LEBONG, BEO.CO.ID – Kendati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengharuskan setiap Pemerintah Daerah mengalokasikan 40 persen anggaran penyelenggaraan Pemilu di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (P- APBD), Namun hal tersebut belum bisa dipenuhi Pemkab Lebong.
Disamping masalah defisit anggaran mencapai Rp. 44 miliar yang menyebabkan Pemkab dan DPRD sepakat tidak melaksanakan P- APBD, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong Mustarani Abidin juga beralasan jika dana Hibah Pilkada 2024 tersebut belum terlalu penting.
Dilansir dari stasiun televisi RBTV Camkoha, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebong Sugianto menyebut, hingga pertengahan Oktober 2023 ini antara KPU dan Pemkab Lebong belum menyepakati besaran dana Pilkada yang akan diserahkan ke KPU guna melaksanakan tahapan Pilkada yang mulai dilakukan dibulan November mendatang.
“Setidaknya Pemkab bisa mengalokasikan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan dibulan November mendatang, tahapan tersebut seperti pemutakhiran data pemilih dan membentuk penyelenggara hingga tingkat TPS”, sebut Sugianto, Kamis (12/10).
Menurut Sugian, jika tidak ada dana, maka dipastikan tidak ada tahapan yang bisa dijalankan oleh KPU. Artinya besar kemungkinan tidak akan ada Pilkada di kabupaten Lebong di 2024 mendatang.
“Kita bisa pastikan Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan, jika tahapan pemilu belum berjalan direntang bulan November dan Desember. Kalau memang tahapan itu tidak kita laksanakan , artinya sudah ada 2 bulan tahapan yang sudah kita langgar,” ucap Sugian sapaanya.
KPU kabupaten Lebong sebelumnya sudah menyampaikan usulan dana penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 25 Miliar, namun setelah menggelar rapat dengan TAPD Pemkab meminta agar KPU Lebong melakukan rasionalisasi anggaran tersebut agar lebih efektif dan efisien.
“Tidak mungkin kita jalankan tahapan Pemilu ini jika tidak ada anggaran, seharusnya Pemkab menentukan sikap terkait sanggup atau tidak untuk melaksanaakn pesta demokrasi ini. apalagi ini Pemilu 2024 ini kan adalah hajat daerah,” tegas Sugian.
Sebelumnya Sekda Lebong Mustarani Abidin menjelaskan jika alokasi 40 pesen dana hibah penyelenggaraan Pilkada tersebut bisa terpenuhi jika dilakukan Perubahan APBD 2023.
“Bisa terpenuhi kalau ada perubahan APBD 2023, tapi kalau tidak ada, ya harus bagaimana lagi,” kata dia.
Selain itu, Sekda Mustarani juga menilai jika dana hibah Pilkada 2024 itu belum terlalu penting karena hingga saat ini tahapan Pilkada itu belum dilaksanakan.
Dikutip dari Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tertanggal 29 September 2023 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pilkada 2024 dalam APBD 2023 sebesar 40 persen dan dalam APBD 2024 sebesar 60 persen dari kebutuhan penyelenggaraan pemilu.
Pada point 2 disebutkan bahwa Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memastikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 dan Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota TA 2024 tersedia alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan Pilkada tahun 2024 pada APBD Kabupaten/Kota. Kemudian pada pint 2 huruf b, mendagri dengan tegas apabila Pemda tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, tidak akan diberikan nomor register oleh Gubernur dan Perda APBD tidak dapat diberlakukan. ( Zee)
