(Laporan: Mhd Marhaen, USiB).
Audensi (pertemuan) LSM PKLH Propinsi Jambi, dengan DPRD Kerinci di RSU Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci, Selasa, 27 Juni 2023 berjalan alot.
Dari 30 orang anggota dan Pimpinan DPRD Kerinci, hanya 7 orang yang hadir. Itupun setelah melalui proses yang panjang, dari pukul 08:30 WIB s/d pukul 13:35 WIB baru ketujuh orang wakil rakyat Kerinci, baru hadir setelah ditunggu 5 jam untuk audensi, guna membahas sejumlah temuan LSM PKLH dan Wartawan serta temuan dewan itu sendiri.
Seharusnya acara dimulai pukul 10.00 WIB, terpaksa ditunda dan dilaksanakan pukul 13: 35 WIB, diruang kerja Komisi II DPRD Kerinci dikantor tumpangan dewan Kerinci di RSU Ujung Ladang, karena harus menunggu kedatangan Ketua DPRD Kerinci, Edminuddin dan anggota lainnya.
Anggota dewan pertama yang datang hanya Ardi dari Fraksi Demokrat, otomatis audensi tidak bisa dilaksnakan. Harus menunggu dan menunggu kata Sandra Boy Chaniago dari LSM PKLH, kepada Catatan Tim Dewan Rakyat Jalanan, yang mengikuti acara dari pagi sampai selesai.
Keterlambatan dewan Kerinci untuk membuka dan mem bahas sejumlah temuan yang merugikan masyarakat (Rakyat) dan Pemerintah, akhirnya terpaksa dimaklumi, tak perlu berburuk sangka atas keterlambatannya, mungkin dewan Kerinci tengah bertugas diluar sana untuk kepentingan rakyat?
Temuan yang akan dibahas dalam audensi itu antara LSM PKLH dengan DPRD Kerinci yakni:
- Rewar dari tingkat Opini yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- Tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jambi.
- Permasalahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci terhadap realisasi APBD Kabupaten Kerinci.
- Pungutan liar disekolah-sekolah di Kabupaten Kerinci.
- Keresahan masyarakat Kabupaten Kerinci terhadap seringnya terjadi Pencurian Kulit Manis (Cassiavera).
- Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Kerinci.
- Permasalahan Lingkungan Hidup.
Temuan (peristiwa) dalam birokrasi kepemimpinan Bupati Kerinci, DR. H Adirozal, MSi, dianggap lemah pengawasannya dari Wakil Rakyat (DPRD-Kerinci)?. Soalnya patut diduga, karena kerjasama ‘’dewan Kerinci dan Bupati berjalan baik, kata Wandiadi.’’
Pertanyaannya, sejak Sembilan tahun lalu Adirozal memangku jabatan tertinggi di Pemdakab Kerinci selaku bupati, ada juga yang menyebut dengan istilah, ‘’raja-raja kecil’’ dibumi Sakti Alam Kerinci.
Dimana sebutan Kerinci, juga tren disebut banyak orang, ‘’segempal tanah surga yang tercampak kebumi’’ artinya subur, kaya, indah, berdanau, gunung dan sungai dan menyenangkan. Namun tidak mensejahterakan rakyat Kerinci. Inilah hal terbaru ditemukan LSM PKLH dan Wartawan dilapangan, dengan berbagai masalah yang menyengsarakan rakyat.
Namun belum diketahui, siapa manusia pertama yang menyebutkan ‘’Kerinci Segempal Tanah Surga tercampak ke Bumi?’’ yang jelas dari tahun 2014 s/d 2024, dipimpin Bupati Kerinci Adirozal, sampai Juni 2023, tak ada tanda-tanda kesejahteraan, apa lagi kemakmuran untuk masyarakatnya.
Kendati janji, KLB Berkeadilan, menggema dimana-mana, dalam membangun Kerinci, tak lebih pemanis cerita, jelas Wandi Adi.
Makanya LSM PKLH yang diketuainya melakukan audensi dengan DPRD Kerinci, meminta penjelasannya.
