LEBONG, BEO.CO.ID – Menanggapi ‘hajatan’ bersih-bersih di birokrasi Pemkab Lebong patut disyukuri demi mengwujudkan Lebong bahagia dan sejahtera. Digelarnya rapat koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Bengkulu menuai sorotan positif dari kalangan masyarakat. Kehasilan ‘hajat’ tersebut terungkap 314 temuan mulai dari 2006, 36 belum ditindaklanjuti.
Dilansir Pesirah.com yang dipublis, Kamis 24 Februari 2022 beberapa hari yang lalu. Bupati Kopli Ansori secara lantang menyampaikan kepada seluruh OPD memiliki tanggungjawab yang menjadi temuan BPK serta wajib ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan. Ada 314 temuan BKP dari 2006 yang lalu dan 726 rekomendasi oleh BPK. Dari jumlah tersebut 482 sudah ditindak lanjuti dapat dituntaskan, 208 dalam proses tahapan ditindaklanjuti.
“Saya beri batas waktu kepada OPD yang memiliki tunggakan untuk menyelesaikan hingga 7 Maret mendatang,” tegas Kopli.
Lain dijelaskan oleh Sekda Mustarani temuan BPK sejak 2006 mayoritas temuan administratif, bukan temuan keuangan atau kerugian negara. Sehingga proses metode penyelesaian membutukan waktu lantaran ada proses administrasi yang harus dilalui.
“Misalnya catatan aset yang dulu milik Pemkab Rejang Lebong dan dialih status ke Pemkab Lebong. Terkait temuan kerugian negara seluruh diklaim sudah diselesaikan masih-masih OPD,” demikian Sekda dikutif kembali Persirah.com.
Menyorot hal tersebut dari tanggapan masyarakat Lebong, salah satunya diungkapkan oleh Alpian Gunadi (35) mengatakan bahwa rakor seluruh OPD yang diselenggarkan belum lama ini, menyikapi temuan BPK adalah salah satu bentuk menuju Lebong bahagia dan sejahtera.
“Patut acungi jempol, pasal sudah 2 kepala daerah dan 3 priode belum pernah ada pemimpin yang berani mengingatkan OPD-nya secara tegas,” tanggapnya, Sabtu (26/2/22).
Bahkan dimasa pemerintahan Bupati Kopli Ansori yang masih seumur jagung, memang terlihat proaktif melakukan pembenahan dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara. Upaya itu dibuktikan oleh orang nomor satu di bumi ‘Swarang Patang Stumang’ mengelar rakor bersama seluruh OPD untuk bahan evaluasi dan saling mengingatkan serta menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
“Kita sebagai masyarakat awam merasa puas, apa yang dilakukan beliau dan jajarannya, bila benar-benar serius, ibarat pribahasa lebih baik berpijak dari pada bergantung” tutupnya.
Pewarta : Sbong Keme
