KERINCI, BEO.CO.ID – Penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kerinci, Jambi, terhadap hasil pembahasan laporan Keterangan Pertangung jawaban Bupati Kerinci, TA.2022 dan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dewan terhadap hasil perubahan 5 (lima) ranperda (rancangan peraturan daerah) Kabupaten Kerinci TA.2023. Soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci, banyak temuan dan harus diselesaikan Bupati, DR H Adirozal, MSi.
Ardi, menegaskan kepada Wartawan BEO.co.id, banyak sekali yang harus diperbaiki dan dituntaskan oleh Bupati Kerinci, DR H Adirozal, MSi, bukan sekedar catatan dari Fraksi-Fraksi, harus diselesaikanb lewat solusi (jalan keluar yang terbaik untuk rakyat Kerinci).
Karena rapat tertutup, sehingga Pers (Wartawan) tidak bisa meliput secara terbukanya. seperti pelayanan rumah sakit jauh dari baik, jelasnya.
Bagaimana mau baik Perizinan untuk operasional rumah sakit belum jelas. Bagaimana menerapkan pelayanannya kepada masyarakat.
Dan catatan Fraksi Demokrat, terutama dari Daerah Pemilihan Lima (Dapil-V) Insfrastruktur secara fisik Nyaris tidak ada yang bagus.
Ia mencontohkan Jalan Kantor Camat ke Lolo Gedang rusak berat, ditambah Jalan Bukit Kerman lebih kurang 20 km juga dalam keadaan rusak parah.
Berikutnya Jalan Lempur Masgo lebih kurang 20 km, dan Jalan Gunung Raya lebih kurang 50 km, kondisinya hancur berlobang, berkubang-kubang , dan kondisi pemeliharaannya membelukar dan pemeliharaan Tebas Bayang kiri dan kanan jalan sudah jadi hutan belukar, dan saluran siring kiri kanan puluhan kilometer sudah mati, tak berbentuk saluran lagi.
Akibat dari tidak berfungsinya siring-kiri dan kanan jalan membuat rembesan air kebadan jalan, dan kian mempercepat hancurnya badan jalan apa lagi dimusim hujan, ini salah satu bukti tidak berjalannya system pemeliharaan oleh dinas terkait, dalam hal Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, CQ Bidang Bina Marga (Bidang Penaganan Jalan), jelasnya.
Dan Tujuh (7) Fraksi di DPRD Kerinci, Fraksi PAN, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi GERINDRA, Fraksi DEMOKRAT, Faksi PDIP di tambah Fraksi gabungan PKS, NASDEM dan PERINDO, telah melakukan pembahasan secara sermat, hanya saja tertutup pada Pers (Wartawan), semua Fraksi tahu masalah ketimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaannya secara teknis tahun anggaran 2022 lalu. Namun, tidak dibuka pada Wartawan jelasnya.
Dalam rapat DPRD Kerinci, (25/5/2023) menyampaikan pandangan akhir Fraksi, namun tertutup untuk kalangan “WARTAWAN meliput langsung”dari tujuh (7) fraksi di ruang rapat paripurna DPRD kerinci di RSU Ujung Ladang Kecamatan Gunung Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi, hanya Fraksi DEMOKRAT, yang membuka diri pada Pers.
Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Bupati Kerinci, dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan fisik sangat memperihatinkan, tegas Ardi. AMd, diruangan tunggu, menjelaskan kepada wartawan BEO.co.id.
Dari keterangan dihimpun, terdapat dalam daftar absen hadir tertulis jam 9 WIB penyampaian pandangan fraksi fraksi dewan, baru di laksanakan sekitar jam 12:25 WIB hal ini merupakan catatan media ini adanya indikasi mengulur ngulur waktu, maka sebagian SKPD bosan menunggu tidak tepat waktu masih, dalam catatan media ini dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi dewan tak tampak hadir BUPATI KERINCI, DR. H. Adirozal, MSi, selesai penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dewan jam 13:15 WIB bru Wakil Bupati Kerinci H.AMI TAHER muncul ke DPRD Kerinci berselang waktu (tak lama) sekitar jam 13:45 WIB Wakil Bupati Kerinci H.AMI TAHER buru-buru meninggalkan gedung DPRD kerinci.
