LEBONG, BEO.CO.ID – Puluhan desa dikabupaten Lebong dikabarkan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebong. Pemeriksaan terhadap Kepala Desa (Kades) definitif dan sejumlah Pejabat Sementara (Pjs) Kades tersebut kabarnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Evi Hasibuan, SH.MH melalui Kasi Intelijen Minang Zazali, SH membenarkan belakangan ini pihaknya melakukan pemanggilan terhadap sejumlah Kades terkait pengelolaan keuangan desa.
“Iya, ada beberapa kepala desa sudah kita panggil,” ujar Minang Zazali diruangkerjanya, Senin (5/8)
Dikatakan Minang, pemanggilan terhadap beberapa Kades tersebut dalam rangka pendampingan dan pembinaan kepada pengelola DD. Karena disamping terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan bidang Datun, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lebong juga mempunyai program kegiatan yaitu Jaga dan Bina Desa, dimana program ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pengelola DD dan memastikan pengelolaan anggaran tersebut sudah tepat dan sesuai hukum yang berlaku.
“Selain ada PKS dengan Datun, bidang Intelijen ini juga ada program yang namannya Jaga dan Bina Desa. Dengan adanya program Jaga dan Bina Desa ini kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan DD,” kata Minang.
Diakuinya, sejauh ini ada beberapa desa yang sudah dipanggil oleh penyidik bidang Intelijen Kejaksaa. Salah satunya yaitu desa Talang Ulu kecamatan Lebong Utara. Pemangilan tersebut terkait sejumlah persoalan yang terjadi dalam pengelolaan DD tahun anggaran 2024.
“Belum banyak desa yang kita panggil, hanya ada beberapa seperti desa Talang Ulu. Dan diketahui desa Talang Ulu ini sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pengelolaan DD didesanya,” pungkas Minang.
Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh beo.co.id, pemanggilan yang dilakukan penyidik Kejari Lebong ini tidak melalui surat resmi. Panggilan hanya dikirimkan melalui sambungan telepon dan melalui pesan WhatsApp.
“Kami dipanggil tidak dengan surat resmi, tapi hanya melalui telpon. Ada juga yang dihubungi melalui pesan whatsApp, kemudian kami diminta untuk membawa serta melengkapi beberapa dokumen seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB – red),” ucap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. ( Zee )
