KERINCI, BEO.CO.ID – Lembaga Inspektorat Kerinci, bagian dari Institusi Negara, vital dibawah kekusaan Bupati/ Kepala Daerah, Kabupaten Kerinci, untuk melakukan tugas pemeriksaan secara jujur, independent tanpa intervensi dari pihak manapun?. Dan boleh sekali-kali menjadi alat politik pihak atau oknum pejabat tertentu.
Inspektorat, diperintah atau tidak perintah langsung oleh Bupati/ Kepala Derah Kabupaten Kerinci untuk melakukan pemeriksaan pada objek tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Kerinci termasuk desa dan kelurahan atas pengaduan masyarakat dugaan penyimpangan anggaran dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add), dalam melakukan pemeriksaan, “harus jujur, independen, guna mencari kebenaran, atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat”
Inspektorat, “tidak boleh melindungi para perampok, Uang Dana Desa dan Uang Alokasi Dana Desa” karena program membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimulai dari desa kekota, agar berimbang dan maju, sehingga gerakan ekonomi juga ada didesa-desa, itu telah ditegaskan Presiden RI, Joko Widodo berulangkali didepan umum dan berbagai tempat di Indonesia dalam kunjungan kerja Presiden.
Dan Presiden Joko Widodo, juga berulangkali menegaskan, agar masyarakat langsung mengawasi penggunaan uang DD dan ADD, yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat desa seluruh Indonesia. Dan bagi pelakukanya harus diproses sesuai ketentuan Hukum berlaku, itu perintah Presiden RI.
Jika sampai ada oknum di Inspektrorat Kabupaten Kerinci, tidak melakukan pemeriksaan secara benar, tebang pilih, dan melindungi, bisa jadi oknum tersebut merupakan pelaku baru dalam kejahatan penggunaan dana desa (DD). Diduga ada upaya menghambat penegakan Hukum.
Jika hasil temuan pemeriksaan/ verifikasi terhadap penggunaan Uang DD dan ADD, pertama wajib dikembalikan ke Negara melalui Kas Daerah (Kasda).
Dan jika kasusnya telah ditangani aparat penegak Hukum Polisi atau Kejaksaan, kendati uangnya dikembalikan proses hukumnya harus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dan belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur bagi koruptor, maling, perampok uang Negara, karena ketahuan lalu dikembalikan dan tidak kena hukuman, (bebas dari tuntutan hukum), entah jika besok atau lusa ada perubahan dari Negara?.
Kalaupun ada orang melakukannya, tidak akan takut korupsi, kalau ketahuan cukup dikembalikan dan tidak kena sanksi hukum?
Jika ada bisa diyakini bagi pihak-pihak yang mengelola keuangan Negara untuk kegiatan yang lebih besar, akan melakukan kejahatan, karena sanksinya hukuman badan tidak ada, dan tidak akan memberi efekjera.
Sejak pertengahan tahun 2022 silam Abdul Hadi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengadukan ke Polres Kerinci, dugaan penyalahgunaan DD dan ADD Desa Sungai Batu Gantih Hilir yang nilainya ratusan juta rupiah, tidak jelas penyelesaiannya sampai saat ini?.
Dan saya, tegaskan lanjut Abdul Hadi saya telah memberikan keterangan resmi pada Penyidik Polres Kerinci, kini sudah bulan Oktober 2023, tak ada penjelasannya berlanjut atau tidak?. Sudah berjalan lebih kurang satu tahun empat bulan, ujarnya.
Kini kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat Kerinci, apa bedanya dengan kasus penyalahgunaan DD Kades Siulak Kecil Hilir, Atri Arga, kini sudah ditahan dan di istirahatkan dibalik jeruji besi LP Klas IIB Kota Sungai Penuh.
Berdasarkan keterangan Abdul Hadi anggota BPD Sungai Batu Gantih Hilir, dan laporan Tim Wartawan BEO.co.id, kasus dugaan penyalahgunaan dana DD dan ADD Desa Sungai Batu Gantih Hilir, oleh sejumlah oknum diduga diotaki, “SR” selaku Pjs Kades.
Kini kasusnya kian jelas dan terkuaknya penyimpangan ratusan juta rupiah DD dan ADD Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci prov jambi.
Dari tahun 2022 dan dana SILVA tahun 2021 BPD dan staf desa diminta penjelasannya (24/25/10/2023) berdasarkan surat laporan tokoh masyarakat ABDUL HADI (65thn) 12 april 2023 dalam laporannya ada 23 point permasalahan yang harus di audit ulang oleh INSPEKTORAT Kerinci berikut penuturan ABDUL HADI kepada awak media ini.
Menurut ABDUL HADI dari 23 point yang telah di laporkan adanya dugaan penyimpangan hanya 7 point yang dipertanyakan alasan INSPEKTORAT perintah dari Kementrian dan langsung di tangani bagian ERBAN khusus (YOSMADI.SH.MM) .
Di katakan ABDUL HADI inilah uraian yang diduga bermasalah dalam laporan yang kami sampaikan.
