LEBONG, BEO.CO.ID – Bupati Lebong Kopli Ansori sebelumnya mengungkapkan jika masih terdapat 208 temuan BPK – RI sepanjang tahun 2009 hingga 2020 yang berindikasi merugikan keuangan negara belum diselesaikan hingga kini. Hal tersebut diutarakannya usai rapat internal bersama BPK digedung Bina Praja sekretariat daerah beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Dugaan Penyalahgunaan Aset, Mantan Bupati Ahmad Hijazi Diperiksa Polda Bengkulu
Belakangan dikabarkan, dari sejumlah potensi kerugian negara itu terdapat sejumlah nama – nama mantan anggota DPRD Lebong yang ternyata belum melunasi Tuntutan Ganti Rugi ( TGR ), bahkan diantaranya terdapat mantan anggota dewan berinisial Mg yang saat ini diketahui merupakan anggota DPRD propinsi Bengkulu daerah pemilihan (Dapil) kabupaten Lebong.
“Kalau TGR anggota DPRD yang lama rata – rata itu sudah selesai, tapi kalau yang dikit – dikit itu memang masih ada”, ujar Inspektur Inspektorat Jauhari Candra diruang kerjanya waktu lalu, Jumat ( 25/2 ).
Baca Juga : Reses Dewan Dapil I ‘Tangkap’ Aspirasi Masyarakat Lebong
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, diketahui jika Mg masih menyisahkan hutang TGR yang belum dilunasi. Seperti, TGR terkait tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang tidak wajar tahun 2006 silam sekitar Rp. 10 juta, kemudian kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRD tahun 2007 sebesar Rp. 21 juta.
Kelebihan bayar biaya penginapan perjalanan dinas Setwan sekitar Rp. 8,5 juta, TKI anggota dan pimpinan DPRD tahun 2008 melebihi ketentuan sebesar Rp. 21 juta, dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD tahun 2009 melebihi ketentuan sebesar Rp. 3,5 juta.
Baca Juga : Nyepi di Bali Hening Bak Kota Mati
Meski demikian, Mg ketika berusaha dikonfirmasi wartawan Beo.co.id melalui pesan whatsapp miliknya belum bisa memberikan komentar terkait kebenaran informasi tersebut. (Sbong Keme)
