“Tak Ingin Terjebak Dilobang Yang Sama,” Soal BMA Ini Kata Bupati Lebong

LEBONG, BEO.CO.ID – Bupati Lebong Kopli Ansori kembali menanggapi persoalan dualisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu akhirnya memberi penjelasan secara singkat guna mendapatkan solusi terbaik..

Pasalnya, tak ingin terjebak dilobang sama bupati akan melihat dulu hasil telaah staf dari jajaran Sekda serta pandangan lintas sektor terkait BMA kedepannya.

“Belum masuk kemeja saya, kalau sudah ke meja saya telah dikeluarkan SK baru, yang jelas kita menghormati segala bentuk upaya yang ada kan itu,” ujar Bupati saat disambangi wartawan Beo.co.id usai Paripurna Pandangan fraksi terhadap nota pengantar APBD 2024 di gedung dewan perwakilan rakyat, Senin (9/10).

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi serta melihat hasil telaah dari berbagai pihak jajarannya, baik Sekda, Asisten, termasuk Kabag hukum, Dikbud dan Kesbangpol Lebong, setelah hasil telaah itu masuk kemeja Bupati seperti apa BMA Lebong kedepannya.

“Saya akan melihat dulu hasil telaah serta pandangan jajaran Sekda, baik Asisten terkait BMA Kabupaten Lebong, termasuk hasil telaah staf bidang hukum nantinya,” singkatnya mengakhir.

Sisi lain, versi Nedi Aryanto dalam keterangan meminta legalitas BMA masa bakti 2018 – 2023, mulai dari pengurusan, pembentukan dan agendanya. Pihak juga meminta pertanggungjawaban dana hibah tahun 2018 sebesar lima ratu juta.

“Kemudian kami BMA priode 2021 – 2026 berdasarkan AD/ART pengurus BMA Lebong ini hanya memiliki masa bakti 5 tahun, untuk BMA 2021 yang pertama kami sudah Restorative Justice (RJ) anak kandung Badruzzaman, artinya secara de facto mengakui keabsahan BMA 2021 – 2026,” kata Nedi.

Sambungnya, bahwa BMA Lebong telah melakukan Musda dalam rangka mengevaluasi pengurusan, Musda ini dilakukan setiap satu sekali setahun guna mengevaluasi kinerja dan melihat pengurusan aktif atau tidaknya.

“Mengingat pengurus BMA saat ini ada yang sudah meninggal ada juga yang tidak aktif seperti itu, kemudian saya minta semua pihak tenang tidak membuat gaduh, kalau ini memang persoalan hukum kita tunggu. Kalau kemarin saya tidak mau melayani, mempersoalkan masalah ini ke PTUN atau sebagainya, karena ini ada adat untuk saat saya tunggu dan saya siap pelaksanakan atau menjalani kalau memang ada tuntutan PTUN,” paparnya.

Kendati demikian, pihaknya (Red-Nedi Aryanto) tidak menjawab sejumlah pertanyaan dari media ini, termasuk dipertanyakan AD/ART BMA Lebong versinya (2021 -2023) tidak dijawab, pihaknya pula tidak menjawab terkait mempertanyakan dana hibah yang dimaksud, mana surat resminya dari Nedi Aryanto jika serius mempertanyakan hal tersebut.

Atau silakan tanya langsung pihak BKD Lebong, selain itu media ini sempat mempertanyakan, apa upaya dilakukan pihak Nedi Aryanto kedepan untuk mendapatkan solusi terbaik bersama saudara Badruzzaman, sangat disayangkan dirinya enggan menjawab sampai berita ini diturunkan.

Data terhimpun : Selama kegiatan RJ berkait dengan aktivitas BMA Lebong priode 2021 – 2026, semoga tidak menimbulkan indikasi yang bertentangan dengan hukum yang sudah dilakukan oleh saudara Nedi Aryanto serta apa dasar dan payung hukumnya selama ini.

Sama diketahui oleh masyarakat Kabupaten Lebong dan sekitarnya, Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor 396 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong terbit tanggal 10 November 2021, selama ini menjadi pegangannya dinyatakan batal berdasarkan putusan PTTUN dengan Nomor 360/B/2022/PTTUN.MDN.

Selain itu, diawal sempat kalah di PTUN Bengkulu dengan pokok perkara bernomor 9/G/2022/PTUN.BKL, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan dari penggugat (Badruzzaman- red) untuk seluruhnya. Lalu menyatakan batal SK bupati Lebong nomor 396 tahun 2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Musyawarah Adat kabupaten Lebong tertanggal 10 November 2021.

Artinya putusan tersebut memiliki kuatan hukum tetap setelah14 hari kalender sejak diputuskan atau dikeluarkan, jika tidak lagi menempuh jalur hukum. Bila lewat dari 14 hari artinya menerima putusan tersebut dan wajib menjalankan, apakah sudah putusan tersebut dijalankan, tunggu saja hasil telaah serta pandangan yang maksud Bupati Lebong dalam statementnya diatas, semoga kebijaksana dan solusi terbaik. (Tiang Tengah)