1.Penghasilan tetap perangkat desa : Rp.122.400.000;
2. Oprasional pemerintah desa : Rp. 33.690.200;-
3. Tunjangan BPD : Rp. 25.800.000;-
4. Oprasional BPD : Rp. 5.000.000;-
5. Pengadaan aset sarana perkantoran : Rp.12.750.600;-
6. Honor PAUD dan guru Ngaji : Rp. 18.000.000;-
7. Beasiswa tidak mampu : Rp. 25.000.000
8. Honor Kades dan Stunting : Rp. 58.890.000;-
9. Penguatan dana siaga kesehatan (COVID) : Rp.75.037.360;-
10. Bronjong : Rp.123.560.800;-
11. Kegiatan turnamen karang taruna : Rp.9.900.000;-
12. Sarana dan prasarana olahraga Karang taruna : Rp.9.677.140;-
13. Kegiatan latihan lembaga Adat : Rp.25.880.000;-
14. Kegiatan PKK : Rp. 10.612.000;-
15. Penyuluhan dan sosialisasi pkk : Rp. 35.220.400;-
16. Kegiatan Keagamaan : Rp. 17.230.000;-
17. Pelatihan bibit lele untuk rumah tangga : Rp. 50.940.700;-
18. Pelatihan Kelompok Tani : Rp. 30.743.300;-
19. Irigasi Persawahan : Rp. 151.032.300;-
20. Kontribusi pelatihan : Rp. 15.000.000;-
21. Pelatihan aparatur desa : Rp. 6.388.400;-
22. Pelatihan Tata Boga : Rp. 40.000.000;-
Dari rincian di atas telah banyak Penyelewengan dalam pelaksanaannya, papar Abdul Hadi.
Dalam surat pelaporan tersebut Poin 23 BLT dana desa berjumlah Rp. 378.000.000;- yang pembagiannya di bagi per-triwulan kepada masyarakat, setiap Triwulan dana BLT berjumlah Rp. 94.500.000;- yang penerimanya berjumlah 105 orang (fotocopy APBDES terlampir).
Point ini menurut ABDUL HADI tidak di pertanyakan oleh pihak INSPEKTORAT sangat lah di sayangkan dalam pembagian BLTpun di duga telah terjadi “KONGKALIKONG”
Di terangkan ABDUL HADI saya merasa kecewa hanya 7 point yang di bahas pantas di duga INSPEKTORAT Kerinci cendrung melindungi PJs. SANDI RENDRA pada point-point lainnya dalam laporan tersebut. laporan yang di tanda tangani, AHMAD SYUKUR (anggota BPD),ABDUL HADI (anggota BPD) dan juga di tanda tangani ZULFAHMI (Ketua Karang Taruna) tertanggal 12 April 2023 lalu.
Lebih jauh di terangkan ABDUL HADI siapa pun yang di beri amanah dan kepercayaan untuk memimpin desa Sungai Batu Gantih Hilir, baik kades yang definitif maupun PJs sudah seharusnya menggunakan ADD dan DD sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam anggaran dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah di beri petunjuk oleh pemerintah.
Harapan kami sebagai masyarakat jangan memperkaya diri pribadi atau kelompok dari ADD dan DD, sumber keuangan Negara itu.
Ini uang Negara yang digelontorkan ke desa untuk membangun semua kebutuhan pembangunan desa sesuai anggaran yang ada disetiap tahunnya. Ini bukan Uang Datuk (Nyatan), atau uang ayah/ pribadi, maka pelakunya harus diusut dan ditangkap, dan jangan sekali-kali dilindungi oleh siapapun.
Di ujung keterangannya ABDUL HADI surat panggilan dari INSPEKTORAT Kabupaten Kerinci BPD, staf desa telah memberikan keterangan (24/25/10/2023) dan PJS SANDI RENDRA belum kita peroleh informasi kapan di minta penjelasannya oleh INSPEKTORAT.
Sementara itu BPD, staf desa yang minta namanya di lindungi mengakui sudah memenuhi panggilan INSPEKTORAT harapan masyarakat Sungai Batu Gantih Hilir bisa kasus ini di proses sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Tidak ada pelatihan Lele namun Bibit Lele dibagikan ke beberapa warga pada malam hari (fhoto Marhen)
Fhoto (video) 11 Juli 2023.
Lele yang dibagikan tanpa ada pelatihan DIPANGGANG DAN DIGORENG OLEH MASYARAKAT.
Dan LELE INI DIBAGIKAN SETELAH PENGUNDURAN DIRI SANDI RENDRA SEBAGAI PJS (PEJABAT SEMENTARA).
Surat pengunduran diri PJS, SANDI RENDRA.
Yang dilaporkan Abdul Hadi (65 th), kepada Pemdakab Kerinci dan aparat penegak Hukum.
Desa desa yang bermasalah penggunaan DD dan ADDnya antara lain:
- Sungai Batu Gantih Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci lebih kurang Rp. 800 Juta.
- Desa Airmumu Kecamatan Gunung Raya, Ratusan Juta rupiah.
- Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin ratusan juta rupiah.
- Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai juga ratusan juta rupiah.
- Desa Air Betung Kecamatan Gunung Kerinci.
- Desa Siulak Kecil Hilir, yang kadesnya Atri Arga, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Sungai Penuh.
- Akan menyusul kasus DD dan ADD, salah satu desa di Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci, kata sumber kompeten media ini langsung kepada redaksi.
Memburuknya pembangunan Desa Sungai Batu Gantih Hilir, Kerinci sejak tahun 2021, dan ratusan juta dana DD sumber APBN murni dan ADD sumber dana alokasi umum (DAU) APBD Kerinci, membuat masyarakat setempat resah dan kecewa, hanya dinikmati oknum tertentu dan kelompok. Harapan warga, harus diusut tutas sesuai prosedur hukum berlaku.
Dan jika tidak, sangat di khawatirkan adanya kemarahan yang terpendam dari tahun ketahun, akan menjadi bom waktu yang terbendung. Pemdakab Kerinci dan aparat berwenang, jangan mengabaikan. Akhir dari ketakutan, akan muncul kekuatan, yang sangat dikhawatirkan, “terjadi main hakim sendiri” ?
Sampai berita ini diturunkan kondisi riil di Sungai Batu Gantih Hilir, aman-aman saja, tidak ada reaksi kearah yang tidak baik. (***/mm).
Laporan : Mhd Marhaen / Tim BEO.co.id.
Editor/ Penulis : Gafar Uyub Depati Intan.
