LEBONG, BEO.CO.ID – Sekretaris Camat Lebong Utara (LU), Ero Bonaparte agaknya mulai “panik”, pasalnya beredar kabar jika Data Informasi Desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa ( ADD/DD ) tahun anggaran 2023 lalu bocor ke publik.
Kordinator Kecamatan (Korcam) Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Agus Julamsyah tak menampik isu tersebut, bahkan kabar beredarnya data pengelolaan ADD/DD sejumlah desa itu berimbas terhadap citra para Pendamping Desa.
“Yang kami sayangkan, Sekcam LU malah mencurigai data informasi desa itu justru kami (Pendamping – red) yang memberikannya kepada oknum wartawan,” kata Agus Julamsyah dikonfirmasi di kediamannya, Senin (27/5/2024) kemarin.
Kecurigaan terhadap pendamping desa tersebut, kata Agus Julamsyah, disampaikan langsung Sekcam LU didepan Forum yang dihadiri sejumlah kepala desa se-kecamatan Lebong Utara beberapa waktu lalu. Hal tersebut diawali sejak munculnya pemberitaan salah satu media yang menyoroti pengelolaan ADD/DD desa Gandung Baru.
“Kami menduga kecurigaan Sekcam LU terhadap kami (Pendamping – red) bermula sejak munculnya pemberitaan terkait pengelolaan ADD/ DD desa Gandung Baru,” ucap Agus.
Agus menegaskan, kendati TPP melakukan pendampingan terhadap pengelolaan DD, namun data – data informasi desa seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen Realisasi tidak dimiliki oleh para Pendamping Desa.
“Kalau data – data informasi desa seperti dokumen RAB kami tidak punya, karena itu bukan kewenangan kami. Nah, rincian terkait pengelolaan ADD/DD itu setahu kami justru ada di kecamatan, dinas PMD dan juga bidang Datun Kejaksaan Negeri (Kejari),” tegasnya.
Dia mencontohkan, beberapa kasus terkait dugaan penyimpangan pengelolaan DD justru menyeret pendamping yang berujung pada pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau benar data tentang informasi desa itu bocor ke publik karena kami pendamping desa, lantas ketika persoalan pengelolaan ADD/DD itu muncul ke publik, yang pertama dipanggil oleh APH untuk dimintai klarifikasikan kami juga. Jadi saya kira kecurigaan Sekcam LU ini tidak berdasar dan berpotensi melemahkan tugas kami sebagai TPP,” ungkap Agus.
Namun sayangnya, terkait pengeloaan ADD/ DD desa Gandung Baru tahun anggaran 2023 lalu, Agus masih enggan untuk berkomentar lebih jauh. Karena menurutnya selain pendamping ada pihak – pihak lain yang menurut undang – undang juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD/DD.
“Kecamatan juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan, seperti melakukan monitoring dan evaluasi. Saya kira terkait sejumlah persoalan di desa Gandung Baru ini sebaiknya tanyakan saja dulu ke mereka (tim monev kecamatan – red),” pungkasnya.
Hingga informasi ini diturunkan Sekcam LU Ero Bonaparte belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangannya, dan hingga berita ini diturunkan masih dalam upaya untuk melakukan konfirmasi. ( SB )
