LEBONG, BEO.CO.ID – Belum tuntas persoalan pelaporan MT II di Kejari Lebong yang merupakan project Dinas Pertanian melibatkan puluhan Kades, kali ini Ketua Yayasan Nuansa Alam Lestari (YNAL) dikomandoi Devi Gunawan kembali bergerak menyoroti soal kelengkapan berkas dokumen Petahana.
Berkaitan mutasi pejabat eselon III dan IV pada 22 Maret 2024 lalu, wajib dibuka selebar – lebarnya demi sebuah kejujuran dalam tahap demokrasi yang tengah berjalan hingga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kita menyurati KPU Lebong, guna mengklarifikasi rekom Mendagri, agar tidak ada keraguan terkait mutasi pejabat 22 Maret 2024 lalu. Dan harus mengantongi rekom Mendagri berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71,” ungkap Devi secara terpisah dalam menyimak Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian bernomor 100.2.1.3/1575/SJ yang dikeluar 29 Maret 2024 lalu, Kamis (5/9).
Ia menambahkan, bahwa klarifikasi tersebut merupakan ajang pembuktian serta menaati aturan tanpa harus melanggar, bila terbukti dapat mengancam Petahana hingga pemberian sanksi pembatalan pencalonan oleh KPU.
“Kita semua harus mentaati hukum, sekaligus ini ajang pembuktian dan kejujuran. Kita juga melihat ini bagian dari dokumen yang harus dimasukan dalam verifikasi penetapan calon nantinya, jika rekom itu tidak ada silakan terima konsekuensinya dan Petahana terancam bubar jika tidak bisa membuktikan,” sampainya.
Sementara itu, Anggota KPU Lebong, Supriyatna menyampaikan pihak secara formil telah menerima surat klarifikasi Yayasan NAL dan akan ditindak lanjuti sesuai porsi Pokja fungsi masing – masing.
“Surat itu sudah kita terima dan sudah juga dilakukan ekspedisi surat, yang jelas akan ditindaklanjuti segera dibahas tingkat Pojka,” singkat. (*/SB)
