Ratusan warga Desa Muara Hemat, Kecamatan Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi sudah dua kali melakukan demontrasi damai kekantoa Bupati Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulk, Kerinci pertama, 14 September 2022 dan kedua 05 Oktober 2022, mereka mendesak Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, memecat Kepala Desa Muara Hemat, ‘’Jasman’’ dari jabatannya.
Gugatan dan desakkan masyrkat itu, bukan kebencian pribadi dengan ‘’Jasman’’ persoalannya dana pembangunan Desa Muara Hemat, yang nilainya ratusan juta rupiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan sejak ‘’Jasman’’ menjabat kades lebih kurang tiga tahun berjalan, setidaknya +_Rp.2 miliar lebih dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) sumber APBN dan APBD Kerinci, tidak ada pertanggungjwabannya.
Itu persoalan yang mendasar dan crusil alas an masyarakat mendesak Bupati Kerinci, ‘’memecat Jasman’’ dari jabatannya, bukan ketidak senangan pribadi. Uang yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (dak) APBN atau dd.
Dan, Alokasi Dana Desa (ADD), sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci, keduanya untuk meningkatkan pembangunan Desa Muara Hemat secara menyeluruh, bukan kepentingan kelompok, pribadi-pribadi apa lagi indipidu.
Dan itu telah disampaikan langsung oleh ratusan warga masyarakat Desa Muara Hemat, dalam dua kali demo kekantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah, langsung secara lisan dan tertulis, masalahnya cukup jelas. Kuat dugaan dana pembangunan Desa Muara Hemat yang bersumber dari APBN (pemerintah pusat) dan APBD Pemdakab Kerinci itu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ‘’Jasman’’ dalam dua tahun anggaran.
Itu alasan yang mendasar dari ratusan warga yang demo kekantor Bupati Kerinci. Secara tertulis mereka menyampaikan mosi tidak percaya yang disampaikan dalam dua kali demontrasi dilakukan itu. Demo berjalan tertib dan aman dengan penjagaan ketat dari Polres Kerinci dan Kodim 0417 Kerinci.
Dalam laporan dan Catatan tertulis Masyarakat Muara Hemat menyampai ada lima poin keberatan :
Mosi tidak percaya dengan Kepala Desa (Kades) karena tidak Transparannya anggaran dana desa (dd).
Anggaran belanja dana desa (dd) tahun 2020-2021 tidak ada pertanggungjawaban dan laporan.
APBes 2020-2021 tentang penanggulangan baiaya Covid19 dan penyaluran dana BLT tidak tepat sasran bahkan ada yang tidak disalurkan.
APBdes 2021-2022 terkait Pemerintahan Desa , Staf dan Perangkat Desa menolak menerimanya.
Pemalsuan tanda tangan Sekdes (Sekretaris Desa) Ali Akbar terkait pertanggungjawaban anggaran tahun 2021.
Dari lima alasan keberatan masyarakat, jika Pemdakab Kerinci sungguh-sungguh mempelajari laporan tersebut, sudah bisa menurunkan tim Inspektorat Pemdakab Kerinci, sejauh kebenaran dari laporan tersebut. Dengan tetap mengedapankan azas praduga tak bersalah, seharusnya sudah dilakukan dan itu memang tugas Inspektorat.
Dalam lima poin tersebut pada poin lima dijelaskan, adanya pemalsuan tanda tangan Sekretaris Desa, terkait pertanggungjawaban anggaran tahun 2021. Ini bukan hal yang sulit. Jika hasil pemeriksaan sesuai prosedur belaku, bila terbukti, jelas oknum Jasman selaku Kades Muara Hemat, ada dugaan tindakkan melawan hukum.
Demikian juga keberatan yang disampaikan masyarkat Muara Hemat, dari poin 1 s/d 4, harus diuji kebenaran (diperikksa) oleh pihak berwenang sesuai ketuan berlaku
Sama kita ketahui setiap penyimpangan dana pembangunan bersumber dari APBN, APBD (hibah) dalam dan luar negeri, berarti patut diduga ‘’dikorupsi’’ atau dimiliki secara tidak sah.
Kepala Desa Muara Hemat, Jasman sampai laporan Tim Catatan yng terabaikan diturunkan belum diperoleh konfirmasinya. Dan sangat diharapkan bisa memberikan keterangan resmi, dan akan dimuat apa adanya. Sebagai hak jawab, hak bantah, hak sanggah dan hak memberikan keterangan seluas-luasnya, terkait dengan keberatan masyarakat Desa Muara Hemat yang dipimpinnya. ( Tim Cyt / *** )
