Presiden Pemimpin paling tinggi di Republik Indonesia (RI), yang kita cintai dan banggakan ini bak ‘’raja dirajanya Indonesia’’ dari raja-raja kecil daerah dari Sabang sampai-Merauke, seharusnya berbuat dan berkata jujur, karena Kejujuran Panglima tertinggi dalam menegakan kebenaran, dan menciptakan rasa keadilan ditengah Kebhinekaan Rakyat Indonesia.
Dan sebait kata Pemimpin didengar masyarakat, apa lagi amanatnya untuk membangun Indonesia, ‘’yang masih compang camping, ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM), Kesehatan, dan kehidupan Sosialnya jika kita mau jujur, dibalik plus-minus keberhasilannya, banyak hal yang harus diperbaiki?.
Dan masih terdapat, hal-hal yang sangat Krusial soal nilai kepercayaan pada seorang pemimpin (Presiden). Terkini rakyat Indonesia dihebohkan, soal dugaan Presiden Jokowi, ‘’menggunakan Ijazah Aspal (Asli Tapi Palsu), belum ditemukan dimana aslinya?.
Pertama kalinya diangkat kepernukaan oleh Bambang Tri Moelyono, yang kini mendekam dipenjara untuk selama enam tahun, dalam kasus ‘’penyebaran kebencian, dan penodaan agama’’ padahal yang diadukan/ dibongkar Bambang Tri Moelyono, soal Ijazah Palsu, ‘’Joko Widodo’’ sebagai Presiden RI, bukan penyebaran kebencian kata Bambang Tri yang ditulis sejumlah media cetak, online dan media siaran.
Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, memutuskan Bambang Tri Moelyono bersalah, anehnya Presiden Joko Widodo, tidak pernah dihadirkan dan bukti kepemilikan Ijazah Aslinya, belum ditampilkan. Putusan majelis hakim mendapat tanggapan berbagai pihak dari masyarakat Indonesia, berpendapat tidak adil.
Sahat Tambunan Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP-KWRI hasil Kongres Luar biasa (Kongreslub) Pondok Gede 2006, menyampaikan pendapanya, ‘’Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, patut diduga membohongi 280 juta rakyat Indonesia, disinyalir memiliki dan menggunakan Iazah Aspal, (ASli Tapi Palsu), katanya via sambungan telephone cellullarnya dan Chat ke redaksi Media BEO.co.id, Kamis, 8 Juni 2023.
Dijelaskan Sahat Tambunan, SH, akrap dipanggil ‘’Sahat’’ ini, mengatakan terkait dugaan Ijazah Palsu, ‘’Presiden Jokowi Dodo’’ terasa amat ironis kasusnya yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan dan PN Solo, yang menyidangkan kasus Ijazah Palsu ‘’Joko Widodo’’ sampai hari ini, belum terlihat Ijazah Aslinya, berasal dari Al-mamater mana yang sebenarnya, tegas Sahat?.
Rakyat memerlukan bukti yang sah, adanya Ijazah Asli bukan palsu, ini menyangkut kejujuran seorang pemimpin. Tunjukan aslinya didepan sidang pengadilan dihadapan majelis hakim, terdakwa dan pengunjung sidang, jika benar adanya tegas Sahat.
Karena seorang Presiden (Pemimpin) negeri ini, jika Ijazahnya Palsu bisa digunakan mencalon sampai jadi Presiden RI, dua periode bagaimana mau dicontoh sebagai pemimpin yang baik, benar, dan ditauladan bagi rakyatnya.
Ditegaskan Sahat, kitakan sudah baca disejumlah media sosial, cetak dan televise dan bukan rahasia umum lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia.
Sahat menduga keras Presiden Joko Widodo, saat ini tidak mampu menunjukan aslinya. Maka muncul berbagai desakan agar Presiden Joko Widodo, mengundurkan diri dari jabatannya, jelas.
Jika ada aslinya tunjukan dihadapan majelis hakim, sementara Bambang Tri Moelyono Moelyono, yang dijatuhi Hukuman 6 tahun penjara, melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi di Semarang, jawabannya Iya tunjukan asli ijazahnya.
Jika ada aslinya, bisa di uji kebenarannya lewat Laborlatarium, dengan teman seangkatan yang wisuda. Mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi (Universitas) tegas Sahat. Iya, kita tunggu saja keputusan akhir majelis Hakim tandasnya.
Pendapat berbeda muncul dari Sekjen Kibar Nasional, Anton J Hilman dari Bengkulu, yang hihubungi pukul 23.3 WIB, Kamis malam (8/6/ 2023) mengatakan ‘’ijazah Presiden Joko Widodo, valid karena sudah diuji dan lolos mencalon Walikota Solo dua periode, dan Gubernur DKI Jakarta’’ jelasnya singkat.
Itu namanya Lebay: Kata Chairuddin MDK, Pemimpin Redaksi BINTANG TV BENGKULU, yang dihubungi pukul, 23: 16 WIB, (8/6/2023) pendapatnya hampir mirip dengan Anton J Hilman, sudah dua periode jadi Presiden, dan akan berakhir di dua periode, kok masih dipersoalkan, itu namanya ‘’lebay’’ tandas Chairuddin MDK.
Dan jika mau dipersoalkan kenapa tidak dari awal, ketika mencalonkan diri di Walikota Solo, juga menjabat didua periode. Kitakan punya KPU, kenapa diloloskan jelasnya singkat. (***)
