- LAPORAN : MARHEN
KERINCI, Beo.co.id – Dugaan pemotongan fee proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kembali menjadi bahan luapan perbincangan dikalangan masyarakat, bak cerita bergulir “Tigo Luhah Tanah Sekudung” yang tak terputus-putus diepisode tahunannya dan mengindikasikan catatan buruk membangun Kerinci Lebih Baik dan Berkeadilan.
Dugaan kuat itu dijelaskan langsung oleh Urmadiawan yang akrab dalam panggilan sehari – hari “Ur” dihadapan Bidik’ 07 Elang Oposisi (Beo.co.id) dan LSM disalah satu warung di Bukit Tengah.
Patut diduga buruknya, sistem birokrasi DPUPR Kerinci dalam membangun Bumi Sakti Alam Kerinci. Bahkan dugaan potongan fee tersebut mencapai angka 20 persen dari nilai kontrak dan 5 persen potongan dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020.
“Potongan fee itu terjadi di ULP sebesar 2,5 persen, tim FHO 1,5 persen, kontrak 1,5 persen dan fee 15 persen, jadi totalnya 20 persen lebih,” ungkap Urmadiawan secara terbuka, (27/11/2020) lalu.
Tidak hanya itu, kembali diterangkan oleh Urmadiawan yang tahu persis kondisi kemelut system birokrasi DPUPR Kerinci dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kerinci yang menjadi catatan akhir tahun. Bukan hanya Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 menjadi incaran, termasuk DAU yang sinyalir ikut dipotong dengan menembus di angka 5 persen.
“Begitu Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong sebesar 5 persen dan kita meragukan kualitas pekerjaan yang ada di Kabupaten Kerinci,” pungkasnya disalah satu warung yang ada di Bukit Tengah.
Sambung dia lagi lebih jauh, mengikuti semua potongan tersebut, belum tentu para rekanan mendapat proyek, dikarenakan system yang dibangun tidak terbuka dan terindikasi persaingan yang tidak sehat antara rekan baik pun di dalam OPD dan ULP.
“Diikuti semua potongan fee, belum tentu mendapatkan paket proyek, saya siap untuk diperiksa,” tegas pria yang juga dekat dengan orang penting gedung putih itu.
Awak media ini bersama LSM Geram yang diketuai, Iset Inono dan Koordinator Jurnal Reformasi Online, Arifin, melakukan upaya untuk mengkonfirmasi secara tertulis DPUPR, Maya Novefri yang baru saja dilantik Kadis PUPR Kerinci, untuk mendapat keterangan langsung , agar tidak terjadi simpang siur informasi sumber yang telah dicatatan Beo.co.id beberapa waktu yang lalu.
Upaya itu tidak hanya sampai disitu, Beo.co.id bersama kawan – kawan kembali mendatangi DPUPR Kerinci, Jumat (8/1/2020) baru –baru ini sampai pukul 2 : 20 WIB untuk mempertanyakan surat konfirmasi tersebut yang telah diterima oleh Egydia pengawai DPUPR Kerinci, (3/12/2020) yang lalu, serta tidak terlihat keberadaan Kadis PUPR dikantornya.
Hingga laporan ini belum berhasil mendapatkan keterangan dan juga tidak dibalasnya surat konfirmasi tersebut dan sebaliknya belum konfirmasi pihak ULP Kabupaten Kerinci sampai berita ini diturukan.