Dan hak masyarakat Kerinci bertanya dan menyampaikan pendapat dimuka umum, tertulis dan lisan yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28, hurup (F).
Hasil kerja KLB Berkeadilan, lima tahun kedua Adirozal menjabat Bupati Kerinci, pertanyaannya mana yang lebih baik, mana yang berkeadilan dua periode menjabat Bupati Kerinci, 2014-2019 & 2019-2024, dan bulan Maret 2024 sudah harus turun dari jabatannya, visi dan misi KLB Berkeadilan, (janji membangun Kerinci) ternyata masih ‘’suram’’ kata Wandi Adi, S. Sos, Ketua LSM PKLH kepada Wartawan.
Kendati audensi tertunda lima jam, LSM PKLH dan Wartawan disambut hangat Ketua DPRD Kerinci Adminuddin, Mensediar, SPd.MM, Drs. Yaruddin, MM, Ardi AMd, Andespa Kendora, SH dan Jondri Ali, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kerinci.
Dalam audensi para wakil rakyat itu, hanya mendengarkan pertanyaan dan kritik pedas yang dismpaikan, namun tidak ada jawban yang jelas dan rinci, mengenai sejumlah temuan yang bermasalah dan gagal diselesaikan Bupati Kerinci Adirozal.
Audensi yang berlangsung selama 3 jam di ruangan Komisi II DPRD Kerinci, 8 poin penting yang bahas bersama DPRD Kerinci tertuang dalam surat audensi tersebut:
Satu persatu poin di atas di bedah dan dipertanyakan pertangungjawaban dewan dalam pengawasan oleh peserta audensi namun jawaban nya masih menunggu berita acara hasil pembahasan audensi di DPRD kerinci satu pekan kedepan di karenakan adanya beberapa poin pertanyaan yang di ajukan membutuhkan data yang akurat.
Berjanji, akan menjawabnya. Benarkah? Kita tunggu, ungkap Wandiadi, teanng.
Ketua DPRD kerinci (RED-EDMINUDIN) sudah kita dengarkan masukan dan pertanyaan dari LSM, Wartawan dalam fungsi pengawasan kami berkomitmen akan membahas menjadi catatan penting dalam komisi komisi yang ada di DPRD, Lomisi I, Komisi II, dan Komisi I, audensi.
Audensi hari ini merupakan masukan positif demi kemajuan Kerinci kedepan, kata Edminuddin.
Masih keterangan Edminudin kamipun tetap menyampaikan pandangan-pandangan lewat fraksi -fraksi yang ada seperti penepatan, pembangunan rumah dinas Bupati Kerinci di Bukit Sungai Langit.
Ditindak lanjuti Mensediar, Ketua Komisi II menyampaikan bahwa catatah hari ini dari LSM dan wartawan merupakan catatan penting bagi kami sebagai anggota DPRD dan akan kami sampaikan dalam penyampaian LKPJ nantinya (LKPJ), kata mantan LSM dan Wartawan ini kepada awak media dan peserta audensi, ramah.
Seusai acara audensi Ketua Umum LSM-PKLH, Wandiadi, mengatakan audensi ini sangatlah penting mengingat persoalan-persoalan di beberapa OPD-OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Kerinci sudah menumpukan banyak persoalan, maka sangat perlu di gerakkan pengawasan, apalagi DPRD Kerinci yang topoksi tugasnya adalah pengawasan dan penyampai aspirasi masyarakat tandas Wandiadi kepada awak media ini.
Dari keterangan dan data dihimpun Tim Catatan Dewan Rakyat Jalanan, sejumlah masalah yang sangat Crusial sudah puluhan tidak terselesaikan oleh DPRD dan Pemda Kab Kerinci, antara lain Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
Berupa tanah, Perkantoran, Kendaraan roda Empat dan dua, alat berat yang ditangani secara teknis oleh Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, dan asset lainnya.
