LEBONG, BEO.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tidak hanya mengunjungi proyek pekerjaan rumah industri pengelolaan jeruk gerga dan pembangunan Puskesmas Rimbo Pengadang serta mendatangi PT. Indoarabica Mangkuraja, Kecamatan Lebong Selatan.
Demi berjalannya peran pengawasan sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Lebong Carlen Rosen didampingi Wakil Ketua (Waka) Komisi II, Pip Haryono bersama Ketua Komisi III, Rama Candra dan Kabid Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH), Rizal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT. Ketahun Hidro Energi (KHE) yang menkonkan dengan PT. Surya Mataram Sakti (SMS), kini tengah berjalan ditahap awal untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Ketahun 3 kapasitas terpasang 10 Mega Watt (MW) 3×3,33 MW, (10/12/21).
Terpantau dari lokasi Base camp direksi keet (barak kerja) para wakil rakyat mempertanyakan profil proyek dan dokumen izin (PLTM) yang disambung langsung oleh Humas PT. SMS. Menjawab pertanyaan dari para wakil rakyat, humas PT. SMS yang wakil oleh Agung.
“yang berhak menjawab pertanyaan itu adalah pemberi pekerjaan (Onwer) yaitu PT. KHE,” mengungkap dihadapan dewan yang datang saat berbincang dan dewan tidak berhasil melihat dokumen gambar dari humas PT. SMS.
Saat ditanya oleh dewan kembali, bagaimana bisa membangun tanpa ada profil proyek serta dokumen izin, sedangkan tempat barak kerja telah dibangun diatas tanah izin perusahaan galian C.
“Kita dilokasi ini menyewa dengan memilik perusahaan galian C,” ucap Agung humas PT. SMS secara enteng dan dia akan menyampaikan kepada pihak PT. KHE yang menjadi catatan penting DPRD Lebong.
Secara terpisah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melalui Kasi Perencanaan dan Tata Kelola Hutan, Heriyanto saat ditanya kembali adakah pihak PT. KHE mengusulkan dokumen peta indikatif pemundaan pemberian izin baru (PIPPIB).
Iya, saat ini sedang proses untuk pengecekan lokasi PT. KHE tersebut, dan tinggal nunggu siapan mereka dulu pak,” tulis Heri saat dihubungi melalui sambungan via Whatsapp, (6/12/21) lalu.
Ketua Garbeta Provinsi Bengkulu, Deddy Mulyadi menanggapi inspeksi mendadak dewan bersama Dinas Lingkungan Hidup melalui Kabid PPLH Kabupaten Lebong mengatakan, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pihak legislatif turun lokasi proyek (PLTM) PT. KHE yang dimenkonnya PT. SMS. Sisi lain bukan hanya meninjau, harus juga menyikapi masalah yang sudah ada selama ini.
“Tekait masalah perizinan harus didalami dan benar-benar cek ulang, karena sampai hari ini dinas terkait tidak bisa membuktikan bahwa ada indikasi proses ini sudah tidak benar,” pintas Deddy, (12/12/21).
Ia menambahkan, ada dugaan dokumen yang belum lengkapi sedang izin lingkungan bisa dikeluarkan (Dokumen UKL dan UPL-red PT. KHE). Dirinya mendapatkan baru informasi dari Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup (DKLH)Provinsi Bengkulu sudah datang ke Lebong survei kelapangan, informasi belum tentu ada kebenarannya.
“Diduga ada dokumen yang kurang, kok bisa dikeluarkan izin lingkungannya. Dari informasi yang saya dapat pihak lingkungan hidup provinsi telah datang Lebong melakukan survei hanya dapat kiriman foto tanpa ada pak Heriyanto (Kasi Perencanaan dan Tata Kelola Hutan/DKLH Provinsi Bengkulu).”
“Sekali lagi kita minta kepada dewan Lebong pressure atau tinjau ulang dokumen kehadiran PT. KHE, kalau memang sesuai dengan prosedurnya kita sangat welcome dan sangat dukung, apa bila tidak dewan harus mengambil sikap,” tegasnya.
Pewarta : Sbong Keme
