LEBONG, BEO.CO.ID – Tidak ingin dituding kecolongan dalam pengawasan dana desa yang tengah berjalan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelabai harus berani mengambil langkah perbaikan serta evaluasi sebagai acuan pengawasannya.
Hal tersebut dikemukakan Indra salah satu mantan lulusan administrasi negara perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa tupoksi BPD menangkap aspirasi atau pun pengawasan tentu benar – benar dilakukan bukan kongkow – kongkow atas meja desa.
“Tentu sama hal dengan desa Pelabai dalam penggunaan dan penyerapan anggaran di APBDes yang telah di sahkan, tentu ini harus awasi dengan benar termasuk kesalahan secara administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nantinya (audit),” ungkap Indra saat diminta komentarnya atas pemberitaan sebelumnya.
Menurutnya hal terkecil yang menjadi keliruan tentu harus diperbaiki demi menjawab tantangan publik dalam melakukan perannya, bukan membiarkan justru sebaliknya disana ada tanggungjawab yang harus dibeban terkhusus mengawasi dana desa di Pelabai.
“Kita sebagai masyarakat Lebong harap administrasi yang keliru atau salah tersebut wajib di perbaiki dan dilakukan evaluasi ulang setelah dimusyawarah bersama, soal kecil itu wajib ditanda tangani langsung oleh PA atau Pengguna Anggaran sebagai bentuk kepastian hukum nantinya demi menanam kepercayaan masyarakat terhadap BPD di desa,” jelasnya.
Membawa perubahan sebuah desa memang tidak semudah membalik telapak tangan, kendati demikian harus dilakukan secara benar dan niat yang benar melalui administrasi yang benar, untuk sama sekali tidak mengabaikan demi kemajuan sebuah desa.
“Begitu juga dengan desa Pelabai, jangan sampai memperparah keadaan dan memuncul asumsi liar berkembang diluar sana, segera kerjakan diperbaiki dan lakukan pembenahan serta evaluasi,” sampainya mengakhiri. (*/SB)
