajati Bengkulu, sampai berita ini diturunkan.
Perwarta : Sbong Keme