Tak satu kalimatpun yang dijelaskan kepada Pers, termasuk BEO.co.id, yang mengikuti pandangan Fraksi dengan cermat dari luar gedung.
Dikatakan ARDI,AMd kita kembali kepada visi dan misi Bupati Kerinci, ‘’KLB Berkeadilan’’ berapa capaian yang telah di peroleh sampai hari ini kondisi riil dilapangan memperihatinkan, dan tidak hasil akhir yang bisa dipertanggungjawabkan secara faktar dan nyata.
Semua ini menyangkut kepentingan rakyat Kerinci secara menyeluruh, baik di Kerinci Hilir, Tengah dan Mudik (Hulu), yang jelas masyarakat Kerinci, belum menikmatinya sesuai harapan, membangun Kerinci Lebih Baik Berkeadilan (KLB-Berkeadilan), lari jauh dari Visi dan Misi Bupati Kerinci, maka harus dituntaskan dalam sisa masa jabatannya.
Selain parahnya disektor pembangunan fisik Insfrastruktur, bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa (generasi muda), agar memiliki SDM (Sumber Daya Manusia), mulai dari tingkat dasar dan menengah ada sekolah yang tidak ada status ASN (Aparatur Sipil Negara) yang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Maka kinerja Dinas PDK (Pendidikan dan Kebudayaan) harus ditinjau ulang, bagimana membagi tenaga PNS secara berimbang dan benar tandasnya.
Dan kondisi riil sekolah pun masih banyak Pagarnya dari Bambuu-bambu tahukan. Itu catatan di Dinas Pendidikan Kerinci, hrus segera diperbaiki.
Lebih jauh di terangkan Ardi, apa lagi masalah pemekaran Kerinci Hilir belum tersentuh sama sekali kalau boleh kita nilai capaian dari visi dan misi hanya 30% yang terelsasi katanya tersenyum kita bercerita apa adanya dan realita di lapangan.
Ditegaskan Ardi, masyrakat Kerinci butuh perubahan yang pasti bukan hanya janji tapi bukti itulah yang di tagih masyarakat hari ini.
Saya sebagai Wakil Rakyat mewakili Partai Demokrat (Fraksi Demokrat), membuka apa adanya dan banyak catatan hitam harus diputihkan dengan solusi yang memberikan azasmanfaat bagi masyarakat Kerinci.
DEMOKRAT, punya banyak catatan tentang LKPJ Bupati Kerinci dan besok (26/5/2023) Bupati Kerinci menyikapi pandangan pada fraksi-fraksi di DPRD Kerinci, yang jelas FRAKSI DEMOKRAT punya catatan banyak tentang LKPJ Bupati Kerinci katanya lantang.
Tim BEO.co.id, Jum’at yang melakukan pemantauan di DPRD Kerinci yang numpang di RSU Ujung Ladang, juga tidak dibolehkan masuk, begitu acara bubar semua bubar, dan tak satu keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
Dari pengamatan Wartawan BEO.co.id/ Tim liputan Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pendeknya umur rencana bangunan, dan penggunaan anggaran tahun 2022, tidak tertutupkemungkinan adanya Indikasi Korupsi berjemaah melibat banyak oknum mulai dari proses lelang, pelaksanaan fisik dilapangan, oknum pejabat di Dinas PUPR, PPTK (Pejabat Pelaksaan Teknis Kegiatan), Bendahara, rekanan Kontraktor, karena dalam waktu singkat sejumlah lokasi kegiatan 2022 sudah banyak yang hancur kembali.
Dan penerapan dana pemeliharaan rutin, diduga tidak berjalan sebgaimana mestinya?.Buktinya sejumlah Link Jalan membelukar, hancur, berlobang-lobang dan berkubang. Solusinya harus diselesaikan sebelum Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, turun dari jabatannya. (***).
Laporan : Mhd. Marhaen, Dj.SiB / Tim.
Penulis/Editor & Penanggungjawab : Gafar Uyub Depati Intan.
