SIMALUNGUN, BEO.CO.ID – Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) sebelumnya telah menggelar aksi unjuk rasa pada hari kamis (26/8/2021) lalu, kali ini (GEMAPSI) secara resmi melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara dan Anggota DPRD Sumatera Utara untuk mendesak agar segera dilakukan perbaikan jalan lintas Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Simalungun.
Ketua Umum GEMAPSI, Anthony Damanik ketika diwawancari tim media ini pada hari Kamis (9/9/2021) membenarkan telah menyurati Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Ketua DPRD dan Direksi PTPN IV.
“Benar sudah kita surati secara resmi, intinya kita meminta agara segera ada langkah konkrit terhadap persoalan yang telah meresahkan masyarakat Kabupaten Simalungun ini saat ini
Ditambahkan bahwa dalam Surat yang dikirim ke Gubsu tersebut pihaknya dengan sangat jelas menyampaikan sejumlah poin – poin penting terkait agar aspirasi rakyat Kabupaten Simalungun segera di realiasasikan.
AThony juga menjelaskan poin penting yang disampaikan GEMAPSI dalam suratnya diantaranya, bahwa kabupaten Simalungun dengan luas 4372 Km² dengan jumlah penduduk 1.038.120 Jiwa dengan Kepadatan 237 jiwa/Km² yang tidak terpisahkan dan bagian penting dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun sangat diperlukan infrastruktur yang baik karena mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Simalungun adalah bertani.
Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara saat ini menunjukan Kabupaten Simalungun adalah penghasil padi,jagung dan Ubi kayu terbesar di Sumatera Utara dengan data sebagai berikut:
- Padi : 336.332 Ton/tahun
- Jagung : 34.977 Ton/Tahun
- Ubi kayu: 213.319 Ton/Tahun
Bahwa selain penghasil Padi, Jagung dan Ubi kayu terbesar di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun juga merupakan penghasil Tanaman Perkebunan Rakyat yang memberikan cukup besar terhadap PDRB yaitu berkiasar 25,41 %.
Bahwa berdasarkan investigasi kami di lapangan kondisi jalan lintas Provinsi yang berada di Kabupaten Simalungun sedang dalam tahap memprihatinkan kan, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dalam pendistribusian hasil panen dan aktivitas-aktivitas lain nya.
“Kondisi jalan rusak ini sudah berlangsung cukup lama yang tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tegas Thony.
Hampir semua jalan lintas Propinsi Sumatera Utara yang ada di Simalungun dalam keadaan rusak parah, diantaranya: jalan lintas perdagangan-Pematang siantar, jalan lintas Siantar-Saribu dolok, jalan lintas simpang raya ke tiga ras, Jalan lintas Raya – Raya Kahean, Siantar-Tanah Jawa dan lainnya.
Hingga saat ini kami menilai tidak adanya itikad baik dari Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan terhadap jalan lintas Provinsi Sumatera di Kabupaten Simalungun.
“Kami juga menilai tidak adanya upaya yang serius dilakukan oleh Anggota DPRD Sumatera Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumut X yang meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar untuk mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memperbaiki jalan rusak tersebut.
“Liat saja tahun 2021 ini DPRD hanya mampu mendorong biaya perawatan sebesar 2,7 M, ini membuktikan bahwa selama ini memang DPRD-nya gak perduli, buktinya setelah di demo baru perduli, kalau tidak di demo ? coba kalau tahun lalu mereka perduli, pasti tahun 2021 ini sudah dibangun, malu kali satu kabupaten dalam 1 tahun hanya dapat 2,7 miliar sementara rehab rumdis Gubsu saja 7.3 M. Kita tetap suarakan minta Pemprovsu di P-APBD bukan perawatan saja, karna memang kondisi butuh pengerjaan serius,” lontar Thony memaparkan kondisi jalan yang cukup krusial.
Selain itu Thony juga mengatakan bahwa kondisi jalan rusak di Kabupaten Simalungun ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas PTPN IV yang kerap kali menimbulkan banjir yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas jalan di Kabupaten Simalungun dan kami sudah berulang kali melakukan aksi unjuk rasa terkait hal itu.
“Maka kami meminta jajaran Direksi PTPN IV khususnya unit Marjandi untuk segera melakukan konversi tanaman sawit menjadi tanaman yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup atau segera angkat kaki dari Bumi HABONARON DO BONA,” tegas Thony mengakhiri pembicaraan.
(Syam Hadi Purba Tambak)
