LEBONG, BEO.CO.ID – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu terancam gagal dilaksanakan ditahun 2021, diakibatkan faktor keterbatasan keuangan daerah dampak refocusing, Ketua Komisi I Wilyan Bachtiar minta segera Ketua Dewan guna hak angket dan Interpelasi dewan.
Ketua Komisi I Wilyan Bachtiar saat dimintai tanggapanya mengatakan, mengenai akan terjadi tertunda atau batal Tes CPNS PPPK tahun 2021 Kabupaten Lebong, jadi pengadaan CPNS itu bukan lah diawali APBD 2021 itu sudah direncanakan dari awal oleh karena itu di Komisi I menyangkut diprogram di bagian banggar, untuk 2021 sudah dianggarkan.
“Jelas dari statement Sekda mengatakan anggaran itu terpakai atau bahasanya dialihkan dengan alasan apa pun refocusing dengan tersisa dari 1 miliar yang dibutuhkan tinggal 100 kita kekurangan 900 sekian,” jelasnya (1/7/21).
Sambung dia secara tegas, apa pun ditunda atau dibatalkan CPNS PPPK tahun 2021 DPRD sebagai lembaga mitra dari pemerintah menjalankan fungsinya, dalam hal ini harus menjalankan hak angketnya, interpelasinya, saya mengharap ada kebijakan dari pimpinan (Ketua DPRD) untuk memanggil Ketua TAPD dalam ini yaitu Sekda dan OPD terkait untuk mengklarifikasi karena dampak dari ini perlu kita pikirkan.
“Kalau bahasanya yang kita pakai bahasa ditunda, apakah kita bisa menjamin ditahun 2022 pasti diberikan untuk Kabupaten Lebong ada jata Tes CPNS PPPK, tentukan kita tidak bisa menjamin atau nanti ada kebijakan baru dari Menpan RB ini yang harus dipikirkan kawan-kawan di DPRD,” tegasnya.
Lanjut dia lebih jauh menjelaskan, mengingat waktu dan ditempat daerah lain sudah mengeluarkan formasinya sekarang telah melengkapi persyaratan atau berkas, sepertinya untuk Kabupaten Lebong melaksanakan ini sangat sulit karena itu tidak lain Ketua TAPD terutama Sekda dan OPD terkait harus mempertanggungjawabkan kepada kita sebagai wakil rakyat. Agar terang juga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat alasan yang bisa kita terima kalau betul-betul menyangkut anggaran direfocusing. Mengapa anggaran yang lain, mohon maaf indikasikan ke lembaga vertikal sedang hal ini bisa berjalan jangan seakan-akan masyarakat kita dibodohi.
“Kami sebagai wakil rakyat kecewa dengan mitra kami pemerintah bila betul ini ditunda atau dibatalkan dan juga kami memaklumi memang harus dipikir untuk siapan itu, pemakluman juga kepada ketua TAPD peraturan di Kemenpan RB CPNS dan PPPK tidak bisa dipisahkan kendala ini yang bisa kita maklumi, mengapa anggaran sampai tidak tersedia. Asumsi awal saya ada dana yang terhitung tidak tepat hingga terpakai ditempat lain, mungkin kemarin diperkirakan tes ini dibulan 9 atau 10 tidak diperhitungkan lebih awal hingga diperkirakan anggaran yang terpakai bisa siapkan di APBD-P,” papar mengakhiri.
