LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen mendapat kejutan kue ulang tahun ditengah kegiatan panen raya musim tanam ke dua (MT II) di desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dalam sebuah vidio yang diunggah disalah satu grup media sosial Whatsapp, tampak Ketua DPRD Carles Ronsen sedang memotong kue sembari dinyanyikan lagu selamat ulang tahun oleh sejumlah pejabat tinggi jajaran Pemkab yang hadir ditengah panen MT II.
Sementara, diwaktu bersamaan, puluhan massa yang tergabung dalam forum masyarakat dan aktivis Lebong (Formal) melakukan demo didepan gedung DPRD menuntut kejelasan soal defisit anggaran senilai Rp. 44 miliar hingga menuntut kejelasan terkait rekaman salah satu seorang anggota dewan anggaran yang meminta agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak mengotak atik sususan APBD 2024 mendatang.
“Kami minta kejelasan dari ketua DPRD soal defisit anggaran ini, woi ketua DPRD anda keluar temui kami. Cukup Pilkades di 65 desa yang batal dilaksanakan, jangan sampai Pilkada tahun depan juga gagal karena dana Pemilu tidak dianggarkan diperubahan APBD,” teriak salah satu orator aksi Adha Satrianto didepan gedung DPRD pada Kamis (12/10).
Aksi demo nyaris saja ricuh karena tidak diizinkan masuk ke gedung DPRD. Apalagi setelah ketua DPRD tak kunjung datang menemui massa aksi. Beruntung, ada 2 orang anggota DPRD yang hadir yaitu Ronal Reagen dari fraksi PKB dan Wilyan Bachtiar dari fraksi Perindo yang bersedia berdialog dan sedikit meredam emosi massa.
“Dari 25 orang dewan hanya ada 2 ini saja anggota DPRD kita yang hadir? Yang lain kemana? Inilah contoh wakil rakyat kita diparlemen, tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Saja tegaskan, jangan pilih mereka lagi,” ucap Adha dalam orasinya.
Menurut Adha, defisit Rp. 44 miliar yang dialami kabupaten Lebong merupakan masalah serius yang wajib disikapi legislatif. Apalagi KPU telah menyatakan jika 40 persen anggaran tidak dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu pada P – APBD 2023 ini maka kemungkinan besar tahapan Pilkada tidak dilaksanakan dan pesta demokrasi yang menjadi agenda nasional 2024 mendatang tidak akan dilaksanakan dikabupaten Lebong.
“Kalau Pemkab dan DPRD sudah sepakat tidak ada P – APBD ini pertanyaannya ada apa? Ataukah ini ada konspirasi untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan bupati dan ketua DPRD yang notabene adalah saudara kandung. Cukup Pilkades saja yang gagal, jangan sampai Pilkada ini juga dibatalkan dengan alasan tidak ada anggaran,” sebut Adha Satrianto.
Selain itu, massa aksi juga menyuarakan rekaman salah satu anggota dewan, dalam rekaman suara yang diputar massa aksi tersebut terdengar salah satu dewan meminta agar anggota DPRD yang lain tidak mengotak atik susunan APBD yang diajukan eksekutif.
“Tidak usah kami sebut siapa anggota dewannya saya kira banyak yang sudah tau, yang kami pertanyakan fungsi dari Badan Kehormatan Dewan ( BKD – red ) ini apa? Jelas – jelas masalah rekaman ini sudah merusak marwah anggota dewan. Apa itu yang dijanjikan anggota dewan akan dibayar dibulan Desember? Apakah ini uang kesepakatan ketok palu?,” sebut kordinator lapangan massa aksi Dedy Mulyadi yang ikut berorasi didepan aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Lebong ketika melakukan pengamanan digedung dewan.
Pantauan media beo. co.id, sejak massa melakukan orasi sekira pukul 10. 00 WIB hingga massa memutuskan membubarkan diri berkisar pukul 15.00 WIB, Ketua DPRD tak kunjung datang memenuhi keinginan para pendemo.
Sementara, berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun media ini. Sebelum dilakukan aksi ketua DPRD dan anggota dewan yang lain sudah mendapat pemberitahuan, hanya saja sebanyak 15 orang anggota dewan sedang melaksanakan dinas luar, 7 orang lain tanpa keterangan dan 1 orang anggota dewan terpantau melarikan diri disaat massa akan melakukan aksi. Hanya 2 orang anggota dewan yang hadir untuk menemui massa aksi.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut diantaranya.
- Menuntut kepada DPRD Lebong agar dialaksanakannya Pilkades Serentak ditahun 2023
- Menuntut kepada DPRD untuk memfasilitasi legalitas tambang rakyat dikabupaten Lebong
- Menuntut kepada DPRD menjelaskan tentang defisit anggaran tahun 2023 dan meminta DPRD menberikan informasi realisasi anggaran semester I tahun 2023 serta menyampaikan kepada publik dokumen terkait RKPD dan LKPJ.
- Menuntut DPRD melalui badan kehormatan dewan untuk mengungkap masalah terkait isi rekaman salah satu anggota DPRD yang telah beredar dan menjadi konsumsi publik.
- Menuntut DPRD segera mengungkap masalah penggunaan material ilegal yang digunakan dalam pengerjaan proyek yang di biayai baik itu APBD atau APBN.
- Bila tuntutan massa aksi tidak ditindak lanjuti dalam waktu paling lama I bulan, massa akan kembali melakukan aksi di gedung DPRD.
Sementara itu, hingga informasi ini diturunkan, ketua DPRD kabupaten Lebong belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangannya. ( Zee )
