LEBONG, BEO.CO.ID – Tak kunjung mendapatkan titik terang soal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga gaji honorer THLT ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lebong menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong didampingi oleh Yayasan NAL, Rabu (11/12).
Berikut Tuntutan Aksi ke Kantor DPRD Kabupaten Lebong
- Segera menyurati dan meminta BPK RI Perwakilan Bengkulu untuk melakukan audit investigasi APBD TA 2024 dan APBD – Perubahan 2024.
- Segera memanggil pejabat yang berwenang (Tim TAPD) dan Bupati Lebong mempertanggungkan penggunaan APBD TA 2024 dan APBD – Perubahan 2024.
- Memberikan informasi terkait APBD TA 2024 dan APBD – Perubahan 2024.
Para aksi demo di Kantor Bupati Lebong tidak berhasil menjumpai pejabat yang berwenang guna menjawab aspirasi yang akan disampaikan. Faktanya, membuat para aksi massa merasa kecewa.
Bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Lebong para aksi massa demo disambut oleh DPRD Lebong hingga 10 perwakilan dari massa aksi diterima untuk melakukan audensi bersama DPRD Lebong dalam menerima aspirasi ASN dan THLT.
Direktur Yayasan NAL Devi Gunawan
Hasil dari kesepakatan antara DPRD Lebong bersama para aksi demo berhasil menerbitkan surat yang akan dilayangkan ke BPK RI, guna mengaudit APBD dan APBD – Perubahan 2024 serta ikut menjalankan dan memenuhi poin tuntutan lainnya.
Wilyan Bachtiar
Secara terpisah Wilyan Bachtiar menyampaikan ditengah massa aksi, bila tidak terealisasi hak – haknya tersebut berdasarkan tuntutan dipengunjung tahun Desember 2024. Dirinya bersama rekan – rekan akan melaporkan permasalahan keuangan daerah Kabupaten Lebong ke aparat penegak hukum.
“Jika tidak ada kejelasan dan menemuhi jalan buntu, kita akan melaporkan carut marut keuangan Pemkab Lebong ke Mabes Polri, Kejagung dan KPK RI,” tegasnya. (*/SB)