Dan sebagian besar tidak punya surat bukti sah sebagai milik Pemdakab Kerinci, ini berlangsung sudah cukup lama dari masa alm H Fauzi Si,in menjabat Bupati Kerinci dua periode, lalu digantikan oleh H. Murasman, (satu periode) dan selanjutnya (sekarang) Adirozal dua periode dengan nilai puluhan miliyar rupiah, diwariskan sebagai ‘’catatan buram’’ bagi generasi muda Kerinci kedepan, jika tidak diselesaikan?.
Ini akibat lemahnya tiga tugas fungsi dan tanggungjawab dewan, sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari Pemkab Kerinci, yakni: Penganggaran, Legeslasi, dan Pengawasan. Maka dewan Kerinci kedepan diharapkan lahir dari generasi yang Jujur, benar, cerdas dan bertanggungjawab memperjuangkan kepentingan rakyat (masyarakat) Kerinci, bukan mengutamakan kepentinngan pribadi, keluarga dan kelompoknya.
Demikian juga Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, tidaklah cukup, dengan kemampuan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus dipimpin oleh sosok yang kuat, jujur, cerdas, benar, berani menegakkan supremasi hukum dan bertanggungjawab. Dan kita butuh sosok yang anti praktik KKK (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
Tokohnya bisa dari Sosok perempuan (seorang Ibu), karena ini untuk pemimpin/ kepala daerah, bukan sebagai seorang Imam.
Dan selama ini sudah lebih kurang 19 Bupati/Pjs dan PLH tugas bupati, semuanya dari kalangan laki-laki (Jantan), hasilnya tak jauh mengubah Kerinci Lebih Baik Berkeadilan?.
Dan prinsipnya, semua pihak sepanjang memenuhi syarat silakan mencalonkan diri, dimana kita tengah berada ditahun politik menuju 2024, Pilpres, Pilkada, Pileg dan Perwakilan daerah. Jangan lagi, ‘’kita tersesat dialam yang terang’’ dan terpuruk dilobang yang sama.
Masyarakat Kerinci sebagai pemilik kekuasaan, gunakanlah hak pilih dan untuk dipilih secara cerdas, jujur dan adil, janganlah suara anda ditukar dengan rupiah, (duit recehan), baik untuk memilih Bupati/ Kepala Daerah maupun untuk DPRD Kerinci, sebagai wakil rakyat (Jelmaannya), dan berjuang untuk rakyat.
Banyaknya temuan Aset yang tak ada bukti kepemiolikannya secara sah, (hitam diatas putih), dan tanah yang bersengketa dengan masyarakat, dan temuan BKP RI setiap tahunnya atas penggunaan (pembelanjaan) APBD Kerinci, ini karena ‘’pemimpin/ bupati dan DPRD yang kita pilih menggunakan kepentingan sesaat’’
Untuk membangun Kerinci yang sejahtera, kita butuh pemimpin Kerinci dan DPRD Kerinci, yang anti praktik KKN, jujur, benar dan bertanggungjawab. Ini semua sangat tergantung kecerdasan rakyat (masyarakat) Kerinci membaca secara jujur latar belakang bakal calon pemimpinnya, jika tidak ‘’kita bak menggali kubur sendiri’’
Dalam Catatan Tim Dewan Rakyat Jalanan Kerinci, Kerinci, ‘’sudah menjadi kampung maling/ pengedar-pemakai Narkoba, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), puluhan lokasi/ Lingkungan sudah hancur akibat penambang yang berani melanggar undang-undang tentang lingkungan dan Minerba, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sebagian sudah porak poranda, dimasa dua periode bupati dan dua periode wakil rakyat Kerinci, berjalan (2014-2019 & 2019 – 2024.
Langkah Audensi harus terus menerus ditingkatkan, duduk satu meja tidak saja dengan DPRD Kerinci, juga harus dilakukan dengan Pemdakab Kerinci (Bupati/ Kepala Daerah), tujuannya mencari solusi (jalan keluar), untuk kesejahteraan rakyat. (***).
Penulis/ Editor : Gafar Uyub Depati Intan. (Putra Asli Kerinci, Pempred BEO.co.id, Ketua DPD-KWRI Bengkulu, pengamat masalah Kemiskinan daerah dan Pedesaan).
