SIMALUNGUN, BEO.CO.ID – Masyarakat Nagori Pardomuan Bandar, Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merasa kecewa dan tidak puas atas ulah Pangulu mereka diduga tidak transparan atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama 3 priode memimpin Nagori/Desa yang di luncurkan setiap tahunnya.
PANGULU Nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba tengah dikantor tengah menerima warga ketika audensi (16/3). dok
Ketidak puasan masyarakat terlihat pada pertemuan audensi, (16/3) dihadiri Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Julfikar Purba dan Camat Silau Kahean Jansimeon Sipayung.
Pertanyaan mewakili warga, Rosman Purba Tambak kepada Pangulu Nagori JP sepertinya berbelit belit, yang ditanya kemana saja dibangunkan ADD, JP mengatakan, “untuk pelebaran jalan,”ujar Pangulu ditengah keramaian warga. Padahal yang di tunjukkan Pangulu tadi hanya wacana masih belum dilaksanakan.
Selanjutnya pertanyaan Rosman Purba Tambak kepada Pangulu, kemana saja dana Bantuan langsung Tunai (BLT) pada pandemi covid19 diberikan yang sebelumnya 124 KK dan terakhir hanya menerima 24 KK, malah yang terdaftar tidak menerima lagi itu pertanyaan mewakili warga yaitu Rosman.
Semuanya pertanyaan sebatas jawaban tak pantas diterima warga dengan kalimat nanti kita musyawarahkan. Ketika awak media ini langsung melihat kenyataan seperti Tuna Netra sebelumnya dapat bantuan, terakhir hanya gigit jari menunggu yang tak pasti. Yang paling anehnya seperti seorang janda tua yaitu Ny S. Purba (Alm-ada bukti Videonya) sebelumnya menerima terakhir tidak menerimanya.
Ketua Assosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) SM. Simarmata, SH menanggapi masalah Pangulu Pardomuan Bandar (18/3) menjelaskan, “sebenarnya sebagai Pangulu Nagori harus dibuat papan pengumuman transfaran yaitu tertulis kemana anggaran tersebut kegunaanya agar masyarakat tahu,” ujar ketua APAKSI kepada awak media ini.
Pangulu Pardomuan Bandar Julfikar Purba dihubungi via teleponnya tentang kerusuhan warga tentang ADD dan BLT hanya menjawab, “lagi dimusyawarahkan,” kata enggan menjawab panjang lebar.
Ketua Umun DPP LSM HALILINTAR RI S. Hadi PT, SH diminta tanggapan tentang kasus dugaan dana ADD dan BLT diduga disulap Pangulu dan tidak trasparan harus dibawa ke jalur hukum.
“Menghimbau perwakilan warga yang audesi termasuk masyarakat membuat laporan ke Kejari dan ke Polres Simalungun tentang hal dugaan itu,” ujarnya kepada awak media ini.
S. Hadi meminta kepada Kejari Simalungun, “agar turun kelokasi yaitu Naori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean termasuk Tipikor Polres Simalungun mengaudit kinerja Pangulu Nagori Jp yang sudah 3 priode menjabat kemana anggaran dan pembangunan selama menjabat Pangulu /Kepala Desa,” tegasnya diakhir. (*)
